Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
JAKARTA – Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Teguh Hendarwan mengklaim Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane mendukung rencana naturalisasi sungai dari pemerintah DKI. Maka, kedua tengah mencari lahan yang luas untuk melaksanakan program tersebut.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Mereka akan melakukan kajian dan survei untuk tindak lanjutnya,” tutur Teguh kepada Tempo kemarin.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menurut Teguh, tahun ini Dinas melakukan naturalisasi di waduk dan situ yang lahannya dimiliki Dinas dan tidak ada bangunan milik penduduk di sana. Naturalisasi sungai juga bisa dilakukan secara bertahap, mengingat ada beberapa lokasi di pinggir sungai yang memungkinkan untuk penggarapan program itu, seperti di aliran Kali Krukut dan Ciliwung Condet. “Area itu masih luas untuk naturalisasi.”
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mencetuskan program naturalisasi sungai sejak masa kampanye pemilihan kepala daerah 2017. Anies menginginkan sungai-sungai di Jakarta ditata secara alamiah dengan undak-undak ketimbang dibeton permanen yang diistilahkan normalisasi sungai. Dia juga mengusulkan tanggul alamiah itu ditanami pohon pengikat tanah agar kokoh.
Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane Bambang Hidayah justru menyatakan tidak semua daerah bantaran sungai bisa dinaturalisasi. Untuk melakukan naturalisasi, diperlukan lahan yang luas di pinggirian sungai. “Kalau dengan naturalisasi nanti tetap banjir karena air sungai meluap, kan, percuma,” ujarnya.
Dia memastikan Balai Besar akan melakukan normalisasi sungai dengan memasang tanggul beton di pinggir sungai karena keterbatasan lahan di Jakarta. Normalisasi akan pengembalian lebar sungai menjadi 35-50 meter dan menanggul tepiannya. “Karena kami memanfaatkan space yang kecil itulah kami membangun turap (sheet pile),” tuturnya.
Bambang memperingatkan potensi banjir di Ibu Kota jika normalisasi tak dilanjutkan. Menurut dia, ada 129 kelurahan berpotensi terendam banjir pada musim hujan yang puncaknya diprediksi terjadi pada Februari nanti.
Teguh mengatakan Dinas tetap waspada dalam menghadapi musim hujan mendatang. Dinas terus membersihkan dan mengeruk saluran air agar saat terjadi hujan tidak menimbulkan genangan dan banjir. “Kami juga menyiapkan 453 pompa stasioner,” ucapnya.
Bambang menuturkan, Balai Besar mencoba mengakomodasi program naturalisasi DKI asalkan pemerintah bisa menyediakan lahan yang luas. Di sisi lain, Balai Besar belum mengusulkan anggaran naturalisasi atau normalisasi sungai di Jakarta dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 dengan alasan DKI tersendat dalam pembebasan lahan.
Tahun ini Dinas memiliki anggaran pembebasan lahan untuk normalisasi sungai mencapai Rp 853 miliar. Namun, hingga awal September, realisasi serapan anggarannya baru Rp 400 miliar.
Menurut Bambang, jangan tanggung-tanggung soal lahan dalam naturalisasi atau normalisasi sungai. Dia memastikan anggaran konstruksi bisa disusulkan dalam APBN Perubahan 2019 jika DKI bisa menyediakan lahan yang luas. Gangsar Parikesit
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Foto 
