Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Masa jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak lebih dari dua tahun lagi. Namun, program-program yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD DKI tahun 2017-2022 belum sepenuhnya terealisasi.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Anies meminta anak buahnya untuk segera menyelesaikan program dalam RPJMD. Dia mengingatkan 2022 adalah tahun terakhir bagi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk menuntaskan RPJMD.
"Harap dipastikan bahwa semua program, semua kegiatan yang ada di dalam RPJMD bisa tertunaikan di tahun ini," kata dia dalam pembukaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) DKI yang diunggah di Yotube Bappeda DKI, Rabu, 14 April 2021.
Sejumlah program yang dimuat dalam RPJMD DKI 2017-2022 merupakan janji kampanye Anies Baswedan-Sandiaga Uno sewaktu Pilkada DKI 2017. Misalnya soal penyediaan rumah DP Rp 0 , pengendalian banjir dengan naturalisasi sungai, dan penciptaan lapangan kerja.
Anies ingin mengubah isi RPJMD itu. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di DPRD DKI menyoroti hilangnya upaya menormalkan sungai untuk mengatasi banjir.
Dalam RPJMD tertera pengendalian banjir akan dilakukan dengan normalisasi, naturalisasi, dan program lainnya. Namun, kata normalisasi hilang dalam draf revisi RPJMD.
Penyediaan rumah DP Rp 0 dan penciptaan lapangan kerja yang targetnya direvisi menjadi lebih sedikit. Pemerintah DKI juga ingin menyerahkan pembangunan pipa distribusi SPAM Jatiluhur I ke pemerintah pusat akibat perekonomian daerah terdampak pandemi Covid-19.
Semula proyek ini ditangani DKI dengan skema KPBU. Anggota Komisi B Bidang Perekonomian DPRD DKI Jakarta Eneng Malianasari menyebut, pemerintah DKI belum pernah menggelar proses lelang."Ini menunjukkan rendahnya keberpihakan Pak Anies untuk mengatasi persoalan air bersih," ujar dia dalam keterangan tertulisnya.
Anies sudah melayangkan surat permohonan kepada dewan soal revisi RPJMD. Hingga kini tidak ada tanda-tanda dari anggota dewan untuk membahas rencana perubahan itu.
"Semua proses masih berjalan," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Ia mengakui pandemi Covid-19 menjadi salah satu kendala DKI merealisasikan RPJMD.
Menurut dia, pihaknya akan terus mendongkrak realisasi RPJMD hingga 2022. Namun tidak merinci teknis realisasinya. "Semua program kami kejar, kami genjot dengan segala keterbatasan, kekurangan, dan kemampuan kami."
Pengamat tata kota dari Universitas Trisaksi, Nirwono Joga, mengatakan semestinya Anies tak perlu merevisi RPJMD. Anies cukup mengevaluasi program yang tidak tercapai dan menelisik kendalanya.
"Gubernur dan DPRD DKI fokus saja kepada program yang sudah dijanjikan dalam RPJMD. Harus berani memutuskan prioritas programnya dan tidak perlu banyak-banyak," kata dia dalam teks, Jumat, 16 April 2021.
Selama 3,5 tahun menjadi orang nomor satu di Ibu Kota, menurut Nirwono, banyak program yang menjadi janji kampanye Anies Baswedan belum bisa direalisasikan. Bahkan penyediaan rumah DP Rp 0 selain targetnya masih jauh, juga tidak sesuai sasaran awal untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
Baca: Anies Baswedan di Panen Raya Padi di Cilacap: DKI Bersyukur Terbantu Antardaerah
LANI DIANA | IMAM HAMDI | ADAM PRIREZA
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini