Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden Prabowo Subianto setuju dengan usulan sejumlah anggota fraksi di DPR agar dana saksi masuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Prabowo mengatakan langkah itu akan mendorong sistem politik murah.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Saya sangat mendukung. Kita harus cari jalan bagaimana mengurangi biaya politik," kata Prabowo kepada wartawan seusai menghadiri Deklarasi Gerakan Emak-emak dan Anak-anak Minum Susu atau Gerakan Emas di Stadion Klender, Jakarta Timur, Rabu, 24 Oktober 2018.
Prabowo menuturkan jika dana saksi masuk APBN maka akan mengurangi kapitalisasi politik. Negara pun terhindar dari oknum yang memiliki kekuasaan dan bisa menentukan siapa bupati, siapa gubernur, dengan cuan.
Ia lantas membandingkan sistem politik Indonesia dengan negara-negara di Eropa. Menurut Prabowo, di Prancis, misalnya, dana berpolitik mereka tak terlampau mahal. Ia juga menyebut Inggris. Menurut pengamatannya saat belajar di Eropa, menjadi anggota parlemen Inggris tak perlu merogoh kocek terlalu dalam. "Mungkin habis paling 100-200 poundsterling atau Rp 4 juta," ujarnya.
Selain itu, Prabowo menganggap sistem kampanye di sana lebih adil. Sebab, anggota parlemen bisa memanfaatkan siaran televisi tanpa perlu dikutip dana. Dalam ceritanya, Prabowo menyebut televisi pada masa kampanye itu termasuk servis publik. Hal yang sama berlaku untuk baliho.
"Jadi bukan cuma yang punya duit yang bisa maju, tapi calon yang kapabel, yang paling disukai rakyat, yang paling mampu, itu yang bisa muncul di televisi dan baliho," kata Prabowo.
Foto 
