Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
JAKARTA - Kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang lolos menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta siap untuk mengawal pembahasan anggaran dan proyek di setiap komisi. Calon Ketua Fraksi PSI, Idris Ahmad, mengatakan partainya akan membawa semangat transparansi dan efisiensi penggunaan anggaran di parlemen Jakarta.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Kami akan menyebarkan dokumen anggaran ke masyarakat. Sebagai politikus milenial, kami mahir menggunakan media sosial sebagai sarana informasi," kata Idris, kemarin.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menurut Idris, Jakarta memang sudah menjalankan sistem e-budget untuk menyampaikan susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Seluruh data tersebut dapat diakses secara umum di sejumlah portal resmi milik pemerintah DKI. Tapi data yang ditayangkan sering kali tak lengkap dan lambat. Karena itu, ketika mendapatkan dokumen anggaran, PSI kerap menemukan banyak kejanggalan alokasi dan persetujuan proyek.
Idris menduga, data detail tentang anggaran proyek tidak pernah disampaikan secara lengkap oleh pemerintah dan DPRD Jakarta. Padahal masyarakat perlu mengetahui informasi itu agar bisa ikut mengawasi seluruh penggunaan anggaran.
"Misalnya saja, kami menemukan kejanggalan soal (anggaran) pin emas untuk DPRD baru, juga soal Formula E," ujar dia. Ke depannya, kata Idris, PSI akan mengunggah hasil-hasil rapat pembahasan tentang penggunaan anggaran.
Idris menegaskan, sikap PSI itu bukan untuk mencari popularitas, melainkan menjalankan visi dan misi partai yang anti-intoleransi dan antikorupsi. Ia berharap bisa menggandeng partai-partai lain sebagai rekan kerja dalam mengawal penggunaan anggaran. "Intinya, kami akan berbuat dan berharap bisa dicontoh partai yang lain," kata dia.
Sebelum dilantik sebagai anggota parlemen Jakarta, kader-kader PSI sudah rajin mengkritik pemerintah. Terutama dalam masalah pembahasan dan penggunaan anggaran. Misalnya saja, tentang cepatnya anggota DPRD 2014–2019 menyetujui anggaran Rp 360 miliar untuk penyelenggaraan Formula E. PSI kemudian juga menolak penggunaan pin emas 22 karat setelah mengetahui dokumen alokasi anggarannya mencapai Rp 1,3 miliar.
Anggota DPRD dari Fraksi Partai Gerindra, Muhammad Taufik, mengkritik sikap PSI yang memunculkan banyak isu tentang penggunaan anggaran di Jakarta. Menurut dia, sebagai partai baru, PSI seperti mencari popularitas dari masyarakat. Dia menilai, seharusnya PSI juga menolak pembayaran gaji anggota DPRD karena menghabiskan banyak anggaran.
"Jangan tanggung-tanggung kalau menilai adanya pemborosan anggaran," kata dia.
Ketua DPRD Sementara, Pantas Nainggolan, mengatakan salah satu fokus kerja legislator periode 2019–2024 adalah penuntasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017–2022. Selama awal masa jabatan ini, DPRD akan membahas banyak proyek dalam RPJMD tersebut. "Tujuannya memang meningkatkan kinerja yang telah dicapai periode sebelumnya, sesuai tuntutan masyarakat," kata kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu.
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, mengatakan masyarakat menunggu pembuktian sikap dan ucapan PSI tentang transparansi anggaran di DKI Jakarta. Menurut dia, selama ini masyarakat memang kesulitan memperoleh keterbukaan informasi alokasi anggaran secara detail. "Jadi, kalau ada yang janji (PSI), kami tahu harus ke siapa meminta data dan keterbukaan," kata Lucius.
IMAM HAMDI | FRANSISCO ROSARIANS
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Foto 
