Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono akan minta 3 kebijakan kepada pemerintah pusat setelah tidak lagi menyandang status Ibu Kota Negara (IKN).
Heru mengatakan, setelah bukan IKN lagi, DKI Jakarta akan berubah menjadi Daerah Khusus Jakarta. Hal tersebut menjadi pola struktur ruang.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Tentunya bisnis, olahraga, budaya, jasa. Nah, itu harus dikembangkan. Konsepnya Pemda DKI harus ke sana,” kata Heru Budi kepada TEMPO di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat, 25 Agustus 2023.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Untuk mewujudkan hal itu, dia mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) meminta tiga kebijakan kepada Pemerintah Pusat, yaitu kebijakan fiskal, kebijakan kependudukan, dan kebijakan tata ruang.
Pada saat ini Jakarta telah memiliki tiga kebijakan tersebut, tetapi ada beberapa hal yang belum dimiliki. “Ya ada beberapa hal, contohnya masalah pajak, bisa diberikan kelonggaran pengaturan sendiri,” ujarnya.
Selain pajak, Kepala Sekretariat Presiden itu ingin Jakarta memiliki kewenangan khusus masalah kependudukan. “Kalau bicara penduduk saya nggak bicara detail ya karena rawan. Itu diberikan kebijakan yang memang bisa menyesuaikan dengan kondisi DKI,” kata Heru Budi.
Untuk tata ruang, Pemprov DKI Jakarta berharap bersifat fleksibilitas, misalnya gedung-gedung eks kementerian dimanfaatkan untuk kegiatan bisnis. “Statusnya, tata ruangnya bisa coklat,” katanya.
Meskipun gedung tersebut dimanfaatkan untuk bisnis, status kepemilikannya masih milik Pemerintah Pusat. “Misalnya gedung BMN, ini kan statusnya merah berarti gedung pemerintahan. Kita ubah menjadi coklat, bisnis. Berarti kan bisa join BUMN mau bikin perkantoran swasta, mau bikin hotel, kira-kira gitu,” ucap Heru Budi.
Menurutnya, 15 tahun ke depan Jakarta masih bisa menjadi lead atau memimpin di sektor ekonomi. Sebab, investor yang ada sudah cukup banyak dan yang harus dijaga adalah stabilitas keamanan bersama dengan frokominda. “Masih bisa ekonomi tumbuh bagus,” ujar Heru Budi.
Foto 
