Membayar untuk kartu pers

SEBUAH pengumuman dimuat berturut-turut di Harian Sumatera Express, biasa disingkat Sumex, yang terbit di Palembang. Isinya singkat, jelas, dan mengagetkan Sukirman. Koresponden Sumex untuk Bengkulu ini dipehaka, bahasa kasarnya, dipecat. Merasa dicemarkan, Sukirman melakukan aksi balas dendam. "Malu harus dibayar dengan malu" semboyannya. Ia membeberkan latar belakang pemecatannya lewat surat kepada Ketua Dewan Pers, Departemen Penerangan, dan PWI Pusat. Tembusannya ia kirim ke semua pejabat sipil dan militer di Provinsi Bengkulu. Juga dikirimkan ke banyak wartawan. Sampai bulan lalu, oplah surat Sukirman mencapai 650 eksemplar. Bukan main. Tak diketahui berapa oplah Sumex. Apa isi surat itu? Kronologis kasusnya tentu versi Sukirman. Desember lalu, kata surat itu, Alwi R., Pemimpin Umum/Ketua Redaksi Sumex, menugasi Sukirman agar mencari calon koresponden untuk memperkuat peliputan koran itu di kawasan Bengkulu. Sukirman berhasil merekrut 10 wartawan. Wartawan baru itu wajib memiliki kartu pers. Ini biasa, sebagai bukti diri. Yang tak biasa, wartawan yang gres itu dikenai pungutan untuk mendapat kartu pers. Besarnya bervariasi. Ada yang membayar Rp 25 ribu, Rp 40 ribu, malah ada yang Rp 150 ribu. Keseluruhan Sukirman mendapat Rp 825 ribu. Nah, yang Rp 755 ribu diserahkan ke bosnya. Sisanya? "Saya pakai untuk uang jalan Bengkulu-Palembang," kata Sukirman. Awal Februari lalu, Alwi lagi-lagi meminta jasa Sukirman agar mencarikan 15 wartawan. Seperti sebelumnya, ia juga diharapkan menyetor Rp 750 sampai Rp 850 ribu. Uang sebesar itu harus diserahkan paling lambat akhir Februari. "Target ini jangan sampai tidak Adinda penuhi. Dan ini merupakan penilaian bagi kami terhadap Adinda," begitu bunyi kutipan surat Alwi yang diterima Sukirman. Kali ini Sukirman gagal. Bukan karena ia tak sanggup. Tiba-tiba ia sadar, ini jelas melanggar kode etik jurnalistik. Bukankah wartawan itu mesti digaji penerbit, baru ataupun lama. Bukannya membayar ke penerbit. Alhasil, Sukirman dinilai tidak mampu dan ia pun dipecat. Apa benar ocehan Sukirman itu? Waduh, ternyata urusan begini saja sulit dikonfirmasikan. Pihak Sumex yang dihubungi TEMPO menolak berkomentar. Namun, sebuah sumber yang enggan disebutkan namanya menyatakan, cerita Sukirman tidak seluruhnya benar. "Kami tak memperjualkan kartu pers. Yang ada hanya uang administrasi," kata sumber di Sumex. Setelah membayar uang administrasi, berapa gaji wartawan itu dari Sumex tak juga jelas.