Pembahasan Anggaran Perubahan Diperkirakan Molor

Perbesar

Terganjal pertanggungjawaban anggaran 2017 yang baru disetujui kemarin.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi memperkirakan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2018 Perubahan bakal molor. Sebab, Dewan belum menerima draf APBD Perubahan tersebut. Padahal rancangan plafon anggaran perubahan tersebut harus disepakati DPRD dan pemerintah DKI Jakarta paling lambat pekan kedua Agustus. "Itu masih harus dibahas bersama dan sampai sekarang kami belum terima draf," kata dia kemarin.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Prasetio menjelaskan, keterlambatan pembahasan anggaran perubahan terjadi lantaran persetujuan laporan pertanggungjawaban APBD 2017 sempat terhambat. Badan Anggaran DPRD mempertanyakan nilai sisa anggaran 2017 sebesar Rp 13,16 triliun. Menurut Badan Anggaran, nilai sisa anggaran tahun 2017 meningkat Rp 5,46 triliun dibanding sisa anggaran 2016.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Badan Anggaran baru menyetujui laporan pertanggungjawaban APBD 2017 kemarin. Itu pun, kata Prasetio, persetujuan diberikan dengan catatan. Pemerintah DKI harus menjelaskan rinci penyebab peningkatan sisa anggaran sebelum pembahasan APBD 2018 Perubahan dimulai. "Itu tanggung jawab mereka untuk masyarakat," kata dia.

Anggota Badan Anggaran dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Abdurrahman Suhaimi, mengatakan peningkatan sisa anggaran menunjukkan lemahnya perencanaan yang dibuat pemerintah. Ia juga meminta satuan kerja perangkat daerah memperbaiki sistem lelang. Sebab, lelang 2017 gagal lantaran vendornya tak ditemukan saat dinyatakan menang lelang. "Faktor itu harusnya dicek sejak awal," kata dia.

Wakil Ketua Fraksi Hanura DPRD Syarifuddin mempertanyakan peran inspektorat saat penyusunan anggaran. Menurut dia, inspektorat seharusnya memastikan tiap satuan kerja menyusun rencana kegiatan dengan mempertimbangkan waktu pelaksanaannya.

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah memperkirakan rancangan APBD Perubahan bisa diserahkan kepada Dewan pada awal Agustus. "Sekarang masih dibahas di internal," kata dia.

Saefullah mengapresiasi persetujuan yang diberikan Badan Anggaran atas laporan pertanggungjawaban APBD 2017. Menurut dia, persetujuan itu membuat sisa anggaran 2017 bisa didaftarkan dalam rancangan APBD 2018 Perubahan.

Saefullah menjelaskan, sisa anggaran tahun lalu akan digunakan untuk pembangunan rumah susun dalam program rumah murah atau rumah uang muka (DP) nol rupiah. Rumah murah tanpa uang muka itu antara lain akan dibangun di depo kereta ringan atau light rail transit (LRT) Kelapa Gading, Jakarta Utara. Di sana, PT Jakarta Propertindo akan membangun lima tower berisi 1.200 unit. Lokasi lainnya berada di Jalan Ahmad Yani, Jakarta Timur.

Menurut Saefullah, penggunaan sisa anggaran juga bisa dialokasikan untuk penambahan subsidi pangan. Subsidi itu ditujukan untuk siswa pemegang Kartu Jakarta Pintar. "Keputusan akhirnya bergantung pada pembahasan dengan Badan Anggaran," kata dia. LINDA HAIRANI

Tak Terserap atau Gagal Lelang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta 2017 tersisa Rp 13,16 triliun. Dari total itu, sekitar Rp 5 triliun berasal dari alokasi anggaran dinas teknis yang tak terserap pada tahun lalu. Sisanya berasal dari program yang gagal lelang serta alokasi dana bagi hasil dari pemerintah pusat. Berikut ini rincian sisa anggaran dari dinas teknis dan program yang lelangnya gagal:

Instansi

Anggaran Perubahan 2017

Realisasi (Rp)

Dinas Bina Marga

2,73 miliar

2,13 miliar

Dinas Sumber Daya Air

1,71 triliun

1,00 triliun

Dinas Perumahan Rakyat

4,87 triliun

3,10 triliun

Dinas Cipta Karya

956,88 miliar

593,47 miliar

Dinas Kehutanan

993,82 miliar

871,30 miliar

Dinas Lingkungan Hidup

687,11 miliar

584,96 miliar

Biro Penataan Kota

856,23 juta

775,39 juta

TOTAL

17,12 triliun

12,05 triliun

SISA 5,07 triliun

Program | Harga Perkiraan Sendiri (dalam rupiah)
- Pengadaan peralatan dan pencahayaan kota Suku Dinas Perindustrian Jakarta Barat 3,84 miliar
- Pengadaan tower Suku Dinas Komunikasi Kepulauan Seribu 2,17 miliar
- Perawatan/docking kapal dinas Kabupaten Kepulauan Seribu 1,20 miliar
- Jasa konsultasi masterplan tata air Dinas Sumber Daya Air 2,26 miliar
- Pembangunan masjid asrama Pegadungan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan
- Penyelamatan 5,15 miliar
- Belanja bahan pangan rumah sakit umum daerah 8,32 miliar
- Pembangunan jembatan di Jalan KH Abdullah Syafei, Jalan Pluit Raya, Jalan Teluk Gong 2,62 miliar
- Pengadaan alat ruang kamar perawatan dan alat ruang ICCU Rumah Sakit Umum Daerah
- Pasar Rebo 1,36 miliar

SUMBER: RAPAT BADAN ANGGARAN DPRD DKI JAKARTA | LINDA HAIRANI