Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Dalam setengah tahun terakhir, eskalasi permusuhan antara Cina dan Taiwan semakin intens muncul di media internasional, terbaru tentang baku pukul antar diplomat di acara Hari Nasional Taiwan di Fiji pada 8 Oktober lalu.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Cina terang-terangan menentang organisasi, negara bahkan media asing yang dianggap berpihak pada Taiwan. Cina tidak terima Taiwan disebut atau diakui sebagai negara.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Cina bersikukuh bahwa Taiwan adalah salah satu provinsinya. Cina berambisi menundukkan Taiwan seperti menundukkan Hong Kong, bekas koloni Inggris yang telah diserahkan ke Cina dan tunduk sepenuhnya pada Beijing sejak Undang-Undang Keamanan Nasional diberlakukan tahun ini.
Sekitar setengah tahun hampir semua warga Hong Kong turun ke jalan berunjuk rasa menolak UU Keamanan Nasional dan menuntut merdeka dari Cina. Para aktivis dan warga Hong Kong yang anti-Cina melarikan diri ke Inggris dan Taiwan.
Beijing di tengah hiruk pikuk unjuk rasa menegaskan sikapnya tidak hanya terhadap Hong Kong, tapi terhadap Macau dan Taiwan. Jika Macau bersedia patuh, Taiwan sebaliknya.
Beijing menyadari tidak mudah menundukkan Taiwan. Sejak pemilu 2016 yang memenangkan Tsai Ing-wen sebagai presiden, Taiwan tak tergoyahkan.
Manuver Cina untuk menekan Taiwan di luar negeri semakin intens dilakukan. Mulai dari melakukan aksi intelijen, melakukan latihan militer di sekitar wilayah Taiwan, pesawat tempur yang menerobos masuk wilayah Taiwan hingga melakukan pendekatan ke negara-negara sahabat Taiwan untuk berbalik mendukung Cina.
Baru-baru ini, Cina bahkan mendesak media di India untuk tidak lagi menyebut Taiwan sebagai negara, melainkan memegang prinsip satu Cina dalam pemberitaan mereka.
Penegasan itu disampaikan Cina kepada surat kabar terkemuka India yang memasang iklan pemerintah Taiwan memperingati Hari Kemerdekaan negara itu pada 10 Oktober 2020. Di iklan itu, Presiden Tsai memuji India sebagai sesama negara demokrasi dan mitra Taiwan.
Cina sepertinya tidak mempertimbangkan tindakannya itu terhadap peristiwa bentrokan pasukan militer India dan Cina di perbatasan kedua negara di pegunungan Himalaya yang menewaskan puluhan militer India.
Taiwan pun melakukan manuver ke organisasi atau lembaga internasional yang tidak mendukung Taiwan sebagai negara berdaulat.Seperti yang dilakukan Global Covenant of Mayors for Climate and Energy yang mengubah status beberapa kota di Taiwan sebagai bagian dari Cina.
"Taiwan ya Taiwan, Cina ya Cina. Taiwan bukanlah bagian dari Cina. Jika ini kesalahan penggunaannya, menurut kami ini kesalahan yang besar," ujar Perdana Menteri Su Tseng-chang marah, dikutip dari kantor berita Reuters, Ahad, 27 September 2020.
Taiwan pun menuding organisasi kesehatan dunia, WHO telah berkonspirasi dengan Cina agar Taiwan tidak diperbolehkan menjadi anggotanya.
Dalam kasus virus Corona, WHO tidak melibatkan Taiwan dalam semua pertemuan. Padahal Taiwan menjadi salah satu negara yang berhasil menekan jumlah kasus infeksi corona dan hanya 7 orang yang meninggal karena virus itu.
"WHO terlalu berpolitik dan telah melupakan professionalisme dan netarlitas mereka. Sungguh disayangkan," ujar Chien-jen-ne, wakil presiden Taiwan.
Bagi Taiwan, masalahnya dengan Cina bukan saja soal ancaman terhadap kedaulatan, tapi kedua negara ini juga berebut klaim di perairan Laut Cina Selatan.
Laporan terbaru, Taiwan mengungkapkan kekhawatiran negara itu Cina akan merebut kepulauan Pratas di Laut Cina Selatan. Kekhawatiran ini dipicu pada Kamis, 15 Oktober lalu, ketika pengawas lalu lintas udara Hong Kong memperingatkan pesawat carteran Taiwan tidak terbang ke Kepulauan Pratas karena ada aktivitas berbahaya.
Taiwan mengklaim kepulauan Pratas sebagai wilayahnya, namun Cina berusaha menguasai kepulauan yang terletak di ujung utara perairan Laut Cina Selatan.
Dari aspek militer, Taiwan sadar akan kekuatan persenjataan Cina. Ini membuat Taiwan melakukan pembelian besar-besaran senjata canggih dari Amerika Serikat.
Sekitar seminggu lalu, Gedung Putih mengeluarkan pernyataan tentang proses penjualan senjata canggih berupa drone militer MQ-9 senilai Rp 73,5 triliun.
Taiwan juga dilaporkan akan membeli sistem senjata pertahanan garis pantai yakni Harpoon anti-ship missiles ke Taiwan. Nilai penjualan senjata ini senilai Rp 29.4 triliun.
Cina selama ini menyatakan keberatannya kepada Amerika atas penjualan senjata ke Amerika karena menganggu kedaulatan Cina.
Aksi unjuk kekuatan kedua negara telah meminggirkan isu penyelesaian damai atas permusuhan antara Cina dan Taiwan yang mendekati titik didih. Hampir tak terdengar ada upaya dialog yang dibangun guna mencegah permusuhan yang sudah di ubun-ubun ini tidak pecah menjadi perang.
Presiden Tsai baru beberapa hari lalu mengangkat isu dialog dalam penyelesaian masalah dengan Cina pada peringatan Hari Kemerdekaan Taiwan. Presiden perempuan pertama Taiwan ini mengatakan dirinya bersedia membuka diri untuk berdialog dengan Cina dengan syarat, kesetaraan.
“Sepanjang otoritas Beijing bersedia menyelesaikan situasi yang antagonis ini dan meningkatkan hubungan lintas selat dengan mempertahankan kewibawaan masing-masing, kami bersedia untuk bekerja bersama memfasilitasi dialog yang bermakna,” kata Tsai pada 10 Oktober lalu.
Cina tidak menanggapi ajakan Presiden Tsai untuk berdialog. Sejaun ini, juga belum ada satu negara atau organisasi internasional yang mengajukan diri untuk menjadi mediator bagi Cina dan Taiwan.
Foto 
