Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Mahkamah Agung membatalkan vonis pailit PT Dirgantara Indonesia, Senin pekan lalu. Keputusan majelis kasasi yang diketuai Mariana Sutadi ini menganulir vonis Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.
Menurut Mariana, karena status Dirgantara adalah badan usaha yang seluruh sahamnya dimiliki negara, permohonan pailit hanya bisa diajukan kepada Menteri Keuangan. "Ini sesuai dengan Undang-Undang Perbendaharaan Negara," katanya.
Keputusan ini dinilai tepat oleh pakar hukum Sutan Remy Sjahdeini. Sesuai dengan Undang-Undang Kepailitan, karyawan tidak memiliki hak membangkrutkan sebuah badan usaha milik negara. Seharusnya, Menteri Keuanganlah yang berhak mengajukannya karena saham Dirgantara sepenuhnya dimiliki pemerintah.
Sebelumnya, pada 4 September lalu, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mempailitkan Dirgantara. Majelis hakim ketika itu mengatakan Dirgantara berutang kompensasi pesangon dan tunjangan hari tua senilai Rp 200 miliar kepada 6.500 bekas karyawan.
Atas keputusan Mahkamah Agung ini, Ketua Serikat Pekerja Forum Komunikasi Karyawan PT Dirgantara Indonesia Arif Minardi menegaskan akan mengajukan permohonan peninjauan kembali ke MA. Menurut dia, pembatalan kasasi tidak menghapus utang perusahaan terhadap mantan karyawan. "Selama utang belum diselesaikan, kami terus menuntut," katanya.
Bea-Cukai Segel Garuda
Petugas Bea dan Cukai Bandar Udara Soekarno-Hatta menyegel enam pesawat Boeing 737-400 milik maskapai PT Garuda Indonesia, Selasa pekan lalu. Gara-garanya, Garuda belum membereskan urusan kepabeanan, sehingga merugikan negara. Padahal pesawat tersebut telah beroperasi sejak 5 Mei lalu.
Kepala Seksi Penyidikan dan Penindakan Bea dan Cukai Bandar Udara Soekarno-Hatta Eko Darmanto mengatakan kasus itu hasil jerih payah penyelidikan bagian pelayanan dan seksi penyidikan kantor Bea dan Cukai. Kini enam pesawat itu dikandangkan di hanggar Garuda. "Garuda wajib menyelesaikan formalitas kepabeanan," ujar Eko.
Direktur Keuangan Garuda Alex Maneklaran mengatakan izin impor sedang dalam proses. Menurut dia, Garuda secara periodik memperbaiki izin impor pesawat sewanya yang berjumlah 30 unit. Pekerjaan ini, kata Alex, butuh waktu lama. "Karena dokumen yang diurus bermacam-macam."
Penyegelan pesawat sempat membuat kacau jadwal penerbangan di Cengkareng. Kepala Administrator Bandar Udara Soekarno-Hatta Herry Bekti mengungkapkan, hingga Rabu sore pekan lalu, empat penerbangan dibatalkan dan tujuh tertunda jadwal keberangkatannya hingga empat jam. "Selain ada perubahan, ada penghapusan jadwal penerbangan," katanya.
Sekretaris Komnas HAM Dicopot
Pimpinan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyegel ruang kerja Sutoyo D.P., sekretaris jenderal komisi itu, Selasa malam pekan lalu. Alasan penyegelan, Sutoyo sudah melewati masa pensiun tapi tetap berkantor.
Penghentian Sutoyo diputuskan dalam rapat paripurna Komisi. "Cara ini agar Sutoyo tidak melaksanakan tugas karena tak lagi memiliki wewenang sebagai sekretaris jenderal," ujar Wakil Ketua II Komnas HAM Hesti Armiwulan.
Hesti mengatakan Sutoyo diberhentikan karena batas usia pensiun, yang jatuh pada 8 Agustus 2006, sudah lewat. Surat perpanjangan yang diajukan ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono belum dijawab. Rapat paripurna memutuskan mengganti Sutoyo. "Ini keputusan rapat tertinggi," katanya.
