Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Arsip

Protes

Wartawan unit polri sum-ut protes. karena imbauan penguasa, peristiwa tertentu tak dimuat, tapi koran Jakarta memberitakannya tanpa sangsi apa-apa.(ina)

26 Juni 1982 | 00.00 WIB

Image of Tempo
Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

PARA wartawan Medan yang bertugas di Kodak II Sumatera Utara protes. Akhir bulan lalu selembar surat mereka layangkan pada PWI Cabang Sum-Ut meminta organisasi ini mengambil sikap "demi menjaga wibawa pers nasional di daerah" . Apa soal? Rupanya kelompok yang menyebut diri Wartawan Unit Polri (WUP) itu habis kesabarannya. Selama ini berkali-kali mereka patuh menuruti "himbauan" penguasa setempat untuk tidak menyiarkan beberapa peristiwa tertentu. Tapi nyatanya, berbagai suratkabar Jakarta memuat juga berita itu. "Peristiwanya di Medan, tapi masyarakat mendapat informasi dari Jakarta. Akibatnya mereka menganggap kami sebagai wartawan yang bodoh dan tak peka. Atau malahan bisa curiga, apakah kami sengaja menyembunyikan peristiwa tersebut," ujar Rony Simon, Ketua WUP di Medan. Rony menyebut beberapa contoh. Anak Pangdam I Iskandar Muda/Aceh kedapatan membawa amunisi tanpa dokumen di Lapangan Udara Polonia dan meninggalnya Asnah, wanita yang terkena peluru nyasar ketika tiga anggota Polri terlibat tembak menembak dengan sekelompok pemuda di Hotel Danau Toba Medan. Kasus yang membuat WUP hilang sabar terjadi bulan lalu. Letkol Pol Syahbuddin Siregar, seorang perwira di Kodak II Sum-Ut kedapatan tewas - mungkin bunuh diri - di ruang kerjanya. Buru-buru Letkol Dzahiry Daoed Kasi Pendak II Sum-Ut, secara lisan dan tertulis mengeluarkan himbauannya. Dan seperti biasa, para anggota WUP mematuhinya. Tapi lagi-lagi esoknya mereka terpukul karena koran-koran Jakarta memberitakannya. Dan ternyata pemberitaan itu tak menimbulkan akibat yang negatif. PWI Medan ternyata sependapat dengan WUP. Protes itu mereka teruskan ke Pangkowilhan I. Tak lupa mereka menyampaikan tembusannya pada Menpen Dewan Pers, PWI Pusat Pangkopkamtib dan sederet pejabat tinggi lainnya. "Kami melihat berbagai peristiwa yang dihimbau itu tak ada sangkut-pautnya dengan kepentingan nasional, SARA atau bisa membahayakan keselamatan negara," kata Anwar Efendi, Ketua PWI Sum-Ut.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
Image of Tempo
Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini
  • Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
  • Akses penuh seluruh artikel Tempo+
  • Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
  • Fitur baca cepat di edisi Mingguan
  • Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Lihat Benefit Lainnya

Image of Tempo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
>
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus