Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
MENGHADAPI pemilihan kepala daerah atau pilkada 2024, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Jawa Timur Emil Dardak mengeluarkan instruksi khusus. Bertemu dengan pengurus cabang atau setingkat kabupaten/kota se-Jawa Timur di Hotel Morazen, Surabaya, pada Jumat, 29 Maret 2024, Emil meminta mereka memprioritaskan koalisi dengan partai pendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Partai-partai itu adalah Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, dan Partai Golkar. Dalam pemilihan presiden lalu, mereka tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. “Alasannya untuk memudahkan kami karena sudah ada chemistry dan hubungan baik dengan partai-partai itu,” kata Ketua Dewan Pimpinan Cabang Demokrat Jombang Syarif Hidayatullah kepada Tempo, Kamis, 9 Mei 2024.
Syarif langsung mengeksekusi arahan ini. Ia berkomunikasi dengan pengurus Gerindra dan Golkar di Jombang. Adapun PAN kehilangan semua kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jombang dalam Pemilihan Umum 2024. Namun, hingga pekan lalu, belum ada kesepakatan soal calon yang akan diusung oleh partai-partai pendukung Prabowo-Gibran itu.
Dalam pemilihan Bupati Jombang 2018, Demokrat berkoalisi dengan Partai Persatuan Pembangunan dan Gerindra. Saat itu mereka mengusung kader PPP, Mundjidah Wahab, yang menang dengan perolehan suara mencapai 48,3 persen. Sedangkan PAN dan Golkar mengusung Nyono Suharli Wihandoko-M. Subaidi.
Demokrat tak berencana mengusung kembali Mundjidah. Selain karena adanya instruksi untuk mendahulukan koalisi dengan partai pendukung Prabowo, Syarif menilai dukungan buat Mundjidah tak mendongkrak perolehan suara Demokrat pada Pemilu 2019. “Perolehan suara Demokrat justru turun dan hanya dapat lima kursi, sedangkan PPP naik jadi tujuh kursi,” ujar Syarif.
Namun Syarif menyebutkan instruksi dari Emil Dardak tak menjadi kewajiban. Pengurus Demokrat akan memperhatikan kondisi di daerah masing-masing sebelum memutuskan calon yang bakal diusung dalam pilkada 2024. Hingga Jumat malam, 10 Mei 2024, Emil—yang juga Wakil Gubernur Jawa Timur—tak merespons pertanyaan dan panggilan telepon Tempo.
Seruan melanjutkan koalisi pilpres ke pilkada juga disampaikan oleh Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto. “Partai Golkar menyatakan bahwa koalisi di daerah masing-masing, prioritas pertama tentu Koalisi Indonesia Maju,” ucap Airlangga setelah memberikan arahan kepada semua bakal calon kepala daerah dari partai beringin pada Sabtu, 6 April 2024.
Airlangga meyakini koalisi permanen dengan partai-partai pendukung Prabowo-Gibran akan membuat kemenangan mereka di pilkada bertambah. Namun ia tak menutup kemungkinan menjalin koalisi dengan partai pendukung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar ataupun Ganjar Pranowo-Mahfud Md. Pengurus Golkar tetap memperhatikan kekuatan partai di tiap daerah.
Pun Partai Amanat Nasional berkeinginan membentuk koalisi permanen. Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi pada Jumat, 10 Mei 2024, mengatakan partainya mengincar kemenangan besar di pilkada 2024. Namun ia menyatakan kondisi pilkada tak sama dengan Pemilu 2024. Karena itu, PAN tak mewajibkan koalisi permanen di daerah.
PAN justru ngebet terus berkoalisi dengan Partai Gerindra, yang dipimpin Prabowo Subianto. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengklaim partainya setia mendukung Prabowo dalam tiga pemilihan presiden, sejak 2014 hingga 2024. “Kami pokoknya terus beriringan dengan Gerindra,” kata Zulkifli, Kamis, 9 Mei 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Prabowo Subianto dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menghadiri puncak perayaan HUT ke-25 PAN di Jakarta, Agustus 2023. Tempo/M Taufan Rengganis
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menteri Perdagangan itu menyatakan partainya bakal berkoalisi dengan Gerindra di sejumlah daerah. Untuk pemilihan gubernur, misalnya, PAN akan berduet dengan Gerindra di DKI Jakarta, Jawa Barat, Sumatera Barat, Lampung, Jambi, Bengkulu, Kalimantan Selatan, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Selatan.