Sutoyo memang menolak diberhentikan. Menurut dia, yang berwenang mencopot jabatannya adalah Presiden. Karena itu, dia tetap berkantor seperti biasa di ruang rapat biro umum kantor Komisi. Kamis pekan lalu, Sutoyo menandatangani surat pengiriman lima pegawai Komisi mengikuti pelatihan ke Bogor.
Menteri-Sekretaris Negara Hatta Rajasa mendukung sikap Sutoyo. Menurut Hatta, sekretaris jenderal diangkat dan diberhentikan melalui keputusan Presiden. "Kalau keputusan Presiden belum ada, berarti masih bertugas," ujarnya.
DPR Dituding Jadi Calo
Dewan Perwakilan Rakyat di Senayan kembali dituding jadi calo. Kali ini menyangkut pengadaan peralatan militer Departemen Pertahanan. Ketua DPR Agung Laksono menantang pemerintah membuktikan sinyalemen ini. "Pemerintah sebaiknya segera mengirim surat kepada kami, apakah betul ada calo dan apa buktinya," kata Agung, Kamis pekan lalu.
Tudingan itu disampaikan Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono ketika menceritakan soal menggelembungnya biaya untuk membeli peralatan militer. Penyebabnya, kata dia, ada campur tangan anggota DPR. Sebelumnya, DPR pernah digosipkan menjadi calo anggaran untuk bencana.
Anggota Komisi Pertahanan DPR, Effendy Choirie, meminta Komisi Pertahanan segera menggelar rapat internal untuk mengklarifikasi tudingan ini. "Dalam rapat internal, soal ini harus dibuka. Kalau tidak ada yang mengaku, berarti Menteri Pertahanan telah memfitnah," kata dia.
Lion Air Mendarat Darurat
Gangguan teknis pada sistem kemudi memaksa Lion Air rute Jakarta-Banda Aceh mendapat darurat di Bandar Udara Polonia, Medan, Kamis pekan lalu. Insiden pendaratan darurat ini tidak mengakibatkan korban.
Manajer Distrik Lion Air Cabang Medan Juli Aspita mengatakan pesawat dengan nomor penerbangan JT-304 ini mengangkut 145 penumpang dan berangkat dari Bandar Udara Soekarno-Hatta sekitar pukul 10.00 WIB. Gangguan sistem kemudi pesawat Boeing 737-400 itu berisiko. "Apalagi cuaca di Banda Aceh waktu itu hujan," katanya.
Pesawat diperbaiki di Medan hingga pukul 13.00, tapi baru diizinkan terbang pukul 14.55 WIB. "Saat sistem kemudi macet, diperlukan landasan yang panjang. Bandar Udara Sultan Iskandar Muda pendek. Karena itu, pesawat mendarat di Polonia," kata Kepala Administrasi Bandar Udara Polonia Yuli Suroso. n
Soputan Meletus, Kelud Bergemuruh
Gunung Soputan di perbatasan tiga kabupaten, yakni Minahasa, Minahasa Selatan, dan Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara, meletus Kamis pekan lalu. Semburan abunya menutup udara puluhan desa dengan jarak pandang hingga dua sentimeter.
Soputan dikenal sebagai gunung paling aktif di Sulawesi. Agustus lalu, Soputan meletus dengan mengeluarkan lahar panas pijar. Belum dilaporkan ada korban jiwa. "Pemerintah mengirim 150 ribu masker dan obat-obatan," kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Minahasa Selatan Benny Lumingkewas.
Di Kediri, Jawa Timur, aktivitas Gunung Kelud terus bergemuruh, tanda akan meletus. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta warga yang mengungsi bersabar. Rabu pekan lalu, Presiden menyerahkan bantuan kepada pengungsi.
Gunung Kelud terletak di dua wilayah, yakni Kabupaten Kediri dan Kabupaten Blitar. Gunung yang tingginya 1.731 meter ini diketahui akan meletus sejak sebulan lalu. Menurut Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Bandung, Surono, sumber gempa sudah berada satu kilometer di bawah permukaan kawah. Kalau terjadi peningkatan tekanan, Kelud cepat meletus.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo