Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi: Kapal Harus Sehat, dan Orangnya Didisiplinkan

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berniat memperbarui sistem operasional kapal penyeberangan selepas insiden tenggelamnya kapal motor Sinar Bangun yang berlayar dari Pelabuhan Simanindo di Pulau Samosir menuju Pelabuhan Tigaras di Sumalungun, Senin lalu. Kemarin, Budi beserta jajarannya mendatangi kawasan Toba untuk meninjau upaya pencarian korban dan bertemu operator kapal setempat. Dalam kesempatan wawancara bersama reporter Tempo, Diko Oktara, pada Rabu lalu, ia menjelaskan strategi yang akan ditempuh untuk merombak sistem operasional kapal penyeberangan. Berikut ini cuplikan wawancaranya.

Bagaimana respons Anda terhadap musibah yang menimpa ratusan orang dalam tragedi tenggelamnya kapal Sinar Bangun?

Apa yang mau dilakukan kalau manifes tak ada? Ya, sama dengan over capacity. Surat izin berlayar (SIB) tak ada sama dengan dia melanggar. (Kapal itu) kapasitas 43 (penumpang), ada yang ngomong 200. Saya tak percaya 200, karena dua kali lipat saja sudah padat.

Apa yang akan dilakukan pemerintah selanjutnya?

Memang message yang kita lakukan adalah bagaimana membuat feasibility (kelayakan) kapal-kapal itu lebih baik, yang kedua soal penegakan hukum.

Bagaimana pemerintah ke depan memastikan kapal penyeberangan bisa berlayar tertib?

Tak usah jauh-jauh, saya ke Pelabuhan Kali Adem (Jakarta Utara) sampai dua kali. Mereka (operator kapal Kali Adem) aturan mainnya simpel, asal konsisten (boleh) jalan. Mereka lakukan kir tiap enam bulan sekali, mau beroperasi ada manifes, diperiksa harus sesuai kapasitas. Setelah itu, dikeluarkan surat izin berlayar, dikaitkan dengan cuaca, dan sebagainya.

Perihal sistem operasional kapal, apa konsep yang ditawarkan pemerintah ke depan?

Ya, (dikembangkan untuk) wisata. Seminggu cuma Sabtu dan Minggu dipakai, padahal kan investasinya mahal itu barang. Kalau tak dipakai di hari biasa jadi useless. Bagaimana itu jalan? Bisa saja dengan turis, open trip untuk turis lokal.

Bagaimana caranya memastikan kepala pelabuhan bisa mengikuti aturan pemerintah tersebut?

Kalo syahbandarnya gampang. Bukan mau kasar, bisa saja diberhentikan. Masalahnya, kalau itu kami lakukan selagi kapal terbatas dan tak sehat, sama saja, tak selesaikan masalah. Ini kapalnya mesti sehat, pendisiplinan orang juga mesti dilakukan.

DIKO OKTARA | DANANG FIRMANTO