Menggugat Raja-Raja Kecil

BAGAI barisan domino, aparat pemerintah dari level provinsi sampai desa dikoyak gelombang demo menyusul jatuhnya Soeharto. Rakyat daerah yang selama ini ketakutan untuk menghujat penguasa mulai berani melakukan unjuk rasa. Yang menarik, dalam banyak aksi ini, mahasiswa menjadi pihak yang paling sering terlibat. Penyebabnya adalah ketidakpuasan rakyat kepada pemerintah yang sudah menumpuk selama bertahun-tahun. Pada saat yang sama, wibawa pemerintah semakin luntur di mata rakyat. Isu utama demonstrasi daerah adalah menuntut aparat mundur dari jabatannya karena terlibat praktek KKN, di samping isu lokal lainnya. Reaksi penguasa bermacam-macam, dari yang ketakutan sampai yang pura-pura tidak peduli. Ada pula yang kemudian langsung mengakui kesalahan anak buahnya dan mencopoti jabatan mereka. Padahal, boleh jadi itu hanya sebagai taktik agar mereka tidak dikejar tuntutan reformasi lebih lanjut. Inilah rangkaian gejolak daerah yang terjadi dari Mei hingga Desember 1998 di berbagai daerah. Daerah Istimewa Aceh Ini menjadi contoh daerah yang paling membara setelah reformasi. Operasi militer sepanjang Orde Baru telah memberikan pengalaman traumatis. Pada Agustus, seusai dialog di Hotel Cempaka, Jakarta, mantan Gubernur Aceh Ibrahim Hasan dipukul lelaki tak dikenal yang kesal dengan pernyataan Ibrahim tentang operasi militer di Aceh. Pada kadar yang lebih rendah, tuntutan reformasi yang diilhami praktek KKN juga meruyak. Pada 5 Juni 1998, misalnya, Gubernur Aceh Sjamsuddin Mahmud memutuskan mengusulkan penggantian Sekretaris Wilayah Daerah (Sekwilda) Malik Ridwan Badal dan menggeser sejumlah pejabat lain yang ada hubungan keluarga dengannya. Dan sehari kemudian, ratusan mahasiswa berdemo di DPRD Aceh, menuntut gubernur mengundurkan diri karena dinilai melakukan KKN. Sementara itu, di Kecamatan Bakongan, 530 kilometer dari Banda Aceh, ratusan warga merusak rumah camat dan membakar mobil dinas, akhir tahun lalu. Massa marah karena beras murah jatah keluarga prasejahtera dijual atas persetujuan camat. Sumatra Utara Marak tuntutan pemilihan ulang gubernur, menyusul terpilihnya Rizal Nurdin yang mendapatkan suara terbanyak. Kemenangan Rizal Nurdin diduga berbau rekayasa. Pada Mei dan Juni 1998, mahasiswa dan organisasi pemuda menuntut mundur Wali Kota Medan dan Tanjungbalai dengan tuduhan KKN. Di Daerah Transmigrasi Sosa, Tapanuli Selatan, 60 warga mengirim delegasi ke DPRD dan menuntut bupati mundur kalau tidak mampu membangun daerahnya. Sementara itu, lebih dari seratus warga berunjuk rasa di Kantor DPRD Langkat dengan berbagai tuntutan, antara lain membersihkan KKN di dalam pemerintahan. Pada 13 Juni, massa bahkan sempat menduduki Gedung DPRD Tapanuli Utara di Tarutung karena tidak puas dengan jawaban dewan terhadap tuntutan mereka mengenai KKN di kalangan pejabat. Peristiwa berdarah nyaris terjadi di Balige pada bulan berikutnya. Camat, Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek), dan Komandan Rayon Militer (Danramil) Balige lolos dari pengeroyokan dan hadangan massa. Massa marah karena disuruh membongkar barikade yang mereka buat untuk menghadang truk sebuah perusahan yang dituntut agar ditutup karena tidak bermanfaat bagi masyarakat. Jambi Ratusan mahasiswa Universitas Jambi berdemo di kantor gubernur setempat. Mereka menuntut pelaksanaan reformasi total dan pemberantasan KKN serta pembakaran alat judi dingdong. Sementara itu, delegasi tokoh masyarakat dan mahasiswa Kerinci mendatangi Departemen Dalam Negeri di Jakarta. Mereka meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menolak