Simsalabim Jadi Undang-undang

MOHAMMAD Mahfud Mahmodin mengingat Presiden Joko Widodo begitu serius membahas Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja sebelum drafnya diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan itu juga mengingat, dalam sehari, Jokowi bisa dua kali memimpin rapat membahas rancangan tersebut.

Menurut Mahfud Md., tak pernah ada diskusi untuk mengantisipasi jika RUU Cipta Kerja ditolak DPR. Sebagian peserta rapat adalah ketua umum partai politik. Misalnya Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, yang juga Menteri Koordinator Perekonomian. “Artinya, DPR sudah dipegang,” ujar Mahfud kepada Tempo di kantornya di Jakarta Pusat, Selasa, 23 Juli 2024.

Masinton Pasaribu, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, membenarkan ucapan Mahfud. Ia pernah mengikuti rapat Fraksi PDIP tak lama setelah draf RUU Cipta Kerja diserahkan kepada DPR pada Februari 2020. “Dalam rapat disebutkan bahwa RUU itu maunya Istana dan kami harus menyetujuinya,” kata Masinton. RUU Cipta Kerja disahkan pada Oktober 2020.

Mahfud dan Masinton yang ditemui terpisah sama-sama mengatakan sejumlah rancangan aturan yang diajukan pemerintah hampir tak pernah terganjal di parlemen. Mahfud mencontohkan ada sejumlah RUU yang pembahasannya simsalabim alias berlangsung kilat di DPR. Misalnya RUU Ibu Kota Nusantara atau IKN.

Mulai dibahas pada 7 Desember 2021, RUU IKN disahkan pada 18 Januari 2022. Ketika Jokowi ingin merevisi aturan itu, DPR juga tak menghambat. Perubahan terkait dengan status IKN sebagai proyek strategis nasional atau PSN serta bisa didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Menurut Masinton, hampir tak ada perdebatan dalam pembahasan revisi aturan itu.

Masinton mengibaratkan DPR di era pemerintahan Jokowi seperti tukang stempel. “Bisanya setuju-setuju saja,” ujarnya. Seiring dengan pisah jalan PDIP-Jokowi, partai banteng kini malah mengkritik kebijakan penggunaan APBN untuk membiayai IKN. Ketua PDIP Djarot Saiful Hidayat menilai pendanaan IKN terlalu besar dan pembangunannya terburu-buru.



Dalam diskusi kelompok terpumpun (focus group discussion) dengan Tempo pada pertengahan Juli 2024, pengamat hukum tata negara Feri Amsari dan pengamat pemilihan umum Titi Anggraini sama-sama menilai kebijakan Jokowi bisa lolos dengan mudah di DPR karena Presiden punya kendali besar atas partai politik. Alih-alih bersikap kritis, DPR cenderung membebek keinginan Presiden.

Upaya Jokowi menancapkan kekuasaan di DPR dimulai pada Oktober 2014. Saat itu pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla menjadi minoritas di DPR. Dari 560 kursi DPR, 353 dipegang oleh koalisi pendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, yang kalah dalam pemilihan presiden.

Mantan Sekretaris Kabinet, Andi Widjajanto, bercerita, Presiden membutuhkan tambahan kekuatan di DPR. Sebab, berbagai program unggulan Jokowi, seperti pembangunan infrastruktur dan Kartu Indonesia Sehat, butuh biaya besar. “Caranya, menarik Golkar ke pemerintahan,” kata Andi kepada Tempo di rumahnya di Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu, 17 Juli 2024.

Di Golkar terjadi dualisme kepemimpinan, yaitu Aburizal Bakrie dan Agung Laksono. Pemerintah mendukung Agung Laksono. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan surat pengesahan kepengurusan Agung pada awal Maret 2015.

Konflik itu berakhir pada Mei 2016 dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa Golkar di Bali. Setya Novanto, calon yang didukung Jokowi, terpilih sebagai ketua umum. Setelah Setya lengser karena terjerat kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik, Jokowi menginginkan Airlangga Hartarto menjadi nakhoda Golkar.

Presiden Joko Widodo didampingi Setya Novanto menghadiri Rapimnas I Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta, Juli 2016. Dok. Tempo/Aditia Noviansyah

Pada Maret 2024, politikus senior Golkar, Yorrys Raweyai, mengatakan kepada Tempo bahwa ia mendengar langsung keinginan Jokowi itu. Dukungan terhadap Airlangga disampaikan oleh Presiden setelah resepsi putrinya, Kahiyang Ayu, dengan Bobby Nasution di Medan, Sumatera Utara, 26 November 2017.

