Setumpuk Catatan dan Syarat untuk Memindahkan ASN ke IKN

Perbesar

Lahan hutan tanaman industri yang akan menjadi Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, 15 Maret 2022. ANTARA/Hafidz Mubarak A

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Poin penting

Setidaknya 60 ribu ASN akan mulai dipindahkan pada 2024 ke IKN baru di Kalimantan Timur.
Para ASN mengikuti seluruh arahan pemerintah karena mereka telah disumpah.
Komisi II DPR menilai pemindahan para ASN baru bisa dilakukan jika seluruh infrastruktur di IKN baru selesai dibangun.

JAKARTA — Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) mengatakan pemerintah harus bisa memberikan kepastian kepada aparatur sipil negara (ASN) agar rencana pemindahan tugas ke ibu kota negara (IKN) di Kalimantan Timur berjalan lancar. Ketidakpastian nasib para pegawai negeri di sana dinilai menjadi salah satu kendala utama adanya penolakan rencana ini.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

"Mereka belum punya gambaran di sana akan seperti apa. Manusiawi kalau banyak ASN yang enggan pindah. Jika sudah ada penjelasan dari pemerintah, mereka yang tak mau pindah diyakini akan ada kesadaran untuk menerima," ujar Komisioner KASN, Tasdik Kinanto, kemarin.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Dia menjelaskan akan sangat mungkin bagi para ASN untuk pindah ke ibu kota baru mengikuti seluruh arahan pemerintah karena mereka telah disumpah. Tapi, kata Tasdik, hal tersebut harus diikuti dengan kepastian nasib mereka yang mencakup beberapa hal.

ASN Kementerian Hukum dan HAM mengikuti apel di kantor Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta. TEMPO/Muhammad Hidayat

Pertama, kepastian karier pegawai yang pindah. Pemerintah harus bisa menjamin bahwa ketika ASN dipindahkan ke IKN baru, jenjang karier dan posisi mereka tetap sejalan dengan sebelum pemindahan. Kedua, Tasdik melanjutkan, pelatihan dan pendidikan para ASN juga harus dilakukan sejak saat ini. Apalagi kondisi kerja di IKN Nusantara nanti disebut-sebut akan lebih maju dan mengusung konsep smart-green city.

Terakhir, ujar Tasdik, hal yang utama adalah menjamin kesejahteraan para ASN, dari fasilitas kehidupan di IKN baru hingga faktor internal para ASN, seperti keluarga. Pemindahan para ASN mempunyai konsekuensi terpisahnya pegawai dari keluarga. Pun jika keluarga ikut, harus ada kepastian akan terpenuhinya segala kebutuhan nasib keluarga mereka di IKN. "Hal seperti ini yang harus diperhatikan pemerintah. Jangan sampai pemindahan membuat pegawai tidak berfokus pada tugasnya karena memikirkan keluarga," ujar Tasdik.

Anggota Komisi II DPR, Guspardi Gaus, mengatakan rencana pemindahan ASN membutuhkan grand design alias rencana besar yang dibuat secara komprehensif, terstruktur, dan masif. Berbeda dengan pemindahan barang, pemindahan ASN menyangkut kehidupan orang per orang di dalamnya. Ia mengatakan kementerian/lembaga harus lebih dulu mendata para pegawainya dan kondisi masing-masing. Setelah itu, para pegawai harus digolongkan ke dalam beberapa kriteria kesiapan pegawai tersebut.

Guspardi mencontohkan pegawai yang segera pensiun seharusnya masuk kategori yang tak perlu dipindahkan. Bila hal itu dilakukan, ujar dia, hanya akan menghamburkan biaya pemindahan. Pemerintah juga harus memverifikasi data para pegawai itu untuk memastikan tak ada kecurangan data saat pemindahan. "Agar tak menimbulkan masalah bagi ASN dan tak ada masalah lain juga bagi pemerintah," kata Guspardi.

Meski begitu, Guspardi menegaskan bahwa pemindahan para ASN baru bisa dilakukan jika seluruh infrastruktur di IKN baru selesai dibangun. “Tak hanya gedung pemerintahan, tapi juga fasilitas pendukung, seperti rumah sakit dan permukiman.”

Presiden Joko Widodo tiba di kawasan titik nol kilometer IKN, di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, 14 Maret 2022. BPMI Setpres/Laily Rachev

Berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara (BKN), akan ada 100.023 pegawai yang dipindahkan dari 2024 hingga 2045. Jabatan fungsional mendominasi dengan total 95 ribu pegawai. Disusul jabatan pimpinan tinggi sebanyak 3.264 orang. Adapun pejabat negara tercatat berjumlah 956 orang. Dari kelompok usia, mayoritas ASN yang akan dipindahkan berumur 30-39 tahun sebanyak 34,5 persen. Disusul rentang usia 40-49 tahun sebanyak 28,8 persen; usia 50-60 tahun sebanyak 19,8 persen; dan usia 20-29 tahun sebanyak 13,32 persen. Sedangkan ASN di atas 60 tahun hanya ada di kisaran 3,5 persen.

Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono, dalam wawancara bersama Tempo, mengatakan setidaknya 60 ribu ASN akan mulai dipindahkan pada 2024. Saat ini, pembangunan baru memasuki tahap jalur akses ke IKN. Nantinya, ia menuturkan, akan dibangun fasilitas kesehatan, pendidikan untuk keluarga, serta fasilitas untuk kebutuhan mereka sehari-hari, seperti pasar.

Bambang juga mengatakan bahwa yang akan dibangun adalah kota, bukan pusat pemerintahan. Karena itu, kata dia, tak bisa pembangunan hanya difokuskan pada fasilitas kerja pemerintahan. “Dalam membangun kota, harus membangun rohnya. Hal itu hanya bisa terwujud kalau ada interaksi dan kohesivitas sosial antarwarganya.”

Bambang mengatakan proses pemindahan para ASN ke IKN membutuhkan waktu 15-20 tahun. “Tidak bisa dua-tiga tahun kita taruh orang, lalu chemistry-nya jalan sendiri. Ini butuh waktu untuk membangun kota agar ada dinamikanya," ujar Bambang.

EGI ADYATAMA