Rencana koalisi permanen sudah diungkapkan oleh Prabowo Subianto sejak Koalisi Indonesia Maju terbentuk. Gagasan itu sempat dibahas di Tim Kampanye Strategis, tim pemenangan Prabowo-Gibran yang dipimpin oleh Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.
Pembentukan koalisi permanen bertujuan mempertahankan kemenangan dari pusat hingga daerah. Dua petinggi di Koalisi Indonesia Maju menyebutkan koalisi permanen akan memperkuat pemerintahan baru yang mulai bekerja pada Oktober 2024. Adapun pilkada digelar pada 27 November 2024.
Namun narasumber yang sama menyebutkan, dalam berbagai diskusi di Koalisi Indonesia Maju, muncul keraguan koalisi permanen bisa terwujud. Tak mudah menyatukan kepentingan partai-partai di tingkat daerah. Apalagi partai-partai memiliki jagoan masing-masing dalam pilkada 2024.
Dalam sejarah pemilihan presiden, gagasan koalisi permanen berkali-kali muncul. Namun gagasan itu tak pernah terwujud. Wakil Ketua Umum Golkar Erwin Aksa mengatakan saat ini partai masih berfokus menjaring calon kepala daerah. Pembahasan soal koalisi baru dimulai setelah partai memastikan kandidat yang akan mereka usung.
Menurut Erwin, pilkada tidak hanya menjadi kepentingan partai politik. Di daerah, para kandidat pun melancarkan lobi politik untuk mendapatkan rekomendasi dari partai. “Jadi kami tak bisa memaksakan,” tutur Erwin, Kamis, 9 Mei 2024.
Di Jawa Tengah, bakal calon gubernur dari Partai Gerindra, Sudaryono, pun mengaku berkomunikasi dengan berbagai partai. “Sesuai dengan fatsun politik Pak Prabowo, tak ada istilah anti kepada siapa pun dan harus bisa bekerja sama dengan siapa pun,” kata Ketua Dewan Pimpinan Daerah Gerindra Jawa Tengah ini pada Ahad, 5 Mei 2024.
Gagasan membangun koalisi lanjutan pilpres juga muncul pada partai-partai pengusung Anies-Muhaimin, yakni Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Keadilan Sejahtera. Namun rencana kerja sama itu baru dibahas untuk beberapa daerah saja, seperti Aceh dan DKI Jakarta.
Di Aceh, Koalisi Perubahan meraih total 23 kursi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Anies-Muhaimin juga menang telak di Aceh dengan raihan 2,6 juta suara, meninggalkan Prabowo-Gibran dengan 787 ribu suara dan Ganjar-Mahfud dengan 64,6 ribu suara. “Kami berharap kerja sama ini akan berlanjut (di pilkada Aceh),” ujar Muhaimin, Jumat, 3 Mei 2024.
Sedangkan untuk pilkada Jakarta, petinggi NasDem dan PKS telah mendiskusikannya dalam pertemuan di NasDem Tower, Jakarta, pada Rabu, 23 April 2024. Dua partai itu sempat menyinggung kandidat potensial yang akan mereka usung. Salah satunya Anies Baswedan, yang kalah dalam pemilihan presiden. Namun Anies belum memastikan maju kembali atau tidak.
Meski belum diajak berdiskusi, PKB tak menutup pintu mendukung Anies Baswedan dalam pilkada 2024. Muhaimin menyatakan mendukung Anies untuk maju kembali di DKI. “Kalau Mas Anies mau maju jadi gubernur, saya pribadi akan dukung. Tapi petanya seperti apa, itu ada di DPP PKB,” kata Muhaimin, Senin, 6 Mei 2024.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Francisca Christy Rosana, Hussein Abri Dongoran, Erwan Hemawan, Defara Dhanya, dan Sultan Abdurrahman berkontribusi dalam penulisan artikel ini. Di edisi cetak artikel ini terbit di bawah judul "Mimpi Kosong Koalisi Permanen".