Menghitung Ulang Premi Kelas Tunggal  

JAKARTA – Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Muttaqien, mengatakan penerapan kelas tunggal dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) akan diikuti oleh penyesuaian tarif iuran yang harus dibayarkan peserta. “Perihal penyesuaian tarif iuran nanti akan dilihat dalam proses kajian kebijakan tersebut,” ujar dia kepada Tempo, kemarin.

Muttaqien menerangkan kenaikan tarif iuran dan referensi biaya klaim atau Indonesia Case Base Groups (INA-CBGs) akan berlaku setelah aturan tentang kebutuhan dasar kesehatan (KDK) dan rawat inap kelas standar selesai dirumuskan. Menurut dia, penerapan kelas tunggal layanan BPJS Kesehatan memerlukan persiapan panjang, termasuk dalam hal pembiayaan. “Masih ada beberapa tahap yang harus dilalui, sehingga belum akan dilaksanakan segera,” ujar dia.

Pemerintah menargetkan penyusunan kebijakan KDK dan rawat inap kelas standar rampung pada Desember 2020. Adapun penerapannya akan berjalan secara bertahap, paling lambat mulai Desember 2022. 

Koordinator BPJS Watch Timboel Siregar mengatakan, dalam menentukan tarif iuran, pemerintah seharusnya membuat hitungan yang cermat serta memperhatikan kemampuan masyarakat. “Sebab, besaran premi seluruh peserta akan seragam dan bisa tumpang-tindih,” ujar dia.

Saat ini, terdapat tiga besaran tarif iuran BPJS Kesehatan berdasarkan kelas perawatan yang dipilih peserta. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020, tarif iuran kelas I adalah Rp 150 ribu, kelas II Rp 100 ribu, dan kelas III Rp 42 ribu. Timboel menyarankan, dalam penyusunan besaran iuran BPJS kelas tunggal, pemerintah perlu mengakomodasi aspirasi perwakilan peserta dari setiap kelas, sehingga tidak menimbulkan persoalan baru.

Anggota Komisi Kesehatan Dewan Perwakilan Rakyat, Rahmad Handoyo, menambahkan, penerapan kelas standar dan tarif iuran tunggal bisa memicu ketidaknyamanan peserta karena perbedaan persepsi. “Misal, warga yang sebelumnya terdaftar pada kelas I bisa merasa tidak nyaman dengan penyamarataan fasilitas,” ujar dia. “Sebaliknya, peserta kelas III juga bisa merasa diperlakukan tidak adil kalau akhirnya ada kenaikan iuran.”

Ketua Dewan Jaminan Sosial Kesehatan, Tubagus Achmad Choesni, mengatakan nantinya klasifikasi kelas rawat inap akan dihapus dan diganti dengan kelas standar. Namun peserta masih bisa mengakses kelas perawatan di atas kelas standar itu jika menginiginkannya. “Namun dengan konsekuensi harus mengikuti asuransi kesehatan tambahan, atau membayar sendiri selisih biayanya,” ucap dia. 

Choesni memastikan penetapan kelas standar akan didasari sejumlah kriteria yang menjamin kesetaraan dalam pelayanan nonmedis untuk pasien rawat inap. Dia merinci, pertama, penetapannya akan mengutamakan keselamatan pasien. Kedua, ruang dipastikan berada pada lokasi yang tenang, aman, dan nyaman. Ketiga, ruang rawat inap harus memiliki akses yang mudah ke ruang penunjang lainnya. Keempat, ruangan perawatan pasien akan dipisahkan berdasarkan jenis kelamin, usia, dan jenis penyakit.

Selain aspek pembiayaan, menurut Choesni, ada dua aspek yang bakal terkena dampak rencana penerapan kelas standar ini. “Pada aspek tata kelola, pemerintah harus menentukan definisi kelas standar serta mempersiapkan ketersediaan tenaga medis dan nonmedis,” ujar dia.

Aspek berikutnya, kata dia, pemerintah perlu menyiapkan sisi suplai, yaitu jumlah tempat tidur dan fasilitas rumah sakit. “Harapannya, kelas standar ini bisa semakin menyederhanakan proses administrasi dan klaim serta mengoptimalkan koordinasi layanan kesehatan.”

FAJAR PEBRIANTO | GHOIDA RAHMAH

Menghitung Ulang Premi Kelas Tunggal