Saya Perpanjangan Tangan Presiden

Yuddy Chrisnandi ingin menjadikan kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai contoh bagi kementerian dan lembaga lain bagaimana menjalankan sebuah instansi pemerintah dengan baik. Bukan hanya itu, cap negatif atas kinerja pejabat aparatur negara yang sudah kadung melekat menjadi tantangan baginya melakukan berbagai pembenahan.

Dia juga menempatkan kementeriannya sebagai perpanjangan tangan presiden yang menjadi penanggung jawab tertinggi atas kinerja aparatur negara. Maka Yuddy selalu ingin memastikan pengisian jabatan tinggi di kementerian dan lembaga mesti melibatkan kementerian. "Kami harus ikut mengawal proses itu agar bisa lepas dari intervensi politik dan permainan uang," katanya.

Soal cerita miring yang menerpanya, dia menilai itu sesuatu yang wajar. Dia meyakini kiprahnya melakukan "pembersihan" membuat gaduh banyak orang. "Terbukti, baru saja saya diangkat, sudah ada orang yang ingin memberikan uang miliaran rupiah," ujarnya. "Tujuannya agar bisa bermain dengan saya."

Saat berkunjung ke kantor Tempo, Jumat pekan lalu, Yuddy menjelaskan beragam pembenahan yang dilakukannya, termasuk alasannya mengangkat 24 tenaga ahli yang sebagian berasal dari kalangan partai politik.

Apa yang sudah Anda lakukan dalam menata struktur organisasi di semua kementerian dan lembaga?

Struktur kementerian tidak banyak berubah. Tapi kami tetap meminta ada penataan. Kami melakukan audit terhadap instansi-instansi. Sebagai contoh, Badan Kepegawaian Negara semula punya pejabat wakil kepala. Kami hapus posisi itu. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara semula anggota staf ahlinya banyak, kini tinggal empat. Deputi yang semula tujuh tinggal empat.

Tapi kenapa Anda punya tim ahli yang terdiri atas 24 orang?

Punya anggota tim ahli sebanyak itu boleh. Yang penting tidak membebani anggaran negara, tidak memboroskan uang negara. Mereka orang yang terpanggil untuk membantu proses reformasi birokrasi di Indonesia.

Apakah tenaga kementerian tidak cukup sehingga Anda harus mengangkat tenaga ahli sebanyak itu?

Bagi saya, cukup. Buktinya, deputi baru terisi satu orang saja, saya bisa bekerja. Hanya, saya ini kan tidak hanya berasal dari satu keranjang. Ada banyak keranjang dari mana saya berasal. Kalau kemudian ada yang mau berkontribusi, masak saya tolak? Misalnya, ada seorang CEO yang saya tahu gajinya Rp 50 juta. Tapi, hanya karena ingin mendapat legitimasi melakukan pengawasan, ya, tentu saya terima. Yang penting tidak menggunakan uang negara, tidak menggunakan fasilitas negara, negara tidak dirugikan. Kenapa tidak? Ada doktor, bekas birokrat, mantan direktur bank, ingin membantu saya. Masak saya tolak? Kecuali saya memasukkan nomenklatur anggaran, saya menitipkan ini dan menggunakan uang negara. Maka saya melanggar.

Mereka dibayar dengan uang negara?

Tidak ada. Mereka dibayar dari uang pribadi.

Anda merogoh kocek sendiri membayar mereka?

Iya. Tidak ada-apa buat saya. Buat mereka, jumlah uang tidak ada artinya. Mereka datang sekali rapat mendapat uang rapat Rp 1 juta. Sedangkan dia sebagai konsultan profesional mendapat penghasilan sebulan Rp 25 juta.

Ada kontradiksi antara gerakan Anda melakukan reformasi birokrasi dan mengangkat tenaga ahli hingga 24 orang.

