Masih Terbentur Biaya Logistik

DIBANDINGKAN dengan tahun lalu, Arif Mulya belakangan ini banyak menghabiskan waktu di laut. Sebagai kepala koki kapal Lembu Buana I, ia sering pergi ke luar Jawa. Tongkang yang biasanya berlayar dua kali setahun itu kini melaut empat kali per tahun.

Terakhir, Arif berencana berlayar dari Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang, menuju hulu Sungai Mahakam. "Kapal ini akan mengangkut 4.000 kubik kayu meranti," katanya pada akhir Oktober lalu. Itu sebabnya Arif sibuk berbelanja bahan makanan ke Pasar Johar, Semarang, sebelum kapal berlayar.

Lembu Buana I biasanya mengangkut pipa dan tiang pancang dari Pulau Jawa. Pulangnya, kapal ini membawa kayu. Masalahnya, dari pengalaman Arif, antre bongkar-muat di pelabuhan masih terjadi. "Tidak pernah ada perubahan," kata pemuda asli Padang ini.

Pada Juli lalu, misalnya, Lembu Buana I baru bisa membongkar muatan setelah menunggu satu setengah bulan. Peristiwa itu terjadi setelah tongkang ini melempar sauh di Pelabuhan Gresik, Jawa Timur. Kondisi ini berbeda jauh dengan ketika kapal membongkar muatan di Siam Maspion Terminal, milik PT Maspion, yang terletak tak jauh dari Pelabuhan Gresik, yang dikelola PT Pelindo III (Persero). "Di pelabuhan swasta, tak lama setelah kapal tiba, muatan langsung dibongkar," ujarnya.

Pemerintah sadar kapasitas pelabuhan komersial umum masih rendah. Tapi pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla sejak awal menegaskan duit negara hanya dipakai untuk prasarana nonkomersial. "Sedangkan yang komersial kami serahkan ke badan usaha seperti Pelindo," kata Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, pertengahan bulan lalu. Artinya, naik-tidaknya kapasitas bergantung pada badan usaha yang mengelola pelabuhan komersial.

Pembangunan infrastruktur mampu memangkas biaya logistik dalam jangka panjang. Bukan cuma efek jangka panjang, beragam proyek infrastruktur bisa memicu pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek, asalkan pemerintah bisa memberikan kepastian penyelesaian proyek. "Tapi jangan pernah berpikir setelah groundbreaking proyek pasti enggak mangkrak," kata Direktur Institute for Development of Economics and Finance Enny Sri Hartati saat dihubungi.

Sektor logistik, menurut ekonom dari Samuel Sekuritas, Lana Soelistianingsih, bisa menjadi tumpuan perekonomian tahun depan, meski prasarana penunjangnya belum memadai. Sektor pengangkutan ini bisa tumbuh melampaui pertumbuhan ekonomi nasional. "Ini bisnis yang cukup kuat," tutur Lana.

Masalahnya, memangkas biaya logistik tidak bisa cuma mengandalkan pembangunan infrastruktur. Biaya logistik tetap mahal bila pelaku usaha tidak mau menurunkan tarif logistik. Lagi pula, menurut Jonan, proyek infrastruktur baru terasa dampaknya setelah rampung.

Itu sebabnya, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Mirza Adityaswara mengatakan belanja infrastruktur pemerintah penting untuk mendorong perekonomian nasional. Apalagi di tengah ketidakpastian ekonomi global. Selama ini belanja pemerintah baru menyumbang 10-15 persen produk domestik bruto per tahun.

Jonan mengakui kemampuan belanja pemerintah masih lemah. Dia memprediksi Kementerian Perhubungan hanya mampu menandatangani 80 persen kontrak dari total belanja modal Rp 37,78 triliun sampai akhir 2015. Rendahnya penyerapan anggaran juga dialami Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Sampai Oktober 2015, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat baru menyerap 50 persen anggaran dari total Rp 118,58 triliun.

Agar kejadian seperti itu tak terulang tahun depan, Kementerian mulai melelang 7.897 paket proyek prioritas 2016 pada September tahun ini. Lelang dini diharapkan mampu mendorong penyerapan anggaran pada semester pertama tahun depan hingga 45 persen. "Supaya tidak mengulangi kesalahan tahun ini," kata Hediyanto W. Husaini, Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Hediyanto yakin kontrak dini mampu membangkitkan nafsu pengusaha bekerja sejak awal 2016.

Menurut Hediyanto, proyek pemicu ekonomi tahun depan antara lain jalan tol trans-Sumatera, jalan tol dalam kota Jakarta, dan tol trans-Jawa. Tahun depan investasi swasta untuk jalan tol di seluruh Indonesia mencapai Rp 27 triliun. Pemerintah membutuhkan investasi Rp 3,4 triliun untuk membebaskan tanah.

Sampai saat ini tanah untuk jalan tol Medan-Binjai baru tersedia 83 persen, Indralaya-Palembang 40 persen, dan Bakauheni-Terbanggi Besar 20 persen. Tahun depan anggaran untuk pembebasan tanah jalan tol trans-Sumatera mendekati Rp 1 triliun. "Tanah saya jamin sudah beres pada akhir tahun depan," kata Hediyanto.

Infrastruktur di luar Jawa memang masih menjadi momok bagi logistik nasional. "Lampung-Palembang masih hancur dan bergelombang," ujar Misnaji, 40 tahun, sopir truk tronton Lookman Djaja. Ruas jalan yang tidak memadai itu menjadi penyebab mahalnya biaya logistik. Kondisi jalanan Sumatera, kata Misnaji, lebih buruk ketimbang Jawa. Jalanan di Jawa pun, menurut dia, baru terasa lancar setelah jalan tol Cikopo-Palimanan (Cipali) beroperasi tahun ini.

