Peristiwa

Pengusutan kasus 27 Juli memasuki babak baru. Bekas Kepala Kepolisian Resor Jakarta Pusat, Brigadir Jenderal R. Abubakar Nata Prawira, dibebaskan dari jabatannya sebagai wakil kepala sekolah pimpinan Polri karena dinilai terkait dengan peristiwa penyerbuan berdarah Kantor PDI pada 27 Juli 1996. Abubakar digantikan oleh Jusuf Sudrajat, yang sebelumnya Kepala Kepolisian Daerah Nusatenggara Timur. Dalam penyerbuan itu disinyalir sejumlah aparat keamanan terlibat. Selain Abubakar, yang kini sedang diperiksa intensif oleh polisi adalah bekas Panglima TNI Jenderal (Purn.) Feisal Tanjung, dan akan segera menyusul Kapolri Jenderal Roesdihardjo.

***

Pengalihan aset Indonesia di Timor Timur dibicarakan dalam pertemuan Indonesia dan Badan Administrasi Pengalihan Timor Timur PBB (Untaet) di Yogyakarta, Rabu pekan lalu. Selain soal aset, juga dibicarakan perihal pengalihan peninggalan budaya dan data kearsipan milik Indonesia di Timor Timur. Dari ketiga isu itu, masalah aset adalah pokok bahasan yang paling menonjol karena menyangkut kekayaan milik Indonesia sebelum Timor Timur merdeka. "Untaet setuju Indonesia boleh mengirim tim kecil yang terdiri dari para ahli dan wakil perusahaan Indonesia untuk meninjau Timor Timor," ujar Abdurrachman Mattalitti, Asisten Khusus Menteri Luar Negeri Indonesia.

Dalam hal peninggalan budaya dan data kearsipan, kedua belah pihak sepakat saling membantu untuk mendapatkan data informasi kearsipan. Data itu meliputi jumlah pungutan perpajakan, catatan sipil, status kependudukan, dan catatan sertifikat hak milik tanah serta data kepolisian tentang tahanan kriminal. "Semua catatan itu penting karena masih banyak ketentuan hukum dan peraturan perundangan Indonesia yang masih berlaku di Timor Timur," kata Abdurrachman Mattalitti

***

Sebuah pertemuan yang menamakan dirinya Kongres Pertama Pemuda Papua Barat berlangsung di Jayapura, Selasa sampai Sabtu pekan lalu. Para peserta menyatakan provinsi paling timur RI itu akan keluar dari negara Indonesia. Kongres yang diikuti sekitar 400 pemuda Papua Barat dari 14 kabupaten ini menyimpulkan Papua tidak terlibat dalam Kongres Pemuda 28 Oktober 1928, yang menjadi cikal bakal negara Indonesia, karena waktu itu Papua masih berada dalam penjajahan Belanda. Hasil kongres ini akan dibawa ke Presidium Papua untuk dibahas dalam Kongres Nasional Papua, yang akan dilaksanakan 29 Mei hingga 3 Juni mendatang. Belum jelas apa reaksi Jakarta terhadap hasil kongres ini. Yang pasti, tak ada perwakilan pemerintah yang hadir dalam kongres tersebut. Sebelumnya, berbagai kelompok masyarakat pernah pula mendeklarasikan berdirinya Papua Merdeka di tempat dan waktu yang berbeda-beda, sejak 1963, dan selalu dihadapi pemerintah dengan kekuatan militer.

***

Kekerasan belum mau berhenti di Aceh. Padahal, kesepakatan Jeda Kemanusiaan sudah ditandatangani perwakilan Gerakan Aceh Merdeka dan pemerintah Indonesia di Swiss, 12 Mei lalu, dan akan mulai berlaku 2 Juni mendatang. Kali ini yang menjadi sasaran adalah dua karyawan perusahaan eksplorasi gas alam terbesar dunia, Exxon Mobil, yang disandera kelompok bersenjata, Jumat pekan lalu. Para penyandera meminta tebusan Rp 4 miliar. Peristiwa ini terjadi ketika kedua karyawan perusahaan minyak AS ini, Bambang Sarwono dan Zakaria, masuk ke ruang operator menggantikan dua temannya. Ternyata, di tempat itu sudah ada beberapa orang yang menodongkan senjata. Kedua sandera itu kemudian dibawa ke suatu tempat. Manajer Hubungan Masyarakat Exxon Mobil Lhoksukon, Drs. Muslim Basya, ketika dihubungi menyatakan belum mengetahui secara resmi soal penyanderaan ini. Juru bicara Gerakan Aceh Merdeka, Ismail Syahputra, membantah tuduhan bahwa kelompoknya berada di balik aksi kriminal itu.

***

Upaya menggeser Syamsuddin Mahmud dari posisi Gubernur Aceh tampaknya akan menjadi kenyataan. Panitia Musyawarah DPRD Aceh, yang mengadakan rapat selama tiga jam, Kamis pekan lalu, menyatakan menerima dan akan menindaklanjuti permintaan petisi 29 anggota dewan untuk memberhentikan Syamsuddin. Ke-29 anggota DPRD itu menilai, sebagai gubernur, Syamsuddin tidak cakap dan lemah dalam koordinasi dan pengawasan. Menurut Ketua DPRD Aceh, Muhammad Yus, nasib Syamsuddin selanjutnya akan ditentukan oleh rapat pleno DPRD Juni mendatang.

***

Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dilantik Jaksa Agung Marzuki Darusman di Istana Negara, Rabu pekan lalu. Presiden Abdurrahman Wahid dan para anggota Kabinet Persatuan Nasional hadir dalam acara peresmian tim yang dipimpin mantan Ketua Muda MA Adi Andojo Soetjipto ini. Dalam sambutannya, Kepala Negara meminta agar tim yang berkekuatan 25 orang ini segera bekerja dan tidak pandang bulu dalam melakukan tugasnya.