Program Tak Jelas Kementerian Hukum

Di sisi lain, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej mengklaim penataan struktur dan sumber daya manusia di instansinya sudah beres sejak awal Desember 2024, baik di tingkat pusat maupun daerah. Kementerian Hukum kini hanya memiliki tiga direktorat jenderal yang terdiri atas Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, dan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. “Ini cenderung lebih cepat karena sebetulnya tidak berubah jauh dari yang ada,” tuturnya.

Dalam 100 hari pertama kerja, Kementerian Hukum langsung meninjau regulasi yang berhubungan dengan program prioritas presiden terpilih Prabowo Subianto. Eddy membentuk Tim Khusus Penyelenggara Harmonisasi Panca Prioritas Tahun 2024 untuk merampungkan tugas tersebut. Selama kira-kira dua bulan, tim ini harus mengharmonisasi aturan yang beririsan dengan program unggulan Prabowo, seperti swasembada pangan, swasembada energi, makan bergizi gratis, penguasaan lahan, dan penghiliran tambang.

Tim selesai meninjau semua regulasi tersebut pada Desember 2024. Namun laporannya belum mengutamakan penegakan hukum seperti pemberantasan atau pencegahan korupsi. Eddy mengatakan bakal berfokus pada revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang ditargetkan mulai berlaku pada 2 Januari 2026. Lembaganya juga sedang kejar tayang untuk merevisi Undang-Undang Narkotika dan rencana pemberian amnesti bagi sekitar 44 ribu narapidana.

•••

BEBERAPA waktu setelah dilantik, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menuai kritik karena meminta kenaikan anggaran dari hanya Rp 64 miliar menjadi Rp 20 triliun. Polemik muncul karena Pigai tak mengedepankan program di kementeriannya. Mantan komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia itu juga menjadi buah bibir karena sebagian uang yang diminta akan digunakan untuk membangun Universitas HAM berstandar internasional dan satu-satunya di dunia.

Dalam bidang HAM, Prabowo Subianto berencana memberikan uang Rp 1 miliar kepada keluarga korban penculikan dan penghilangan paksa. Ketua Departemen Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Zainal Arifin Mochtar mengatakan pemikiran ini makin menunjukkan pemerintah tak serius mengatasi masalah hukum dan HAM. Padahal salah satu misi dalam Asta Cita pemerintahan baru ini adalah memperkokoh HAM. “Kita harus mengakui bahwa Prabowo tak punya imajinasi soal penegakan hukum,” katanya.

Natalius Pigai membantah anggapan bahwa kementeriannya kehilangan arah untuk menyelesaikan persoalan HAM. Salah satu fokusnya adalah memastikan kebijakan pemerintah tak keluar dari koridor hak asasi manusia. Dia pun mengklaim memiliki hampir 200 program HAM. “Untuk mencapai anggaran Rp 20 triliun, saya punya lebih dari 200 program yang tidak perlu saya sebut,” tuturnya dalam rapat kerja dengan Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat pada Oktober 2024.

Prabowo juga diklaim ingin memperkuat reformasi hukum dan pemberantasan korupsi. Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan Presiden berulang kali menjelaskan salah satu poin dalam Asta Cita tersebut kepada Kabinet Merah Putih. “Pencegahan dan pemberantasan korupsi adalah satu dari 17 program prioritas Prabowo-Gibran,” ujarnya.

Prabowo meyakini koruptor tak boleh menerima keuntungan apa pun. Pemerintah juga berupaya memulihkan keuangan negara. Karena itu, dia pernah menyampaikan rencana pengampunan koruptor. Ia menyebutkan bakal memaafkan koruptor apabila uang hasil korupsi dikembalikan. “Saya memberi kesempatan bertobat. Hei, para koruptor, kalau kembalikan yang kaucuri, akan saya maafkan,” tuturnya di Kairo, Mesir, pada Desember 2024.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas rupanya langsung merespons dengan mengajukan gagasan denda damai bagi koruptor dengan mengacu pada Undang-Undang Kejaksaan. Menurut dia, pengampunan koruptor tak perlu menunggu perintah presiden, tapi memungkinkan lewat Jaksa Agung. “Karena Undang-Undang Kejaksaan yang baru memberi ruang kepada Jaksa Agung untuk mengenakan denda damai bagi perkara tindak pidana korupsi,” ucapnya.

Namun pernyataan Supratman justru tak sinkron dengan sikap Kejaksaan Agung. Denda damai tak bisa diberikan kepada koruptor. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar menjelaskan, denda damai hanya berlaku untuk tindak pidana ekonomi seperti yang diatur dalam Pasal 35 ayat 1 huruf K Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI. “Perkara korupsi mengacu pada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi,” katanya.

Yusril Ihza Mahendra juga pernah memberikan pemikiran kontroversial setelah dilantik menjadi Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan pada 21 Oktober 2024. Dia menganggap peristiwa kekerasan yang terjadi pada 1998 bukanlah pelanggaran HAM berat. Menurut dia, tak ada kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia dalam beberapa puluh tahun terakhir. Belakangan, dia mengklarifikasi ucapannya dan berjanji mengkaji temuan pemerintah terdahulu soal peristiwa 1998.

Seratus hari berlalu, tak ada kelompok masyarakat sipil yang menunjukkan kepuasan terhadap program kerja Prabowo di bidang hukum. “Penegakan hukum era Prabowo bisa dilihat dari orang-orang yang ditempatkan menjadi menteri,” tutur Wakil Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Arif Maulana. ●

Sultan Abdurrahman dan Dani Aswara berkontribusi dalam penulisan artikel ini