Mengapa Pemerintah Ogah Membayar Tunjangan Kinerja Dosen ASN

Meski begitu, pemerintah belum mencairkan hak 88 ribu dosen ASN atau aparatur sipil negara sepeser pun. Pemerintah pernah berjanji mencairkan tunjangan kinerja pada 1 Januari 2025, tapi rencana itu batal. Karena itu, lebih dari 400 dosen dari Aceh hingga Papua berunjuk rasa di silang Monumen Nasional, Jakarta, Senin, 3 Februari 2025. 

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim berdiskusi tentang program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Tomohon, Sulawesi Utara, Jumat 6 Januari 2023 Antara/HO- Dokumentasi Pribadi.

Mengenakan atasan putih, para dosen membawa pelbagai spanduk tuntutan sembari bernyanyi, “Bayar, bayar, bayar tukinnya. Bayar tukinnya sekarang juga.” Mereka menuntut pencairan tunjangan kinerja dosen 2020-2024. “Tukin hak kami, bayar dong sesuai dengan aturan,” kata dosen Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang, Riau, Zaitun, lewat pesan WhatsApp kepada Tempo, Rabu, 5 Februari 2025. 

Bersama empat dosen lain, Zaitun naik pesawat menuju Jakarta pada Senin pagi. Adapun Fatimah berangkat menggunakan donasi dari teman dosen lain yang mendukung aksi tapi berhalangan hadir. Perempuan 51 tahun itu mengatakan tunjangan kinerja bukan sekadar nominal uang, melainkan penghargaan terhadap pendidik. 

Dosen Universitas Sam Ratulangi, Manado, Sulawesi Utara, Adinda Franky Nelwan, turut berunjuk rasa. Ia bergabung dengan Adaksi setelah mendengar penjelasan Fatimah di YouTube pada pertengahan Januari 2025. Selama 30 tahun mengajar di kampus, ia pasrah menerima gaji dosen kecil. “Setelah tahu ada ketidakadilan, saya terusik untuk ikut bergerak,” ujar Franky. 

Sebagai dosen dengan status lektor kepala, Franky memperoleh pendapatan sebulan sekitar Rp 10 juta, terdiri atas gaji Rp 6 juta dan sisanya tunjangan sertifikasi dosen serta remunerasi. Dengan Keputusan Menteri Nomor 447 Tahun 2024, Franky berhak mendapat tunjangan kinerja Rp 10,9 juta per bulan. Ia bersyukur apabila mendapat rapelan tukin sejak tahun 2020.

Namun pemerintah menolak mencairkan rapelan tunjangan kinerja 2020-2024. Penolakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 247/M.A/KU.01.02/2025 untuk pimpinan kampus di seluruh Indonesia. Surat itu diteken Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi Togar Mangihut Simatupang pada 28 Januari 2025. 

Sekretaris Jenderal Kemendiktisaintek Togar M Simatupang memberikan keterangan pers di Kompleks Parlemen, Jakarta, 23 Januari 2025. Antara/Tri Meilani Ameliya

Kepada Tempo, Togar menjelaskan bahwa tunjangan kinerja 2020-2024 tak bisa cair karena proses birokrasi atau kepatuhannya bermasalah akibat perubahan nomenklatur. Perubahan itu ia klaim meniadakan aturan yang telah terbit. Seperti yang dikatakan Johannes Gunawan, Togar menyebutkan menteri periode lalu, Nadiem Makarim, tak pernah menganggarkan tukin dosen.

Menurut Togar, Nadiem lebih memprioritaskan program Merdeka Belajar karena keterbatasan anggaran akibat pandemi Covid-19. “Kalau dibilang (tukin dosen) belum prioritas, memang belum prioritas. Saya enggak mungkin bohong,” kata Togar pada Selasa, 4 Februari 2025. Pemerintah pun beralasan tak bisa mencairkan rapelan tunjangan kinerja karena anggaran sudah tutup buku. 

Hingga Jumat, 7 Februari 2025, Nadiem tak merespons pesan dan panggilan telepon Tempo. Adapun Togar mempersilakan para dosen menempuh jalur hukum. Ia mengklaim Kementerian Pendidikan Tinggi terbuka berdiskusi dengan mereka. “Kalau mereka cuma teriak-teriak, kami enggak melayani,” ujarnya.

•••

PERSOALAN tunjangan kinerja dosen mencuat bermula dari kasus Fatimah yang menerima uang tugas belajar Rp 700 ribu tiap bulan saat menempuh program doktoral. Pada Agustus 2023, ia diwajibkan mengembalikan Rp 7 juta karena aturan soal uang tugas belajar telah dicabut tahun sebelumnya. Ia diberi waktu 1 x 24 jam untuk mengembalikan uang yang setara dengan gaji sebulan itu. 

Fatimah yang telah mengajar sepuluh tahun di Politeknik Negeri Tanah Laut kelimpungan. Ia akhirnya meminjam dana koperasi kampus untuk membayar tagihan mendadak itu. Ia bingung terhadap cara negara memperlakukan dosen kampus negeri. “Sudah penghasilan rendah, fasilitas dicabut, tidak mendapatkan tukin,” tutur Fatimah. 

Ia lalu mempelajari seluk-beluk kesejahteraan dosen selama berbulan-bulan. Semua dokumen peraturan mengenai pendapatan dosen ia baca. Fatimah menemukan payung hukum pembayaran tukin dosen, yaitu Peraturan Presiden Nomor 136 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Dua tahun setelah peraturan presiden itu terbit, keluar Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2020 tentang Ketentuan Teknis Pemberian Tukin. Peraturan itu terbit diiringi Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1185/M/2020 tentang kelas jabatan unit utama. Kelas jabatan dosen, yang mengatur jabatan fungsional dan besaran tunjangan kinerja, tak masuk aturan ini.

Begitu pula sejumlah keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan lain yang muncul setelahnya tak memasukkan kelas jabatan dosen. Fatimah menilai ketiadaan poin itu sebagai kelalaian pemerintah. Ia lalu mengirim surat elektronik kepada Presiden Joko Widodo, Menteri Nadiem Makarim, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Badan Pemeriksa Keuangan pada periode Mei-Juli 2024. “Hampir semuanya tak membalas,” katanya. 

Pada 19 September 2024, Fatimah mengikuti forum audiensi serikat pekerja kampus dengan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Abdul Haris serta Direktur Sumber Daya Manusia Lukman. Ia pun membeberkan persoalan tunjangan kinerja dosen. “Mereka berdua mengakui lalai,” ujar Fatimah. 

Ia mengklaim bahwa keduanya setuju mengalokasikan anggaran tunjangan kinerja Rp 5 triliun. Sembilan hari sebelum pemerintahan berganti, muncul payung hukum yang menyempurnakan aturan pemberian tukin, yaitu Keputusan Menteri Nomor 447/P/2024 tentang Nama, Kelas Jabatan, dan Besaran Tukin. Diktum ketiga aturan itu menyebutkan pencairan tukin pada Januari 2025. 

Hingga Jumat, 7 Februari 2025, Abdul Haris belum merespons pesan dan panggilan telepon Tempo. Adapun Lukman membenarkan informasi bahwa Keputusan Menteri Nomor 47 menyebutkan pembayaran tunjangan kinerja pada Januari 2025. Tapi realisasinya bisa pertengahan tahun. “Kalau untuk tahun-tahun sebelumnya enggak dibayar,” ucap Lukman.

Namun tunjangan kinerja tak kunjung cair. Pada pertengahan Januari, para dosen yang tergabung dalam Aliansi Dosen Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi atau Adaksi melapor ke DPR dan Dewan Perwakilan Daerah. Kementerian Pendidikan Tinggi akhirnya mengajukan anggaran tambahan kepada DPR dan Kementerian Keuangan untuk pembayaran tukin dosen.

Ada tiga opsi yang mencuat dalam pengalokasian anggaran tunjangan kinerja dosen. Pertama, dana tukin Rp 2,8 triliun akan dicairkan untuk 33.957 dosen. Kedua, Rp 3,6 triliun untuk 64.805 dosen. Terakhir, Rp 8 triliun untuk membayar tukin sekitar 88 ribu dosen. Badan Anggaran DPR dan Kementerian Keuangan menyetujui alokasi dana tukin dosen Rp 2,5 triliun. 

Dampaknya, puluhan ribu dosen lain tak menerima tunjangan kinerja. Dosen Universitas Sam Ratulangi, Adinda Franky Nelwan, salah satunya. “Padahal, sebagai dosen negeri, kami semua berhak mendapat tukin,” katanya. Adaksi tetap menuntut pembayaran tunjangan kinerja semua dosen plus rapelan tukin periode 2020-2024.

Memahami negara sedang bokek, organisasi itu menawarkan tunjangan kinerja dicicil. Anggota Dewan Pembina Adaksi, Fatimah, mengingatkan pemerintah bahwa dosen yang sejahtera akan membuat kampus tak perlu menaikkan uang kuliah tunggal atau merekrut mahasiswa sebanyak mungkin. “Kami tidak hanya menuntut hak, tapi juga berupaya menghilangkan komersialisasi kampus.”  ●