Sebelum Cipali beroperasi, semua jenis kendaraan tumplek di Pantura. Kini banyak kendaraan memilih melewati jalur Cipali. Akibatnya, Jalur Pantura relatif sepi. Angkutan barang Jakarta-Surabaya pun sudah bisa sampai dalam satu malam. "Dulu, sudah enggak tidur saja belum sampai-sampai," ujar Misnaji.

Tak cuma dari Misnaji, keluhan juga datang dari Arif Mulya. Bersama Lembu Buana I, Arif memang sudah bisa menikmati kue pembangunan di daerah. Pada Lebaran tahun ini, misalnya, tongkang itu mengangkut pipa dan tiang pancang untuk proyek jalan di Kalimantan Utara. Tapi Arif berharap ada perbaikan prasarana. "Untung di Kalimantan kami nyandar di dermaga sungai," katanya.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono:
Proyek Padat Karya akan Digenjot

Belanja pemerintah diharapkan menopang ekonomi. Apa strategi agar anggaran terserap maksimal?

Kalau saya menerjemahkan sidang-sidang kabinet, pertumbuhan ekonomi kita sudah membaik sedikit. Rupiah juga sudah mulai baik. Nah, tugas saya memaksimalkan penyerapan anggaran. Mulai Januari 2016, penyerapan sudah harus dimulai. Itu sebabnya tender proyek kami percepat. Konstruksi prasarana akan membantu perekonomian jangka panjang. Kami juga akan menggenjot proyek padat karya untuk meningkatkan daya beli rakyat.

Apa saja proyek padat karya tahun depan?

Pemeliharaan jalan, irigasi, dan lain-lain.

Bagaimana dengan perkembangan jalan tol Sumatera?

Proyek itu jalan terus. Tiap dua pekan sekali kami mengadakan rapat di Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Proyek ini ada juga yang dikerjakan swasta. Targetnya, jalan tol trans-Sumatera harus bisa terwujud pada 2018.

Bertumpu pada Bank Infrastruktur

SETELAH PT Pusat Investasi Pemerintah (PIP) tutup, terbitlah Lembaga Pembiayaan Pembangunan Indonesia. Itulah bank infrastruktur yang digadang-gadang pemerintah untuk membiayai beragam proyek pembangunan. "Lembaga baru ini ditargetkan terbentuk dua tahun ke depan," kata Direktur Utama PT Sarana Multi Infrastruktur Emma Sri Martini, dua pekan lalu.

Itu sebabnya, untuk mencapai target, Emma dan kolega kantornya sibuk menyiapkan draf rancangan undang-undang lembaga baru tersebut. Ia berharap ketentuan mengenai Lembaga Pembiayaan Pembangunan Indonesia sudah bisa diketuk di parlemen tahun depan.

Bila lembaga ini mendapat restu dari parlemen, tugas utama bank infrastruktur adalah memberikan pembiayaan yang sulit ditangani oleh bank konvensional atau lembaga lainnya. "Kami ingin menutupi kekurangannya," ujar Emma.

Emma sibuk menyiapkan aturan main karena Sarana Multi Infrastruktur, lembaga yang dipimpinnya, merupakan motor penggerak terbentuknya bank infrastruktur. Sejak pemerintah menutup PT Pusat Investasi Pemerintah pada Februari lalu, aset-aset PIP juga berpindah ke Sarana Multi Infrastruktur. "Saat ini adalah masa transisi pemindahan aset," kata Emma.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani menuturkan, pemerintah menutup PIP karena lembaga yang semula ditujukan untuk membiayai sektor infrastruktur ini tidak efektif dan sulit berkembang. Sejak fungsi PIP diambil alih oleh Sarana Multi Infrastruktur, seluruh aset ikut berpindah tangan. Sebagai gantinya, pemerintah menyiapkan bank infrastruktur.

Dari peralihan aset dan dana, Sarana Multi Infrastruktur mendapatkan tambahan modal Rp 20,3 triliun. Semula perseroan hanya berfokus membidik proyek infrastruktur yang dikerjakan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan swasta. Seiring dengan bertambahnya modal, tugas lembaga bentukan Kementerian Keuangan ini juga ikut bertambah. Salah satunya membantu pembiayaan untuk pemerintah daerah. Pertimbangannya, bila pemerintah daerah hanya mengandalkan APBD, penyelesaian proyek pembangunan infrastruktur bisa lama.

Sejak 2011 hingga Agustus tahun ini, Sarana Multi Infrastruktur sudah menggelontorkan dana Rp 66,8 triliun untuk membiayai sejumlah proyek. Di antaranya untuk membiayai proyek jalan (24 persen), tenaga listrik (28 persen), transportasi (16 persen), minyak dan gas (16 persen), telekomunikasi (8 persen), irigasi (5 persen), serta air minum (4 persen).

Adapun total nilai proyek untuk pemerintah daerah hingga Agustus 2015 sekitar Rp 1,81 triliun. Alokasi dana itu tersebar untuk membiayai proyek jalan, jembatan, rumah sakit, pasar, dan terminal. Tahun depan Sarana Multi Infrastruktur sudah menyiapkan rencana pembiayaan bagi pemerintah daerah Rp 4,56 triliun. Dana jumbo itu akan disalurkan ke 28 daerah.

Di balik kesibukan Sarana Multi Infrastruktur menuju bank infrastruktur, persoalan klise di lapangan masih terjadi. Menurut Emma, pembebasan lahan dan perizinan merupakan masalah yang selalu muncul. Itu sebabnya, kehadiran lima paket kebijakan deregulasi diharapkan bakal membawa perubahan.