Pengkritik Politik Dinasti Diintimidasi

Dua konten itulah yang terakhir ditayangkan akun Teater Utan Kayu sebelum menghilang pada Jumat pekan lalu. Manajemen YouTube belakangan mengembalikan akun tersebut setelah menerima upaya banding yang diajukan Ayu dan rekan-rekannya. “Tampaknya ada serangan komplain terhadap akun kami sehingga YouTube menghapusnya,” kata Ayu. “Tapi, setelah memeriksa konten kami, manajemen YouTube tidak menemukan kesalahan.”

Ayu enggan menduga-duga siapa saja pelapor palsu yang menyerang akun Teater Utan Kayu. Dia hanya curiga kejadian ini berhubungan dengan program “Beranda Politik”. Dua tayangan diskusi perdana program tersebut, kata dia, memang mengkritik situasi politik terbaru. “Semuanya memang kritis terhadap Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman, dan politik dinasti,” kata Ayu.

Anwar Usman adalah hakim konstitusi yang baru saja dicopot dari jabatannya sebagai Ketua Mahkamah Institusi. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) pada Selasa, 7 November lalu, menyatakan Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran etik berat dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Putusan MK dalam perkara uji materi pasal tentang batas usia calon presiden dan calon wakil presiden tersebut sejak awal menuai kritik karena dianggap membukakan jalan bagi pencalonan Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Joko Widodo, dalam pemilihan presiden 2024. Posisi Anwar dalam penanganan perkara ini dianggap sarat konflik kepentingan. Pasalnya, Anwar juga paman Gibran sejak ia menikahi adik Jokowi pada pertengahan tahun lalu.

Kejanggalan juga dialami Soegeng Rahardjo Djarot atau biasa dikenal dengan Eros Djarot, budayawan yang juga Ketua Umum Gerakan Bhinneka Nasionalis. Konten bincang-bincang yang diunggah di akun YouTube GBN TOP TV hilang dari peredaran dua pekan lalu. “Setelah menyiarkan obrolan yang mengkritik Jokowi dan keluarga,” kata Eros.

Eros berupaya menghubungi sejumlah koleganya di Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk mencari informasi penyebab hilangnya semua konten di akun GBN TOP TV. Dia juga bertanya kepada pihak YouTube.

“Mereka mengatakan bukan mereka yang melakukan. Bisa jadi karena ada laporan publik, lalu secara otomatis di-shut down,” ujarnya. “Anehnya, seluruh konten dihapus semua. Hebat, kan?”

Eros Djarot tampil di kanal YouTube GBN TOP TV. TEMPO/Ijar Karim

Eros tak mau ambil pusing dengan penghapusan konten tersebut. “Kami buka baru, pakai akun baru. Kita lawan, jangan kasih kendor,” ujar mantan politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia itu.

Tempo berupaya meminta klarifikasi ihwal penutupan dan penghapusan konten yang memuat isu politik tersebut kepada Kepala Hubungan Pemerintah dan Kebijakan Publik YouTube Indonesia dan Asia Selatan Danny Ardianto. Namun ia meminta pertanyaan Tempo itu dikirim melalui e-mail kepada Manajer Komunikasi Google Indonesia Feliciana Wienathan. Namun, hingga tadi malam, Feliciana belum menjawab pertanyaan Tempo.

Melalui pesan WhatsApp, Danny sempat memberikan informasi bahwa kanal YouTube Teater Utan Kayu sudah bisa diakses lagi sejak Jumat lalu. Danny belum menjawab pertanyaan tentang hilangnya konten-konten di akun GBN TOP TV. 

Intimidasi Tak Hanya di Jagat Digital

Teror yang terstruktur dialami Melki Sedek Huang, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia. Akhir Oktober lalu, Melki menerima kabar dari guru SMA Negeri 1 Pontianak, tempatnya dulu belajar. Sejumlah orang mengenakan seragam polisi mendatangi sekolah tersebut untuk menanyakan alamat rumah Melki di Pontianak. 

Melki lantas menghubungi keluarganya. Sang ibu mengabarkan informasi serupa. “Ada dua orang datang ke rumah menanyakan beberapa hal tentang saya dan keluarga,” kata Melki kepada Tempo, Sabtu lalu. “Salah satunya menggunakan seragam loreng.”

