Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat yang Tak Tuntas

Presiden Jokowi tak kunjung menyelesaikan 12 kasus pelanggaran HAM berat. Menawarkan solusi penyelesaian jalur non-yudisial.

28 Juli 2024 | 00.00 WIB

Perbesar

Mobil yang dibakar saat kerusuhan Mei 1998 di kawasan Grogol, Jakarta Barat/TEMPO/DR/Rully Kesum

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

SELAMA dua periode menjabat, Presiden Joko Widodo tak kunjung menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia berat di masa lampau. Padahal janji penuntasan kasus pelanggaran HAM berat ini sudah disampaikan Jokowi sejak ia pertama kali berkampanye dalam pemilihan presiden 2014. Upaya yang muncul baru sebatas penyelesaian non-yudisial.

Baca:

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini

Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
Akses penuh seluruh artikel Tempo+
Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
Fitur baca cepat di edisi Mingguan
Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo

Lihat Benefit Lainnya

joko-widodo

komnas-ham

pelanggaran-ham

edisi-khusus-10-tahun-jokowi

tppham

pelanggaran-ham-berat

Naskah: Mohammad Khory Alfarizi
Sumber: Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Diolah dari Berbagai Sumber

M. Khory Alfarizi

Alumnus Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon, Jawa Barat. Bergabung di Tempo pada 2018 setelah mengikuti Kursus Jurnalis Intensif di Tempo Institute. Meliput berbagai isu, mulai dari teknologi, sains, olahraga, politik hingga ekonomi. Kini fokus pada isu hukum dan kriminalitas.

Edisi 28 Juli 2024