Cawe-cawe Jokowi berlanjut dalam Musyawarah Nasional Golkar di Jakarta pada 2019. Jokowi kembali menginginkan Airlangga memimpin Golkar. Menurut Andi Widjajanto, Istana mengirimkan Listyo Sigit Prabowo—kini Kepala Kepolisian RI—untuk melobi petinggi Golkar. “Diarahkan supaya aklamasi,” tutur Andi. Listyo Sigit tak merespons pesan dan panggilan telepon Tempo.

Istana pun terlibat dalam dualisme kepengurusan di Partai Persatuan Pembangunan, yaitu antara Muhammad Romahurmuziy dan Suryadharma Ali. Romahurmuziy mengatakan Jokowi pernah meminta dia membawa PPP mendukung pemerintah. Bertemu dengan Jokowi dalam suatu acara pada 2014, Romy—panggilan Romahurmuziy—meminta kepastian agar Kementerian Hukum dan HAM mengakui kepengurusannya.

Permintaan itu disetujui oleh Jokowi. Dalam muktamar yang digelar pada April 2016, Romy menjadi Ketua Umum PPP. “Memang ada kebutuhan memperkuat posisi pemerintah di DPR,” ujarnya.

Romy menuturkan, Jokowi juga meminta PPP mendukung calon yang dijagokannya dalam pemilihan kepala daerah Jakarta, yaitu Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. PPP baru mendukung Basuki pada putaran kedua. 

Tiga pengamat yang terlibat dalam diskusi kelompok terpumpun bersama Tempo, yakni Titi Anggraini, Feri Amsari, serta Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies atau CSIS Arya Fernandes, menilai kemandirian partai politik memudar pada pemerintahan Jokowi. Dampaknya tak hanya terlihat dalam lolosnya kebijakan pemerintah di DPR dengan mudah, tapi juga dalam pemilu. 

Arya menduga partai menganggap calon yang didukung Jokowi punya peluang menang lebih besar. “Mereka bergantung pada keputusan Jokowi sebagai penguasa,” ucap Arya.

Sedangkan Titi menilai ada penggunaan lembaga penegak hukum untuk menekan petinggi partai politik. Ia mencontohkan, dukungan Partai Golkar kepada Prabowo Subianto muncul setelah Airlangga Hartarto diperiksa dalam kasus dugaan korupsi minyak goreng. “Kalau dilihat timeline-nya, diduga ada tekanan hukum untuk agenda politik,” kata Titi.

Sejumlah politikus Golkar bercerita, partai mereka sebetulnya hampir berkoalisi dengan PDIP untuk mengusung Ganjar Pranowo dalam pemilihan presiden. Menurut mereka, setelah diperiksa Kejaksaan Agung, Airlangga menemui Jokowi di Bandar Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Agustus 2023 dan menyampaikan akan membawa Golkar “tegak lurus” dengan Jokowi dalam pemilihan presiden 2024.  

Airlangga tak merespons pesan dan panggilan telepon Tempo. Wakil Ketua Umum Golkar Melchias Markus Mekeng mengatakan segala keputusan politik partai dibahas secara musyawarah dan mufakat. Ia menampik jika Golkar disebut terikat dengan presiden. “Kalau soal kasus hukum, itu sangat personal, tergantung orangnya,” tutur Mekeng, Selasa, 23 Juli 2024.

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menyangkal bila Jokowi disebut ingin menguasai parlemen untuk memuluskan program kerjanya. “Bahasanya adalah kerja sama yang baik dengan DPR,” ujarnya.

•••

TAK hanya melemahkan partai politik dan Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden Joko Widodo juga ditengarai mengerdilkan Mahkamah Konstitusi. Ahli hukum tata negara Feri Amsari dan pengamat pemilu Titi Anggraini menilai pelemahan MK terlihat dari putusan nomor 90. “Makin menguatkan kecurigaan bahwa kini MK berada di tangan Presiden,” ujar Feri dalam diskusi yang diadakan Tempo.

Putusan nomor 90 yang dibacakan pada 16 Oktober 2023 membuka jalan bagi putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, menjadi calon wakil presiden. Saat itu usia Gibran masih 36 tahun. Ia belum memenuhi syarat usia calon presiden-wakil presiden, yaitu 40 tahun. Akibat putusan itu, Ketua MK Anwar Usman terpental dari posisinya.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshiddiqie, memimpin sidang Majelis Kehormatan MK yang memecat Anwar sebagai Ketua MK. Majelis Kehormatan menyimpulkan bahwa Anwar melakukan pelanggaran etik berat karena terlibat konflik kepentingan. Anwar adik ipar Jokowi. Ia menikah dengan Idayati, adik Jokowi, di Solo, Jawa Tengah, pada 25 Mei 2022.

Anwar Usman ketika masih menjabat ketua MK dalam sidang putusan atas gugatan terkait usia minimal capres-cawapres di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Oktober 2023. Tempo/Subekti