Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta -Kartu Prakerja yang akan dirilis calon presiden inkumben Jokowi Widodo atau Jokowi menuai pro dan kontra. Menyusul pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla kebijakan memberikan tunjangan untuk pengangguran cocok diberikan untuk negara maju dengan jumlah penduduk sedikit. Bila diterapkan di Indonesia, menurut JK, kebijakan itu perlu dikaji lagi.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
JK—begitu ia akrab disapa mengatakan untuk memberikan tunjangan kepada pengangguran memerlukan dana tidak sedikit. Akibatnya pemerintah harus menghitung lagi anggaran yang dimiliki supaya tidak membebani APBN.
"Kalau negara seperti Indonesia, (dengan) anggaran tidak terlalu besar dan penduduk banyak, tentu harus dihitung. Itu butuh anggaran yang besar, dan kalau sudah ada anggarannya baru kita bisa bicara. Kalau belum ada anggarannya, tentu belum bisa dilaksanakan," katanya.
Menanggapi itu Tim Kampanye Nasional Jokowi - Ma'ruf Amin bakal mengkaji kritik JK. "Soal apa yang disampaikan Pak JK, bagi kami bagian dari bahan pertimbangan yang akan dirumuskan," ujar Juru Bicara TKN Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Ace Hasan Syadzily melalui pesan singkat kepada Tempo, Kamis, 7 Maret 2019.
Ace menjelaskan bahwa tidak semua pengangguran bakal mendapat dana dari negara melalui Kartu Prakerja yang dijanjikan Jokowi beberapa waktu lalu. Malahan, kebijakan itu, kata dia, adalah untuk mendorong para penganggur untuk kembali bekerja.
Rencana Jokowi meluncurkan Kartu Pra-kerja disampaikan kala berorasi di Sentul International Convention Center, di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu, 24 Februari 2019 lalu. Capres nomor urut 01 itu akan merilis kartu itu bersama dua kartu lainnya guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Jokowi berjanji memberikan layanan pelatihan vokasi, meningkatkan atau memberikan pelatihan bagi yang belum bekerja, bagi yang sudah bekerja dan akan berganti pekerjaan. Ia menargetkan 2 juta orang mengikuti pelatihan vokasi sehingga SDM Indonesia bersaing di luar negeri.
Adapun Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri menjelaskan, kartu Prakerja tersebut diperuntukkan bagi mereka untuk meningkatkan skill melalui pelatihan-pelatihan. Selain itu, dana kartu itu juga dapat digunakan untuk biaya mencari pekerjaan.
"Pada saat pelatihan dan cari kerja baru, keluarganya siapa yang urus? Itu maksudnya kenapa insentif-insentif itu diperlukan. Bentuknya seperti apa, besarnya sepert apa nanti lah," kata Hanif, di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu, 6 Maret 2019.
Hanif menilai Kartu Prakerja bagi pencari kerja yang dicanangkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan menjawab masalah nyata mengenai ketenagakerjaan. "Pendekatan itu menjawab problem real dari ketenagakerjaan kita. Karena memang masalah utama kita ini ada pada skill," katanya.
Jubir BPN Prabowo-Sandi, Suhendra Ratu Prawiranegara menilai pembangunan infrastruktur era Jokowi tak efisien.
Terpisah, Juru bicara Badan Pemenangan Nasional atau BPN Prabowo - Sandiaga Uno, Nizar Zahro menilai program kartu prakerja yang akan dirilis Joko Widodo berpotensi membebani keuangan negara. Menurut Nizar, program capres inkumben ini justru akan menambah utang.
"Untuk gaji guru saja kita utang, masa Pak Jokowi mau tambah utang baru untuk gaji pengangguran?" Nizar mengkritik dalam keterangan tertulisnya pada Selasa petang, 5 Maret 2019. Ia menuding program Kartu Pra-kerja Jokowi akan menambah beban senilai Rp 7 triliun.
Angka itu, kata dia, dihitung dari jumlah pengangguran dikalikan dengan nominal rencana gaji yang akan diberikan pemerintah. Nizar kemudian menunjukkan jumlah pengangguran menurut Data Tingkat Pengangguran Terbuka Badan Pusat Statistik ialah 7 juta jiwa. Sedangkan gaji yang akan diberikan rata-rata Rp 1 juta.
Nizar berpendapat program itu bertentangan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2019. "Tidak ada program kartu pra-kerja dalam APBN 2019." Ia menyarankan Jokowi berfokus mengangkat pegawai honorer K2 menjadi aparatur sipil negara ketimbang menggaji pengangguran.
Nizar menilai, program kartu prakerja Jokowi ini tidak efektif menurunkan angka pengangguran di Indonesia. Menurut dia, salah satu solusi menekan jumlah pengangguran adalah memperbaiki kualitas pendidikan. Caranya dengan menyiapkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan industri di Indonesia.
"Yang perlu dipersiapkan adalah SDM yang berkualitas, caranya dengan perbaiki kurikulum pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, bukan bagi-bagi kartu," kata politikus Partai Gerindra ini.
Baca berita tentang Jokowi lainnya di Tempo.co.
CAESAR AKBAR |FRISKI RIANA | FRANSISCA CHRISTY ROSANA
Foto 
