Mengapa Tiap Rezim Terobsesi Pilkada Tak Langsung?

Upaya mengembalikan pilkada lewat DPRD muncul di setiap rezim pemerintahan. Pilkada langsung dianggap lebih demokratis.

22 Desember 2024 | 08.30 WIB

Perbesar

Aktivis memakai topeng wajah politikus Koalisi Merah Putih dalam demo tolak RUU Pilkada di depan kompleks DPR, Jakarta, 24 September 2014. Dok. Tempo/Dhemas Reviyanto

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ringkasan Berita

Pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, muncul ide mengembalikan sistem pilkada lewat DPRD.
Pemerintahan Jokowi juga menghidupkan ide pilkada tak langsung.
Pilkada langsung muncul karena ada keresahan terhadap kualitas pilkada lewat DPRD pada masa Orde Baru.

BERTEMU dengan Susilo Bambang Yudhoyono di rumahnya di Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada 2011, Marzuki Alie mendapat teguran. Marzuki mengusulkan pemilihan kepala daerah atau pilkada langsung dikembalikan ke tangan dewan perwakilan rakyat daerah. “Beliau menegur saya, katanya ide pilkada lewat DPRD itu jangan datang dari Demokrat,” ujar Marzuki menceritakan pertemuannya dengan Yudhoyono kepada Tempo, Kamis, 19 Desember 2024.

Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini

Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
Akses penuh seluruh artikel Tempo+
Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
Fitur baca cepat di edisi Mingguan
Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo

Lihat Benefit Lainnya

pilkada-tak-langsung

pilkada-langsung

pilkada-lewat-dprd

pilkada-2024

pilkada

Di edisi cetak, artikel ini terbit di bawah judul "Maju-Mundur Coblos Langsung"

Egi Adyatama

Bergabung dengan Tempo sejak 2015. Alumni Universitas Jenderal Soedirman ini sejak awal meliput isu politik, hukum, dan keamanan termasuk bertugas di Istana Kepresidenan selama tiga tahun. Kini menulis untuk desk politik dan salah satu host siniar Bocor Alus Politik di YouTube Tempodotco

Edisi 22 Desember 2024