Pejuang Hak Perempuan dari Bumi Sriwijaya

HARI baru terang tanah ketika Intim Solachma keluar dari rumahnya di kompleks Puri Demang Raya, Palembang, Jumat dua pekan lalu. Dengan menumpang mobil pribadi, kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu segera menuju Jalan Demang IV, yang berjarak beberapa kilometer dari kediamannya. Tak kenal lelah, di sepanjang jalan itu Intim mengetuk satu per satu rumah warga dan mengajak berbincang penghuninya.

Inilah gaya kampanye ibu tiga anak itu dalam ikhtiarnya menuju gedung Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta untuk menjadi wakil rakyat. Ia tak mau memasang poster bergambar wajahnya di pohon ataupun tiang listrik. "Itu mengganggu keindahan kota," katanya.

Intim juga enggan mengumpulkan massa. Apalagi menggelar acara resmi. Ia memilih mendatangi rumah penduduk di seantero wilayah yang menjadi daerah pemilihannya dan berbicara langsung dengan mereka. "Mendatangi dan ngobrol dengan warga seperti ini lebih mengena," ujar perempuan kelahiran Pangkalpinang, 16 November 1969, itu.

Intim adalah calon legislator nomor urut 3 dari partai berlambang banteng di daerah pemilihan 1 Sumatera Selatan. Daerah pemilihan ini membentang dari Palembang, Lubuklinggau, Musi Rawas, Musi Rawas Utara, Musi Banyuasin, hingga Banyuasin. Di semua wilayah itulah kini hari-hari Intim dihabiskan. Dan sepertinya ia sangat menikmati. "Saya jadi lebih memahami apa persoalan dan kebutuhan masyarakat," katanya.

Kelak, jika berkantor di Senayan, Intim mencanangkan ingin membenahi tatanan hukum, terutama undang-undang yang terkait dengan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Ia juga ingin ambil bagian dalam membersihkan parlemen dari praktek korupsi.

Intim bukanlah orang baru dalam dunia pembelaan hukum, terutama yang menyangkut kasus kekerasan terhadap anak dan wanita. Di kalangan pegiat hak asasi manusia Sumatera Selatan, namanya sudah sangat kondang. Mereka yang aktif di lembaga seperti Lembaga Bantuan Hukum Palembang, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, dan Women's Crisis Center tak asing dengan dirinya.

Lulusan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah (1992), Palembang, ini ikut mendirikan LBH Apik bersama para aktivis lain pada 1998. Intim menyulap rumah warisan orang tuanya di kawasan Jalan POM IX menjadi kantor lembaga anyar itu. Ia menjadi Direktur Eksekutif LBH di sana hingga 2013.

Pendirian lembaga itu didorong oleh rasa prihatin akan banyaknya kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan yang tidak diproses hukum. Penyebabnya adalah sebagian besar korban dari kalangan miskin dan tidak paham hukum.

Menyadari hal itu, banyak klien LBH Apik tidak dipungut biaya satu sen pun. Bahkan tak jarang para pengurus merogoh kocek untuk membayar transportasi korban. "Setiap sidang, kami antar-jemput pakai angkot dan kami belikan nasi bungkus," ucap perempuan yang juga pernah mengasuh rubrik konsultasi hukum di majalah Monica dari Grup Jawa Pos ini.

Intim juga dikenal getol melakukan advokasi kasus kerakyatan. "Dia aktif dalam pendampingan kaum tertindas," kata Direktur Executive Women's Crisis Center Palembang Yenni Roslaini Izi. Intim keras dan tidak kenal kompromi. Sekali kasus masuk ke proses hukum, dia akan mengawal agar pelaku kekerasan dihukum setimpal. "Tidak ada istilah mediasi, apalagi uang damai di kamus Intim," ujar Maryani Marzuki, rekan Intim.

Sepak terjang Intim tak jarang menuai teror terhadap dirinya. Pernah salah satu pelaku kekerasan terhadap istri mendatangi rumahnya membawa pedang. Dia mengancam akan membunuh Intim jika tidak mundur sebagai pengacara istrinya. Namun Intim bergeming.

Intim sebenarnya sudah ingin melangkah ke dunia politik pada 2009 dengan menjadi calon legislator. Setahun sebelumnya ia bersama suaminya, Fahlevi Maizano, memutuskan bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Namun pada saat itu pengaduan kekerasan anak atau perempuan yang masuk ke mejanya banyak sekali. Ia sadar tak mungkin melakukan pendampingan kasus sekaligus sebagai calon anggota legislatif. "Tidak akan fokus," Intim mengenang. Maka ia membatalkan niatnya tersebut.

Tahun ini Intim merasa waktunya sangat tepat untuk berjuang di lapangan politik. Apalagi masa jabatannya di LBH Apik sudah berakhir. Dan langkah pertama menuju gedung parlemen yang tak mungkin dihindarinya adalah melakukan kampanye. Untuk keperluan itu, Intim menyediakan dana sebesar Rp 250 juta. "Dari tabungan saya sendiri, tidak ada sumbangan dari siapa pun," ujarnya.

Selain berkampanye dari pintu ke pintu, Intim mencetak spanduk. Tapi ia amat selektif memilih lokasi pemasangan berbagai posternya. Ia hanya memasangnya di halaman rumah para kerabat, tim sukses, dan kantor ranting PDIP.

Meski beralih ke politik, anggota Tim Pencegahan Tindak Kekerasan pada Anak dan Perempuan Sumatera Selatan 2001-2006 itu akan konsisten pada isu yang digelutinya selama ini. "Saya tetap memperjuangkan hak anak dan perem-puan."

Bagaimana sikap Anda jika diminta partai mencari proyek?

Saya akan menentangnya, meski perintah datang dari pimpinan partai.

Jika kepentingan konstituen bertabrakan dengan kepentingan partai?

Saya memilih membela kepentingan rakyat. Saya tak akan mencederai kepercayaan masyarakat yang telah menitipkan suara kepada saya.

Jika sikap partai bertentangan dengan hak asasi manusia, antikorupsi, dan kelestarian lingkungan?

Saya dukung upaya pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu, apalagi yang menjadi pelaku adalah pimpinan partai. Saya malu jadi pegiat HAM dan antikorupsi jika membiarkan itu.