Menghitung Ongkos Politik Cepu

Kabar yang dinanti itu belum juga tiba. Di kantor Presiden, Jumat sore pekan lalu, pemerintah urung mengumumkan siapa yang bakal menjadi operator Blok Cepu. ”Perjanjian kerja sama ope-rasi mendekati kesimpulan, tapi belum diputuskan,” kata Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, Sugihar-to, seusai rapat kabinet terbatas yang di-pimpin Presiden Susilo Bambang Yu-dhoyono.

Pernyataan itu membuat para juru war-ta yang sudah menunggu selama tiga jam tampak kecewa. Tadinya me-reka berharap, pemerintah dapat meng-umumkan siapa yang berhak mengelola ladang minyak dan gas raksasa yang membentang di sekitar perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah itu.

Apalagi, Wakil Presiden Jusuf Kalla sudah mengultimatum Pertamina dan ExxonMobil Oil Indonesia. ”Presiden me-minta persoalan itu selesai paling lambat akhir Februari,” ucapnya, dua pekan lalu. Bila tetap tak ada titik temu antara Pertamina dan Exxon, persoalan diambil alih oleh Menteri BUMN Sugihar-to dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro.

Sepanjang pekan kemarin, Pertam-ina dan Exxon memang hampir tiap hari ber-temu. Tim negosiasi kedua perusaha-an, kata sumber Tempo, bertemu di Ho-tel Four Seasons, Jakarta Selatan. ”Pertemuan itu untuk menyelesaikan poin-poin di perjanjian kerja sama yang ber-hubungan dengan operatorship,” kata-nya.

Berbeda dengan Sugiharto, sumber tersebut menjelaskan, perjanjian ke-rja sama operasi antara kedua kontraktor sudah selesai. Tapi persoalan siapa yang memegang kendali sudah tak dibahas lagi. ”Karena masing-masing masih ngotot menjadi operator,” katanya.

Karena itulah, kata dia, Pertamina dan Exxon diminta menghadap Menteri BUMN Sugiharto, Kamis pekan lalu. ”Ada semacam beauty contest,” katanya. Pertamina mendapat giliran pertama, disusul Exxon. Dalam pertemuan sekitar 30 menit itu, masing-masing ditanya kembali soal kesiapan mengelola Blok Cepu. Presiden dan General Manajer ExxonMobil Oil Indonesia Inc., Peter J. Coleman, hadir dalam agenda tersebut.

Maman Budiman, Vice President-Pub-lic Affairs ExxonMobil, membenarkan adanya pertemuan. ”Tapi itu hanya diskusi,” katanya, tanpa menjelaskan lebih lanjut.

Meski begitu, sumber tersebut men-jelaskan, dari sisi bisnis, pemerintah sudah memilih Exxon sebagai operator. Ia menyebutkan berbagai persyaratan yang dilontarkan pemerintah sebagai si-nyal. Persyaratan itu antara lain kemam-puan mengirim produksi sesuai dengan target waktu, sistem pendukung logistik dan perawatan yang akan disediakan ope-rator, kesiapan finansial, kemampu-an teknologi, dan pengalaman operator dalam melakukan eksplorasi di daerah lain.

Masalahnya, pemerintah, kata sumber itu, masih mengkalkulasi ongkos politik yang mesti ditanggung. ”Bagaimana supaya pemerintah jangan terkesan memihak Exxon,” katanya. Hal ini untuk meredam gejolak politik bila Exxon terpilih menjadi operator.

Agaknya, kalkulasi politik jika nantinya Exxon terpilih menjadi pertimbang-an utama pemerintah selama dua pekan ter-akhir. Didiek J. Rachbini, misa-lnya. Ke-tua Komisi Perdagangan DPR itu mengancam akan melayangkan hak ang-ket atau interpelasi. Hal itu akan di-laku-kan komisi yang dipimpinnya bi-la pemerintah memilih Exxon sebagai ope-rator.

Tentangan juga datang dari Gerakan Penyelamat Blok Cepu. Marwan Batu-bara (anggota DPD) dan ekonom Indef, Fadhil Hasan, tergabung dalam kelompok ini. Marwan, yang menjadi koordi-nator gerakan, tidak menolak kehadir-an perusahaan asing. ”Tapi, selama la-dang minyak strategis bisa dikerjakan sen-diri, kenapa harus dikuasai asing,” ucapnya.

Menanggapi kondisi itu, Jusuf Ka-lla berjanji, ”Pemerintah akan memilih ope-rator yang terbaik buat Indonesia.” Apalagi pengoperasian Blok Cepu, kata Kal-la, untuk menambah produksi mi-nyak nasional hingga 170 ribu barel per hari, atau menambah sekitar 17 hingga 20 per-sen produksi nasional.

Sugiharto menambahkan, pemeri-ntah juga berusaha agar Pertamina bisa menjadi ketua dalam komite operasi bersama (joint operating committee). Presi-den Yudhoyono, kata dia, juga berpesan agar ketua dalam perjanjian kerja sama operasi dilaksanakan bersama-sama an-tara Pertamina dan Exxon. ”Syukur-syu-kur kita bisa menjadi ketuanya,” kata Sugiharto.

Bagi Maman Budiman, tak menjadi masalah bila Pertamina yang menjadi ketua dalam komite operasi bersama, asalkan jumlah orang Pertamina dan Exxon yang duduk di komite sama ba-nyak. Tapi, soal operator, Exxon tetap ber-keras menjadi komandannya.

M. Harun, juru bicara Pertamina, eng-gan berkomentar banyak soal hasil rapat kabinet itu. ”Karena bolanya ada di pemerintah,” katanya.

Yandhrie Arvian, Sunariah, Ewo Raswa, M. Fasabeni