calon Bupati Kerinci periode 1998-2003 karena pemilihannya dinilai tidak murni. Riau Sebanyak 2.000 mahasiswa mendemo Gubernur Soeripto. Gubernur kemudian berjanji akan mengumumkan kekayaan pejabat dan mengatakan bulan depan akan melayangkan surat pengunduran diri kepada Mendagri. Di Pekanbaru, massa merusak gedung DPRD, dan mahasiswa mendudukinya. Tuntutan mereka: Gubernur Soeripto, Kepala Direktorat Sosial dan Politik (Kaditsospol) Paris Ginting, serta Wali Kota Pekanbaru Oesman Efendi Afan mundur dalam 2 x 24 jam karena diduga terlibat KKN. Sumatra Selatan Di Palembang, Forum Reformasi Sum-Sel dan Komando Reformasi Sum-Sel meminta DPRD Palembang mencabut dukungan kepada Husni sebagai calon wali kota kedua kalinya. Forum ini menghitung ada tujuh saudara dekat Husni yang memegang jabatan struktural pemerintah daerah (pemda). Lampung Keluarga Besar Mahasiswa Lampung Utara meminta kejaksaan memerika Bupati Lampung Utara, A. Gumbira, karena diduga berpraktek KKN. DI Yogyakarta Mahasiswa dan sejumlah warga berunjuk rasa di DPRD Bantul, meminta Bupati Sri Roso Sudarmo mundur karena banyak masalah hukum yang terjadi dalam kepemimpinannya. Dia tokoh yang sering dikaitkan dengan kematian wartawan Bernas Fuad Muhammad Syafruddin (Udin). Jawa Tengah Provinsi ini termasuk yang paling sering mengalami demonstrasi perangkat desa. Salah satunya menyebabkan tiga orang tewas dan satu orang luka parah, ketika warga Desa Krajanbogo, Demak, mendemo kepala desanya, Suwindi, agar turun dari jabatan karena aparat ini dinilai menyalahgunakan wewenang dan tidak beres dalam keuangan desa. Di Semarang, Serikat Mahasiswa IAIN Walisongo menemui anggota DPRD Ja-Teng. Mereka menuntut kekayaan Gubernur Soewandi diusut tuntas karena dia dianggap menguras kekayaan Ja-Teng untuk pribadi. Di Tegal, ribuan mahasiswa dan rakyat turun ke jalan dengan tuntutan agar Wali kota Tegal M. Zakir turun dari jabatannya karena dianggap menyuap mahasiswa dan tidak bisa menjalankan pemerintahan dengan baik. Setelah mendapat masukan dari berbagai pihak, DPRD Kota Madya Tegal mencabut dukungan kepada H.M. Zakir dan mengusulkan kepada Mendagri agar ia diberhentikan dari jabatan wali kota. Tunturan mahasiswa dan masyarakat tentang KKN dalam kepemimpinan Zakir diduga DPRD mengandung kebenaran. Demonstrasi massa marak di Banyumas dan Kebumen, memaksa kepala desa (kades) mengundurkan diri. Para kades meminta jaminan keamanan. Masih di Kebumen, ratusan buruh dan pengusaha genteng di Kecamatan Sruweng mendatangi markas kepolisian sektor (mapolsek) dan mendesak kepala polsek memindahkan empat oknum anggotanya karena sering meresahkan rakyat dengan melakukan pemerasan. Sehubungan dengan sorotan dan desakan masyarakat, tiga orang bupati di Ja-Teng diperiksa Bakorstanasda Ja-Teng. Pada akhir tahun lalu, sejumlah warga Desa Sonjokerto menyandera Camat Leksono, Kabupaten Wonosobo, Luluk Rustanto Adi, karena dianggap tidak menghiraukan pengaduan masalah pemilihan kades yang curang dan ada permainan uang. Jawa Barat Mahasiswa menyoalkan Nuriana memberikan lahan Jonggol Asri kepada putra Soeharto untuk menduduki jabatan kedua kalinya. Dalam pemilihan suara bulan Mei, Nuriana kembali mendapat suara terbanyak. Sementara itu, Gerakan Reformasi Bandung, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Ja-Bar, Eksponen '66, dan Forum Bandung untuk Reformasi Sejati menilai Nuriana tidak layak memegang jabatan Gubernur Ja-Bar. Selain pemilihan April lalu dianggap tidak aspiratif, Nuriana diduga terlibat KKN. Di Tasikmalaya, sekelompok mahasiswa dengan nama Solidaritas Mahasiswa untuk Kedaulatan Rakyat (SMKR) mendatangi Gedung DPRD Tasikmalaya dengan beberapa tuntutan. Rekan mereka?100 mahasiswa, sarjana, dan berbagai komponen generasi muda?mendatangi Gedung DPRD Kabupaten Lebak, Rangkasbitung. Tuntutannya: DPRD tidak mencalonkan lagi Didin Muchjidin sebagai Bupati Lebak karena terlibat KKN. Di Tangerang, bawahan menuntut atasan. Sejumlah 10 lurah dan seorang sekretaris camat mengajukan permohonan pengunduran diri dengan alasan tidak tahan dengan kepemimpinan Camat Tangerang, Mulyadi. Camat ini dianggap tidak memahami masalah, arogan, kasar, dan berorientasi materi. Di Bogor, ratusan massa dari empat desa melakukan unjuk rasa di tempat terpisah untuk menuntut mundur empat kades. Penyebabnya, antara lain, para kades itu ditengarai menjual tanah kuburan, desa, dan rawa, serta bersikap buruk. Sementara itu, enam tokoh masyarakat Desa Sentul menuntut kadesnya, Ending Zaelani, diberhentikan dengan tidak hormat karena bertindak sewenang-wenang membangun rumah pribadi di lahan milik Pekerjaan Umum (PU). Selain itu, kades dinilai menyalurkan dana kepada yang tidak berhak serta bersikap angkuh dan enggan bermasyarakat. Sementara itu, rumah Kades Sukahati, Danny, di Kecamatan Citeureup dilempari massa. Tindakan ini dilakukan sebagai protes kepada Danny yang jarang berada di balai desa untuk melayani masyarakat. Di Pandeglang, sejumlah tokoh masyarakat Kecamatan Cimanggu meminta dua kepala desa diturunkan dari jabatan karena tidak memiliki ijazah SD dan belum berpengalaman sebagai pamong desa. Keduanya, yang dilantik dua bulan lalu, diduga keras hasil rekayasa Camat Cimanggu, U. Suryadi. Seorang camat di Kabupaten Cianjur bahkan ditahan kejaksaan atas tuduhan melakukan tindak pidana korupsi, yakni menerbitkan akta jual beli atas sebidang tanah milik kelurahan. Massa membakar mobil dinas Camat Rajagaluh, Majalengka, seusai pemilihan Kepala Desa Lengkong Kulon. Massa menilai pemilihan ini curang dan Camat Ahmad Subagdja selaku kepala wilayah harus bertanggung jawab. Di Bekasi, ratusan warga dan mahasiswa melakukan unjuk rasa damai pada pelantikan bupati periode 1998-2003. Jawa Timur Ribuan massa memblokir jalur Surabaya-Gresik. Sebelumnya, mereka menyandera camat dan lurah di kantor kelurahan. Kemarahan massa antara lain disebabkan oleh kasus jual beli tanah. Pengalaman itu membuat ratusan kades dan perangkatnya dari Kabupaten Nganjuk terimbas takut. Mereka mendatangi DPRD untuk meminta jaminan keamanan dan politik bagi kades. Gangguan ini disebabkan oleh munculnya tuntutan rakyat agar mereka mengundurkan diri. Dari 227 desa dan kelurahan di kabupaten ini, 115 desa mengalami nasib didemo warga. Di Madura, 150 massa di Kabupaten Sumenep merusak lima mobil pejabat pemda setelah merasa ditolak pimpinan DPRD setempat. Ribuan massa yang tergabung dalam Forum Reformasi Masyarakat Ponorogo menduduki gedung DPRD setempat, dengan tuntutan mendesak Bupati Ponorogo Markum Singodimedjo turun dari jabatannya karena dinilai tidak berhasil menuntaskan berbagai KKN. Massa pengunjuk rasa dari berbagai desa di Kecamatan Ngawi merusak kantor dan lampu di lingkungan Pemda Ngawi. Mereka kecewa dengan Bupati Subagyo yang belum juga mengambil tindakan terhadap perangkat desa yang mereka tuntut mundur karena korupsi. Kalimantan Timur dan Barat Di Samarinda, sekitar 50 pemuda yang tergabung dalam Forum Pemuda Anti-KKN mendesak agar DPRD menolak surat persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap calon gubernur 1998-2003. Sementara itu, di Pontianak, orang menuntut mundur Gubernur Aspan Aswin. Sulawesi Selatan Antara Mei dan Agustus, mahasiswa melakukan demo di Ujungpandang, termasuk menduduki Gedung DPRD Sul-Sel, menuntut agar Gubernur Palaguna mengundurkan diri. Palaguna, seorang militer, dituding menjadi biang KKN dan feodalisme, antara lain dengan menghadiahkan mobil mewah Pajero kepada para bupati serta wali kotanya. Palaguna terlalu kuat. Dia justru mencopot Sekwilda dan Camat Bontonompo serta Camat Kajuara, yang merupakan keluarga dekat beberapa bupati. Di Maros, Kejaksaan Tinggi Sul-Sel menunggu persetujuan Mendagri untuk memeriksa Bupati Nasrun Amrullah yang menjadi tersangka kasus korupsi Rp 1,4 miliar. Sementara itu, kerusuhan meledak, mengakibatkan 11 kantor pemerintahan dibakar massa yang kecewa dengan janji Tim Penyelamat Dana Nasabah Kospin (TPDNK) yang akan mengembalikan uang dana kospin (koperasi simpan pinjam). Di Jeneponto, Kantor DPRD Tingkat II, Kantor Dinas P dan K, dan Kantor Dinas Tata Kota dibakar massa yang memprotes pelantikan calon bupati terpilih karena dia diduga melakukan suap dengan membeli suara dalam sidang paripurna DPRD. Tapi Gubernur Palaguna tetap melantik Dr. Ir. Baharuddin Tika di rumah jabatan bupati besoknya. Sulawesi Tengah Mahasiswa melakukan demo untuk memprotes proses pencalonan Bupati Luwu Lutfi Mutty karena dinilai berbau KKN dan menggunakan pola lama berupa dropping dari pusat. Di Poso, massa melempari rumah kediaman resmi bupati dan berusaha membakarnya. Sulawesi Utara Bupati Gorontalo, Wali Kota Bitung, dan Wali Kota Gorontalo didemo secara bersamaan. Tuntutannya: mundur karena terlibat KKN dan tidak bersih diri. Di Manado, Gubernur Sulawesi Utara R.E. Mangindaan mengakui banyak aparatnya yang brengsek, terlibat KKN, dan arogan dalam jabatan. Ia mengatakan tidak segan menindaklanjuti laporan masyarakat. Nusa Tenggara Timur Pemilihan calon Bupati Belu diwarnai kerusuhan. Sekitar 200 mahasiswa menuntut pemilihan dibatalkan karena mereka tidak puas dengan proses penjaringan dan pencalonan balon (bakal calon) serta tidak menginginkan kembalinya dr. Servatius Muti Pareira, M.P.H. sebagai bupati 1999-2004. Bali Pada Mei, ratusan aktivis di Denpasar mendesak I.B. Oka mundur sebagai menteri. Aksi ini membesar dengan tuntutan meluas pada Juni, ketika ribuan masyarakat Bali dan mahasiswa menuntut I.B. Oka mundur sebagai menteri?juga beberapa pejabat daerah, antara lain Ketua DPRD I Bali, Ketua DPRD Buleleng, Bupati Buleleng, Ketua DPRD Gianyar, dan Bupati Gianyar. Setelah DPRD Bali dan Buleleng sempat sepakat mengundurkan diri massal, keputusan itu kemudian diralat setelah mereka bertemu dengan Mendagri. Nusa Tenggara Barat Pejabat yang digugat karena KKN antara lain Bupati Lombok Tengah, Bupati Dompu, dan Bupati Sumbawa. Forum Komunikasi Eksponen '66 NTB meminta DPRD NTB membentuk komisi investigasi kekayaan gubernur dan pejabat yang diduga terlibat KKN. Irianjaya Kelompok Peduli Hak Asasi Manusia Irianjaya berunjuk rasa ke DPRD. Mereka mendesak agar Komisi Nasional Hak Asasi Manusia didatangkan untuk meneliti pelanggaran hak asasi di Irian. Timor Timur Berbeda dengan di provinsi lain, isu reformasi dan KKN di Tim-Tim tidak begitu keras, kalah dengan isu status Tim-Tim dalam Negara Indonesia. Isu yang muncul lagi adalah melakukan referendum untuk menyelesaikan masalah Tim-Tim. Pada periode Mei-Oktober, lahir berbagai kesatuan yang mengarah kepada agenda itu. Puncak dari kegiatan anti-integrasi itu terjadi pada Juni-Juli, yang ditandai dengan eksodusnya para pendatang yang tidak kuat dengan teror dan intimidasi.