Melki mengatakan selama ini para pengurus BEM UI sering mengalami intimidasi, seperti panggilan telepon dan pesan dari orang tak dikenal. “Akun X (dulu Twitter) BEM UI sampai hari ini juga diretas,” ujarnya. Di luar serangan digital, kata Melki, kegiatan BEM UI kerap dihambat oleh aparat keamanan. 

Ketua BEM UI Melki Sedek Huang menyampaikan orasi di depan gedung DPR RI, Jakarta, 26 Maret 2023. TEMPO/M. Taufan Rengganis

Namun intimidasi yang terjadi belakangan ini semakin masif hingga menyasar keluarga dan orang terdekat di lingkaran para mahasiswa seperti yang dialami Melki. Mahasiswa Fakultas Hukum UI ini tak mengetahui pasti penyebabnya. Menurut Melki, rangkaian teror akhir-akhir ini terjadi setelah ia dan BEM UI menyatakan penolakan atas putusan MK pada uji materi batas usia capres-cawapres yang dibacakan oleh Anwar Usman pada 16 Oktober lalu.

“Saya tidak punya bukti yang sahih untuk mengatakan ini ada kaitannya. Yang jelas, saya dan BEM UI tidak akan berhenti karena intimidasi seperti ini,” kata Melki. “Sikap kami jelas dan tegas. Kami menolak dinasti politik.” 

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengecam segala bentuk intimidasi terhadap kelompok masyarakat sipil. Teror seperti yang dialami Melki Sedek Huang, kata dia, merupakan ancaman serius terhadap kemerdekaan berpendapat yang dilindungi konstitusi. “Kami mengecam (intimidasi) karena Melki kritis atas putusan MK dan itu adalah hak konstitusionalnya,” kata Usman.

Usman mendesak kepolisian segera mengusut kasus intimidasi yang menyasar mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil lain. Pembiaran, kata dia, hanya akan memperbanyak daftar kasus ancaman terhadap kebebasan sipil di Tanah Air. “Pelaku harus ditindak melalui proses hukum yang adil dan transparan,” ujarnya.

Bantahan dari Istana, Polisi, dan Tentara

Menteri Sekretariat Negara Pratikno membantah tudingan adanya keterlibatan Istana dalam rangkaian intimidasi yang akhir-akhir ini dialami kelompok masyarakat sipil pengkritik putusan MK dalam perkara uji materi pasal batas usia capres-cawapres. “Itu sudah jelas, bahwa tidak benar dan tidak tahu,” kata Pratikno pada Sabtu lalu.

Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, menyampaikan bantahan senada. Menurut dia, Presiden Joko Widodo telah berulang kali memberikan arahan yang jelas dan tegas bahwa aparatur sipil negara, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian RI harus bersikap netral.

Presiden Joko Widodo memberikan sambutan dalam pembukaan Rakernas 6 Projo di Indonesia Arena, Jakarta, 14 Oktober 2023. TEMPO/Hilman Fathurrahman W.

Ari mengatakan pemerintah menghormati kebebasan berpendapat, termasuk di ruang digital. “Ini negara demokrasi yang berdasarkan hukum. Kebebasan berpendapat, termasuk di ruang digital, dihormati, dilindungi, dan diatur dalam koridor hukum,” kata dia, kemarin. “Kalau ada intimidasi dan tindakan yang bertentangan dengan hukum, silakan dilaporkan ke aparat penegak hukum.”

Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Inspektur Jenderal Pipit Rismanto menampik tudingan ihwal keterlibatan personel Polri dalam intimidasi yang dialami Melki Sedek Huang. Dia menegaskan pihaknya bersikap terbuka menerima laporan dari masyarakat yang merasa terintimidasi oleh anggota kepolisian. “Silakan melaporkan secara resmi ke Polda Kalbar,” kata Pipit, Jumat lalu.

Bantahan juga disampaikan Komando Daerah Militer XII/Tanjungpura. Kepala Penerangan Kodam XII/Tanjungpura Kolonel Ade Rizal Muharram menyatakan telah mengecek kabar tersebut. “Sementara enggak ada (intimidasi oleh personel TNI),” kata Ade. 

ANDI ADAM FATURAHMAN | IHSAN RELIUBUN | ADIL AL HASAN | RRI | ANTARA