Salah Arah Diversifikasi Pangan

Baca juga: Waspada Lonjakan Harga Pangan

Menurut Said, semestinya diversifikasi pangan dilakukan dengan mengedepankan komoditas pangan lokal. Namun ia melihat hingga saat ini penyelenggaraan penganekaragaman pangan itu masih jauh dari serius karena berbagai program dan penganggaran pemerintah masih berfokus pada produksi padi. Belum lagi pelibatan berbagai pemangku kepentingan dan industri pengolahan pun masih terbatas. 

Said mengatakan kunci kesuksesan penganekaragaman pangan berada pada sisi ketersediaan dan pasar. Dari ketersediaan, harus ada kemauan petani untuk menanam serta pelaku pengolahan dan distributor agar pro-pangan lokal.

Sementara itu, dari sisi permintaan, perlu ada upaya mendorong perubahan konsumsi dari beras menjadi komoditas pangan alternatif lainnya oleh masyarakat, terutama aneka komoditas pangan yang diproduksi di dalam negeri. "Tapi saya melihat upaya diversifikasi ini tidak dikerjakan secara lintas disiplin, baik oleh kementerian maupun lembaga, dan dorongannya masih pada tingkat wacana."

Lebih Berfokus pada Ketahanan Pangan

Anggota Ombudsman, Yeka Hendra Fatika, sepakat mengenai fakta bahwa peralihan konsumsi beras sudah terjadi ke komoditas gandum. Buktinya, kata dia, Indonesia bisa mengimpor gandum hingga 12 juta ton dalam setahun. Adapun konsumsi beras mencapai 30 juta ton per tahun. "Jadi, sebenarnya kita sudah diversifikasi pangan, tapi dari beras ke gandum," ujar Yeka. "Masalahnya, apakah pergeseran itu baik atau tidak, kita harus lihat belakangan."

Peneliti dari Center of Reform on Economics Indonesia, Eliza Mardian, mengatakan meningkatnya konsumsi produk gandum sebagai alternatif dalam diversifikasi pangan menunjukkan bahwa orientasi kebijakan pemerintah masih berfokus pada ketahanan pangan ketimbang swasembada pangan dengan mengoptimalkan potensi dalam negeri.

Hal ini, kata dia, terlihat dari program lumbung pangan yang masih berfokus ke komoditas strategis, seperti beras. Kalaupun umbi-umbian, seperti singkong, dikembangkan, penanamannya justru di tempat yang tidak sesuai dengan agroklimatnya sehingga berujung kegagalan. Akibatnya, kebijakan tersebut masih belum bisa mendukung kemandirian pangan. "Sehingga salah kaprah diversifikasinya."

Dalam beberapa tahun terakhir, Presiden Joko Widodo mencetuskan beberapa alternatif komoditas pangan yang berasal dari tanaman lokal, seperti sorgum dan porang. Sekretaris Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, Bambang Pamuji, berujar bahwa saat ini dua komoditas tersebut bersama dengan aneka umbi lainnya sedang dikembangkan dan diperkenalkan kepada publik.

Baca juga: Kekhawatiran Defisit Pangan

Berbagai komoditas tersebut, menurut Bambang, dapat diolah menjadi tepung, mi, dan bentuk pangan lainnya. Dengan berbagai alternatif pilihan pangan itu, ia yakin bahwa ketahanan pangan Indonesia sangat kuat kendati beras kini harganya sedang melambung tinggi. "Eksplorasi nilai tambah dan koneksitas penggunaannya saja yang perlu ditingkatkan," kata dia.

Bambang berujar, Kementan selama ini telah menggelar beberapa program untuk menggenjot diversifikasi pangan tersebut, antara lain menggelar lomba tepung berbasis bahan tanaman pangan lokal serta kerja sama penggunaan bahan tanaman pangan dengan hotel. "Saat ini sudah ada kerja sama dengan IPB Center, Group Hotel Savero, dan Accor Group, yang mengelola 151 hotel di Indonesia."

Namun, menurut Eliza, produk olahan dari komoditas pangan lokal itu tak seperti produk gandum yang lebih mudah ditemukan masyarakat dan harganya terjangkau. Misalnya, produk nasi dan mi porang yang hanya dijual di lokapasar tertentu serta harganya relatif lebih mahal daripada harga beras dan mi pada umumnya. Akibatnya, masyarakat pun kembali memilih produk-produk konvensional. 

Petani menunjukkan umbi tanaman Porang di Desa Kedung Sari, Gebog, Kudus, Jawa Tengah, 30 Desember 2020. ANTARA/Yusuf Nugroho

Begitu pula pada pengembangan sorgum yang saat ini produksinya tidak optimal karena terhambat serangan hama burung. Ia mengatakan masih perlu dilakukan riset dan pengembangan dengan anggaran yang memadai agar berbagai pangan lokal ini bisa menjadi alternatif dengan harga yang terjangkau. Selain itu, pemerintah perlu membuat program skala besar untuk mengenalkan pangan lokal ini sampai ke tingkat kelompok masyarakat terkecil dengan bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

"APBN semestinya menjadi captive market bagi para pelaku usaha. Saat pemerintah yang menginisiasi dan mulai beralih ke pangan lokal, maka tidak sulit rasanya untuk mengembangkan pangan lokal," kata Eliza. Apabila pasarnya sudah jelas, ia yakin petani juga akan giat menanam komoditas-komoditas ini sehingga pasokannya lebih memadai di dalam negeri. 

Pelaksana tugas Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Perekonomian, Ferry Irawan, mengatakan beras menjadi fokus pemerintah karena masih menjadi komoditas pangan utama masyarakat. Karena itu, kendati tetap mengembangkan program diversifikasi pangan ke komoditas-komoditas alternatif, pemerintah tetap berupaya menjaga produksi beras di tengah anomali iklim El Nino. 

Langkah itu dilakukan dengan percepatan penanaman padi di lokasi yang masih terdapat hujan serta penguatan cadangan beras pemerintah melalui serapan dalam negeri dan impor. Selain itu, pemerintah menyiapkan program gerakan nasional penanganan El Nino dengan penanaman padi di lahan seluas 500 ribu hektare di sepuluh provinsi di Indonesia. 

CAESAR AKBAR