Cara berpikir Anda harus diluruskan. Dalam reformasi birokrasi, yang dirampingkan adalah strukturnya. Konsekuensinya adalah penghematan anggaran dan fasilitas pemerintah. Kalau saya punya seribu orang tapi tidak mengganggu struktur organisasi dan tidak mengganggu anggaran negara, salahnya di mana? Orang-orang ini berkontribusi untuk pemerintah, memberikan masukan dan saran, konsep dan pendapat, yang memudahkan saya memetakan persoalan. Mereka memberikan informasi yang banyak tentang bidang yang saya tangani. Salahnya di mana? Saya mau bikin kantor sendiri juga boleh. Saya mau bikin gedung sendiri juga boleh, asalkan tidak menggunakan anggaran dan fasilitas negara.

Bagaimana Anda melakukan kontrol terhadap mereka yang mungkin saja bergerak secara "liar"?

Kasih tahu saya di mana mereka melakukan, siapa namanya. Kalau itu merugikan, gampang, saya pecat. Ada yang sudah saya berhentikan. Saya dengar orang ini mencoba mengumpulkan orang, mencoba memberikan angin surga, saya berhentikan.

Kami punya bukti Anda menyurati Menteri Kelautan dan Perikanan, merekomendasikan seorang pejabat di sana menduduki posisi tertentu.

Saya lupa detail surat itu. Tapi pasti bukan untuk jabatan tinggi. Prinsip saya, kalau ada orang yang datang, dia sudah lama jadi pegawai negeri sipil, dan jabatannya terhambat di suatu kementerian, lalu saya rekomendasikan, itu tidak apa-apa. Tiap menteri melakukan itu. Itu boleh, tidak apa-apa. Tapi surat rekomendasi yang saya buat bukan mengharuskan orang itu mendapat jabatan. Saya jamin surat itu hanya sekadar atensi, minta perhatian.

Persoalannya, nama yang Anda rekomendasikan dinilai berkinerja buruk dan punya masalah.

Ya, dicoret saja. Tidak ada masalah. Saya pastikan, saya tidak punya intensi agar orang itu mendapat jabatan. Banyak juga saya rekomendasikan dokter yang sudah lama di pedalaman. Dia harus menikah dan hidup di Jakarta, saya bikin surat rekomendasi juga ke Menteri Kesehatan. Urusan seperti ini banyak, ratusan. Kalau menurut saya masuk akal dan tidak melanggar prosedur, saya kasih rekomendasi.

Tapi surat seorang menteri bisa disalahartikan sebagai intervensi.

Kalau bunyi suratnya sekadar memberi rekomendasi, tidak ada intensi untuk menempatkan orang di jabatan tinggi tertentu, tidak akan disalahartikan. Saya juga mendapat banyak surat rekomendasi dari menteri lain. Antarmenteri menulis surat adalah hal biasa.

Soal panitia seleksi dan pejabat di kementerian dan lembaga, apa dasar hukum Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara ikut di dalamnya?

Ada Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2015 tentang percepatan seleksi pimpinan jabatan tinggi negara. Setiap ada panitia seleksi, saya kirim orang. Kementerian bisa meminta ke kami, dan sebaliknya kementerian saya proaktif untuk mengirimkan orang untuk masuk panitia seleksi. Jangan sampai ada perekrutan jabatan yang tidak termonitor. Jika salah rekrut, atau salah panitia seleksi, bisa jadi yang terjaring bukan orang yang terbaik. Saya sebagai perpanjangan tangan presiden berkepentingan mendapatkan orang-orang terbaik dan bebas dari praktek yang tidak terpuji.

Anda melakukan beberapa kegiatan yang dinilai tidak sesuai dengan bidang kerja Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.

Saya datang ke rumah tempat kasus pembunuhan Angeline ingin memastikan apakah aparatur negara telah bekerja dengan baik. Saya ingin memastikan polisi bekerja sesuai dengan tugasnya. Setelah dari rumah itu, saya berkunjung ke Polda. Saya datang ke banjir di Baleendah, Bandung, juga untuk memastikan semua pejabat dan aparatur negara di Jawa Barat telah bekerja. Ini bukan pencitraan karena saya tidak punya ambisi untuk menjadi presiden. Saya melakukannya dengan ikhlas, semata-mata ingin membantu, mumpung ada kesempatan karena mendapat kepercayaan dari presiden. l