Pam: akan bangkrut?

KEMARAU telah 4 bulan menimpa Tanjung Pinang. Sebagian besar penduduk kini mulai merasakan gawatnya air minum. Bukan saja mereka yang tak punya hubungan kran dengan Perusahaan Air Minum (PAM). Tapi juga mereka yang selama 5 tahun ini mendapat kucuran kran perusahaan Pengolah air Sungai Pulai itu. Sebab meski perusahaan air ledeng pimpinan ir. Usman tersebut sebenarnya mampu memenuhi kebutuhan 50 ribu jiwa warga kota, ternyata tak dapat diandalkan. Jangankan memenuhi kebutuhan kerongkongan sedemikian banyak, mengabulkan permintaan cuma 43 rumah tangga pun belum sanggup. Padahal permintaan itu sudah diajukan lebih setahun lampau (TEM- PO, 6 Desember 1975). Bahkan 1700 langganan yang terdaftar, kini dicekam ketakutan krannya tak akan menetes lagi. Karena ada kabar selentingan yang sudah menyebar luas bahwa Perusahaan Daerah yang pembangunannya melahap Rp 839 juta lebih itu akan ditutup karena bangkrut. Khalayak ramai pun bertanya-tanya. Apa gerangan biang rongrongan yang menggerogoti proyek yang dikelola PT Pembangunan Riau Cabang Tanjung Pinang itu. Padahal melihat wujud tubuhnya, itu proyek terbilang raksasa bengkak. Dua tangki distribusinya yang mendekam di Bukit Cermin, berkapasitas masing-masing 2270 M3. Dan dengan waduk seluas 45 Ha di Sungai Pulai, itu proyek sebenarnya mampu mengocorkan air ledeng sejuta gallon per hari. Itu kalau bekerja dengan dasar waktu 7 jam seharinya. Sedang kemampuan sesungguhnya 50 liter per detik. Dan sebagai proyek yang tak mau cuma lancar dihari upacara peresmiannya saJa, seperangkat peralatan cadangan seperti stop kran, pipa-pipa, karet pelapis yang ditaksir berharga 120 ribu dollar Singapura, tersedia pula. Pendeknya beralasanlah bila Presiden Suharto pada upacara peresmiannya 5 tahun lampau itu dengan wajah berseri-seri meluncurkan kata-kata: "Pada waktunya pastilah setiap penduduk akan menikmati air jernih". Berkarat Ternyata itu proyek raksasa, sejak pembukaannya sudah mengidap penyakit lesu darah. Langganannya yang sebelum peresmian saja sudah antri sebanyak 670 rumah dan tahun-tahun berikutnya makin menumpuk, tak sempat digubrisnya. Sebab, memang kemampuannya tak ada. Bak kata pepatah nafsu besar, tenaga yang tak ada. Pernahkah diselidiki apa gerangan biang rongrongannya? Kurang jelas. Yang jelas, Pebruari 1976 kemarin memang ada satu team dari pengelolanya, PT Pembangunan Riau, bertandang ke sana. Katanya bermaksud, "mengadakan inventarisasi kekayaannya". Belum didapat kabar bagaimana hasilnya. Tapi sementara itu satu sumber di Tanjung Pinang menerangkan kepada Rida K. Liamsi, Pembantu TEMPO di sana, bahwa ternyata sampai awal 1976 ini, perusahaan tersebut mencatat jumlah tunggakan langganan sebesar Rp 13 juta. Sekitar Rp 11 juta di antaranya, merupakan tunggakan instansi Pemerintah sendiri. Nah, ini rupanya biang rongrongan itu. Atau mungkin salah satu. Hingga tak aneh bila itu PAM pernah membocorkan pengakuan bahwa pendapatan per bulannya cuma Rp 2,7 juta. Dan dari jumlah tersebut dikeluarkan buat biaya eksploitasi sebesar Rp 2,2 juta. Hingga sisanya tentulah cuma Rp 1 juta. Atau Rp 6 juta setahunnya. Dengan uang sebegitu, konon, apalah yang bisa diperbuat itu PAM. Hingga terpaksalah itu tubuh instalasi dibiarkan berkarat atau tak terpelihara. Sampai-sampai seorang ahli PAM dari luar negeri yang pernah bertandang ke sana, geleng-geleng kepala sewaktu memergoki peralatan cadangan proyek itu menggeletak di alam terbuka. Jadi, beralasan jika itu PAM akan bangkrut?