Simsalabim Jadi Undang-undang

MOHAMMAD Mahfud Mahmodin mengingat Presiden Joko Widodo begitu serius membahas Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja sebelum drafnya diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan itu juga mengingat, dalam sehari, Jokowi bisa dua kali memimpin rapat membahas rancangan tersebut.

Menurut Mahfud Md., tak pernah ada diskusi untuk mengantisipasi jika RUU Cipta Kerja ditolak DPR. Sebagian peserta rapat adalah ketua umum partai politik. Misalnya Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, yang juga Menteri Koordinator Perekonomian. “Artinya, DPR sudah dipegang,” ujar Mahfud kepada Tempo di kantornya di Jakarta Pusat, Selasa, 23 Juli 2024.

Masinton Pasaribu, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, membenarkan ucapan Mahfud. Ia pernah mengikuti rapat Fraksi PDIP tak lama setelah draf RUU Cipta Kerja diserahkan kepada DPR pada Februari 2020. “Dalam rapat disebutkan bahwa RUU itu maunya Istana dan kami harus menyetujuinya,” kata Masinton. RUU Cipta Kerja disahkan pada Oktober 2020.

Mahfud dan Masinton yang ditemui terpisah sama-sama mengatakan sejumlah rancangan aturan yang diajukan pemerintah hampir tak pernah terganjal di parlemen. Mahfud mencontohkan ada sejumlah RUU yang pembahasannya simsalabim alias berlangsung kilat di DPR. Misalnya RUU Ibu Kota Nusantara atau IKN.

Mulai dibahas pada 7 Desember 2021, RUU IKN disahkan pada 18 Januari 2022. Ketika Jokowi ingin merevisi aturan itu, DPR juga tak menghambat. Perubahan terkait dengan status IKN sebagai proyek strategis nasional atau PSN serta bisa didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Menurut Masinton, hampir tak ada perdebatan dalam pembahasan revisi aturan itu.

Masinton mengibaratkan DPR di era pemerintahan Jokowi seperti tukang stempel. “Bisanya setuju-setuju saja,” ujarnya. Seiring dengan pisah jalan PDIP-Jokowi, partai banteng kini malah mengkritik kebijakan penggunaan APBN untuk membiayai IKN. Ketua PDIP Djarot Saiful Hidayat menilai pendanaan IKN terlalu besar dan pembangunannya terburu-buru.



Dalam diskusi kelompok terpumpun (focus group discussion) dengan Tempo pada pertengahan Juli 2024, pengamat hukum tata negara Feri Amsari dan pengamat pemilihan umum Titi Anggraini sama-sama menilai kebijakan Jokowi bisa lolos dengan mudah di DPR karena Presiden punya kendali besar atas partai politik. Alih-alih bersikap kritis, DPR cenderung membebek keinginan Presiden.

Upaya Jokowi menancapkan kekuasaan di DPR dimulai pada Oktober 2014. Saat itu pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla menjadi minoritas di DPR. Dari 560 kursi DPR, 353 dipegang oleh koalisi pendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, yang kalah dalam pemilihan presiden.

Mantan Sekretaris Kabinet, Andi Widjajanto, bercerita, Presiden membutuhkan tambahan kekuatan di DPR. Sebab, berbagai program unggulan Jokowi, seperti pembangunan infrastruktur dan Kartu Indonesia Sehat, butuh biaya besar. “Caranya, menarik Golkar ke pemerintahan,” kata Andi kepada Tempo di rumahnya di Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu, 17 Juli 2024.

Di Golkar terjadi dualisme kepemimpinan, yaitu Aburizal Bakrie dan Agung Laksono. Pemerintah mendukung Agung Laksono. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan surat pengesahan kepengurusan Agung pada awal Maret 2015.

Konflik itu berakhir pada Mei 2016 dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa Golkar di Bali. Setya Novanto, calon yang didukung Jokowi, terpilih sebagai ketua umum. Setelah Setya lengser karena terjerat kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik, Jokowi menginginkan Airlangga Hartarto menjadi nakhoda Golkar.