Purnama dari Belitung Timur

BASUKI Tjahaja Purnama selalu membuka lebar kaca jendela mobil dinas Nissan Teranonya. Bupati Belitung Timur itu menyapa semua orang yang ia temui dengan senyum. Di pinggir jalan-jalan Manggar yang beraspal mulus, warga pusat kabupaten itu balas melambai.

Memimpin Belitung Timur sejak Agustus tahun lalu, pria 40 tahun itu menjadi pahlawan baru bagi sebagian besar warganya. Basuki, yang diajukan dua partai gurem, yakni Partai Indonesia Baru dan Partai Nasional Banteng Kemerdekaan dalam pemilihan, menggebrak dua masalah utama masyarakat: pendidikan dan kesehatan.

Di bawah kepemimpinannya, pemerintah Belitung Timur membebaskan biaya pendidikan sejak sekolah dasar hingga sekolah menengah atas negeri. Belasan siswa berprestasi dikirim melanjutkan belajar gratis ke Universitas Trisakti, Jakarta, dan Universitas Bangka-Belitung. Setiap siswa itu disubsidi Rp 1 juta per bulan untuk yang di Jakarta, dan separuhnya untuk Bangka.

Pria dengan nama asli Zhong Wan Xie itu pun menggratiskan pengobatan warganya, dari biaya dokter, obat, rumah sakit, hingga ambulans. ”Pendidikan dan kesehatan adalah hak dasar masyarakat yang harus dipenuhi,” ia menjelaskan.

Gebrakan Basuki ini bukan yang pertama di Indonesia. Lima tahun lalu, Bupati I Gede Winasa mengawali program serupa di Jembrana, Bali. Tapi, berbeda dengan Winasa yang didukung kekuatan politik memadai, Basuki hanya disokong tiga dari 20 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Ia tentu menghadapi tantangan penyusunan anggaran yang lebih rumit.

Untuk menggarap dua program itu, Basuki menggunakan taktik dagang. Ia rela tawar-menawar premi asuransi kesehatan dengan PT Askes. Hasilnya, pemerintah cukup membayar separuh dari harga normal untuk menopang biaya kesehatan 50 ribu warganya. Adapun komisi dari perusahaan itu ia pakai untuk tambahan dana puskesmas dan tunjangan dokter.

Bupati pun memotong biaya perjalanan dinasnya, dari Rp 1 miliar per tahun menjadi seperlimanya. Pos yang sama untuk kepala dinas dikorting. ”Untuk perjalanan ke Jakarta, mereka hanya dapat uang tiket kapal, bukan pesawat,” katanya.

Selain pendidikan dan kesehatan, yang mendapat porsi 40 persen anggaran, Bupati menyediakan dana untuk warga yang meninggal. Dengan syarat membuat akta kematian, keluarga yang ditinggalkan mendapat santunan Rp 500 ribu. Subsidi pembangunan rumah pun disediakan untuk keluarga tak mampu.

Menurut para pegawai di wilayah itu, Bupati cukup keras menegakkan disiplin. Me-reka yang ketahuan kongkow pada jam kerja langsung mendapat sanksi, ditahan kenaikan pangkatnya. Di sisi lain, Bupati memberi honor untuk para ketua RT Rp 300 ribu, Ketua Dusun Rp 640 ribu, dan Kepala Desa Rp 2 juta per bulan.

Tapi, Basuki yang akrab dipanggil Ahok merasa jabatan bupati tak cukup memberinya kekuatan bergerak. Alasannya, ada banyak program yang harus dilakukan lintas kabupaten agar hasilnya lebih baik. Maka, Senin dua pekan lalu, ia mundur dari bupati untuk menjadi calon Gubernur Bangka-Belitung.

Keputusan itu dikritik lawan politiknya. ”Pak Basuki mestinya menyelesaikan dulu satu periode ini,” kata Iskandar, politisi dari Partai Bulan Bintang, pemilik kursi terbanyak di Dewan.

Toh, sebelum meninggalkan kursi bupati yang baru satu setengah tahun ia duduki, Basuki memperoleh pengakuan. Tiga pekan lalu, Tiga Pilar Kemitraan, sebuah kelompok yang dibentuk oleh Masyarakat Transparansi Indonesia, Kadin, dan Kementerian Negara Pemberdayaan Aparatur Negara, mendaulatnya sebagai satu di antara dua Tokoh Antikorupsi 2006.