Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, pemerintah kini tengah mematangkan konsep pembangunan tanggul laut raksasa atau giant sea wall. Proyek ini menjadi solusi mengatasi banjir rob di sepanjang pesisir Jakarta Utara.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Kalau mau aman Jakarta seterusnya sampai 100 tahun, kami harus bisa bangun giant sea wall (dan) tanggul pantai,” kata dia di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa, 3 Januari 2023.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dia mengatakan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tengah mematangkan konsep pembangunan tanggul laut. Menurut dia, perencanaannya harus segera selesai.
“Karena habis ini ke Bappenas mungkin FGD (focus group discussion), diskusi dengan para Kementerian terkait," ujar Kepala Sekretariat Presiden ini.
Kementerian yang dimaksud seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Baca juga: Heru Budi Hartono Tajamkan Konsep Giant Sea Wall, Jawab Gundah Joe Biden Jakarta Bakal Tenggelam?
Hari ini Heru Budi menggelar rapat pimpinan (rapim) tentang pengembangan tanggul dalam program Pembangunan Pesisir Terpadu Ibu Kota Negara (National Capital Integrated Coastal Development/NCICD).
Tujuan rapim untuk menajamkan konsep pembangunan tanggul yang akan bersinergi dengan provinsi lain dan pemerintah pusat guna menjamin Jakarta aman dari banjir rob.
“Kami tadi membahas NCICD yang di dalamnya ada tanggul pantai dan tanggul laut atau istilahnya giant sea wall,” ucap Heru.
Menurut dia, pemerintah DKI serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bertanggung jawab atas pembangunan tanggul pantai. Sementara pembangunan tanggul laut harus disesuaikan dengan konsep tata ruang kota provinsi di luar Jakarta.
Oleh karena itu, kata dia, dibutuhkan sinergi dengan pemerintah pusat melalui Bappenas. Rencananya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI akan bertemu dengan Bappenas untuk membahas konsep pembangunan tanggul laut lengkap dengan penataan ruangnya.
Potensi banjir rob Jakarta
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengeluarkan peringatan dini potensi banjir pesisir atau rob pada periode 3-10 Januari 2023. Dikutip dari unggahan akun Instagram BPBD DKI, banjir rob tersebut berpotensi terjadi di wilayah pesisir utara Jakarta.
“WASPADA BANJIR PESISIR Durasi: 03 Januari s.d 10 Januari 2023,” tulis BPBD DKI, Minggu, 1 Januari 2023.
BPBD DKI menyebutkan, fenomena bulan purnama (full moon) pada 6 Januari 2023 berpotensi meningkatkan ketinggian pasang air laut maksimum yang kemudian menyebabkan banjir rob.
Untuk itu, BPBD DKI mengimbau masyarakat agar selalu waspada dan siaga mengantisipasi dampak dari pasang maksimum air laut.
Baca juga: Perlu Rp 1,38 Triliun untuk Bangun Tanggul Laut NCICD 8,3 Kilometer di Pesisir Jakarta Utara
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
Foto 
