Siasat Daerah Menambal Biaya Operasional Setelah Pemangkasan Anggaran

Menurut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Barat Iendra Sofyan, dana transfer yang dikurangi itu meliputi dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) fisik. Dana transfer yang dipangkas antara lain digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur yang sudah dirancang dan dibiayai pemerintah pusat. “Hanya pendanaannya yang mampir di anggaran daerah.” 

Total DAU dan DAK Jawa Barat sekitar Rp 4 triliun. Artinya, pengurangan anggarannya hanya 4,2 persen. Rinciannya, DAU Jawa Barat berkurang Rp 46,515 miliar, dari semula Rp 4,04 triliun menjadi Rp 3,99 triliun. Anggaran yang dipotong merupakan DAU yang ditentukan penggunaannya, yakni untuk bidang pekerjaan umum sebesar Rp 46,51 miliar. Sedangkan DAK fisik berkurang Rp 123,038 miliar, yakni dari Rp 276,67 miliar menjadi Rp 153,64 miliar. Pemotongan antara lain terjadi pada pos pembiayaan untuk konektivitas senilai Rp 16,77 miliar, pangan dan pertanian Rp 26,22 miliar, serta pangan akuatik Rp 35,62 juta.

Selain memotong dana transfer ke daerah, Presiden Prabowo Subianto meminta pemerintah daerah memangkas belanja masing-masing. Caranya, seperti diatur dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025, adalah merantas dana perjalanan dinas 50 persen. “Jadi yang dikunci hanya perjalanan dinas,” tutur Iendra. 

Bappeda bertugas menyiapkan panduan bagi OPD untuk memangkas anggaran masing-masing. Misalnya, bujet kegiatan seremoni dikurangi 50 persen dan penyusunan kajian dipotong 60 persen. Setiap OPD melakukan penilaian dan penghitungan sendiri. Pemerintah Jawa Barat memperkirakan ada dana hingga Rp 4 triliun dari pemangkasan anggaran semua OPD. 

Pemerintah Jawa Barat akan membahas angka yang diklaim sebagai hasil efisiensi ini dengan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mendapatkan persetujuan. Nantinya, kesepakatan akan dituangkan dalam bentuk APBD Perubahan 2025. 

Pembahasan lain adalah penggunaan anggaran hasil pemangkasan APBD. Pemerintah menyebutnya realokasi. Menurut Iendra, Penjabat Gubernur Jawa Barat menyerahkan urusan realokasi anggaran itu kepada gubernur dan wakil gubernur terpilih. Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025, perubahan rencana kerja tersebut harus memperhatikan visi-misi gubernur terpilih. 

Karena itu, Iendra menambahkan, pembahasan terus dilakukan. “Sekarang masih kotrat-kotret (dihitung),” ucapnya. Iendra menegaskan, pemotongan anggaran tidak akan menyentuh pelayanan publik. “Kami memilah-milah agar pelayanan publik tetap berjalan dengan baik.”

•••

SEMUA pemerintah daerah pontang-panting menyisir belanja yang bisa dipangkas, atau bahkan dihilangkan. Pemerintah Kabupaten Blora di Jawa Tengah, misalnya, mengincar pos belanja perjalanan dinas biasa dan dalam daerah, alat tulis kantor, bahan cetak, cendera mata, jasa penyelenggaraan acara, serta belanja iklan. “Nilainya akan disesuaikan dengan ketentuan Kementerian Dalam Negeri,” kata Bupati Blora Arief Rohman kepada Tempo, Kamis, 6 Februari 2025.

Kabupaten Blora, yang memiliki Blok Cepu selaku ladang minyak dan gas terbesar di Indonesia, harus merelakan pemotongan dana transfer daerah Rp 65,1 miliar. Akibatnya, mesti ada penyesuaian belanja yang dibiayai dari dana alokasi khusus fisik dan dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya di bidang pekerjaan umum. Arief berharap penyesuaian ini tidak berdampak pada pelayanan bagi masyarakat.

Di tengah kondisi ini, pemerintah Blora masih menyimpan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Blora untuk menarik pinjaman Rp 215 miliar. Arief mengatakan pinjaman dari bank atau lembaga keuangan nonbank ini tidak berkaitan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Dari total dana pinjaman itu, sebanyak Rp 205 miliar akan dipakai untuk memperbaiki 41 ruas jalan. “Kondisi jalan di sejumlah titik sangat memprihatinkan.” Sisa dana akan menjadi cadangan kas.  

Ketua DPRD Blora Mustopa mengatakan dana pinjaman yang akan digunakan untuk memperbaiki jalan ini telah dihitung agar pembagiannya merata ke semua kecamatan. Dia yakin tahun ini perbaikan jalan di Blora akan meningkat signifikan. 

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, akan memotong separuh anggaran perjalanan dinas sehingga ada penghematan Rp 15 miliar. Pos belanja yang dipangkas antara lain alat tulis kantor, pemberitaan atau media, sosialisasi, studi banding, dan pembuatan kajian.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jepara Florentina Budi Kurniawati mengatakan ada sejumlah pos anggaran yang bisa dihemat. Hasilnya akan dipakai untuk menutup dampak pengurangan anggaran dari pusat.  

BPKAD Kota Semarang juga tengah menghitung pemangkasan sejumlah pos anggaran. Pemerintah Kota Semarang menindaklanjuti pengurangan dana transfer dari pusat dengan cara menyesuaikan program prioritas. 

Senada, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar tengah membuat penyesuaian belanja. Kepada Tempo, Kamis, 6 Februari 2025, Kepala Bappeda Kota Makassar Zulkifli Nanda mengatakan anggaran pokok 2025 telah berjalan dan tidak bisa diubah sampai masuk tahap perubahan anggaran. Karena itu, penetapan skema efisiensi belanja menunggu waktu penyusunan perubahan anggaran. “Di tahap evaluasi, kami sudah memotong surat perintah perjalanan dinas,” ujarnya. ●

Ahmad Fikri dari Bandung, Widiatmiko dari Blora, Jamal Abdun Nashr dari Semarang dan Jepara, dan Didit Hariyadi dari Makassar berkontribusi dalam penulisan artikel ini