Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Poin penting
Angkatan Laut dan Yudo Margono diserang isu Nanggala dan kelompok terlarang.
Isu kecelakaan helikopter menerpa Andika Perkasa dan Angkatan Darat.
Jokowi meminta tim lawasnya menganalisis calon Panglima TNI.
DUA bulan menjelang pergantian Panglima TNI, grup percakapan WhatsApp alumnus Akademi Angkatan Laut 1989 mendadak riuh pada awal September lalu. Seorang anggota grup mengirimkan berita daring mengenai pembagian Al-Quran oleh Badan Wakaf Al-Quran di Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut XIV di Sorong, Papua Barat, pada akhir Januari lalu. Berita serupa dimuat di situs tnial.mil.id.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Pendiri Badan Wakaf Al-Quran, Heru Binawan, memberikan Al-Quran kepada Wakil Komandan Pasukan Marinir 3 Kolonel Agung Trisnanto. Heru tercatat pernah menjadi Ketua Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Muncullah isu TNI Angkatan Laut disusupi organisasi yang dibubarkan oleh pemerintah pada 2017 itu.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut Laksamana Pertama Julius Widjojono langsung meminta berita di situs TNI Angkatan Laut itu dicabut. “Berita itu jadi alat untuk menyerang kami,” ujar Julius kepada Tempo, Rabu, 15 September lalu. Lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 1989 ini menyatakan personel di Sorong tak mengecek latar belakang Heru dan lembaganya.
Menurut Julius, sejak awal tahun ini muncul berbagai berita yang menyudutkan korps baju putih dan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono. Ia mencontohkan, Yudo disebut nonmuslim. Ketika muncul isu itu, Yudo dan istrinya, Veronica Yulis Prihayati, sedang menunaikan umrah di Arab Saudi. Kepada Julius, Yudo menyampaikan isu itu akan hilang dengan sendirinya.
Julius menduga serangan itu terkait dengan rencana pergantian Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, yang pensiun pada November mendatang. Yudo disebut sebagai calon kuat pengganti Hadi. Akhir Agustus hingga awal September lalu, muncul poster digital berisi deklarasi Yudo sebagai Panglima TNI oleh Indonesia Maritime Student dan Aliansi Pengamat Kebijakan Publik.
Intelijen Korps Marinir langsung bergerak menyelidiki kegiatan tersebut. “Ada yang mahasiswa ataupun sudah lulus,” ucap Julius. Kedua acara itu batal digelar. Isu lain yang menyerang Yudo, kata Julius, terkait dengan tenggelamnya Kapal Perang Republik Indonesia Nanggala-402 pada April lalu.
Bukan hanya Yudo dan Angkatan Laut yang diserang. Isu HTI juga meramaikan TNI Angkatan Darat. Dalam sebuah tautan Instagram, Fatih Karim dari Dewan Pembina Cinta Quran Foundation mengadakan acara di kantor Pusat Kesenjataan Artileri Pertahanan Udara TNI Angkatan Darat di Cimahi, Jawa Barat. Fatih pernah tercatat sebagai anggota HTI. Belakangan, tautan tersebut mengilang.
Kepala Staf TNI AD Jenderal Andika Perkasa, yang juga disebut-sebut sebagai calon kuat Panglima TNI, pun mendapat serangan. Misalnya soal penghapusan "tes keperawanan"--menurut Badan Kesehatan Dunia tidak bisa membuktikan seseorang pernah berhubungan seks--dalam rekrutmen Korps Wanita TNI Angkatan Darat. Salah satu protes datang dari Wakil Sekretaris Jenderal Persaudaraan Alumni Gerakan 212 Novel Chaidir Hasan Bamukmin.
Novel menilai tes itu diperlukan untuk mendapatkan prajurit yang sehat jasmani dan rohani. Seorang narasumber yang mengetahui proses di balik penolakan itu bercerita, Novel dilobi untuk membuat kontranarasi soal kebijakan tersebut. Dimintai tanggapan, Novel mengatakan jawaban itu pendapat pribadinya. “Berdasarkan nurani dan pengamalan Pancasila,” dia mengklaim.
Sementara Angkatan Laut dan Yudo Margono digempur isu tenggelamnya Nanggala-402, Angkatan Darat dan Andika Perkasa diserang soal jatuhnya helikopter Mi-17 milik TNI Angkatan Darat di Kendal, Jawa Tengah, Juni 2020. Hasil investigasi yang dirilis pada Oktober 2020 menyebutkan penyebab kecelakaan adalah komponen material di helikopter tak sesuai dengan standar dan manajemen pemeliharaan tak baik.
Andika tak merespons permintaan wawancara yang dilayangkan Tempo. Ia tak mengangkat panggilan telepon atau membalas pesan WhatsApp. Adapun Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigadir Jenderal Tatang Subarna tak menjawab pertanyaan dari Tempo. “Saya sedang dirawat,” ujarnya.
•••
DISEBUT-sebut sebagai kandidat Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa belakangan kerap bertemu dengan seniornya di Angkatan Darat dan Komando Pasukan Khusus. Pada 4 Juni lalu, misalnya, Andika menyambut kedatangan Ketua Umum Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI dan Polri Agum Gumelar serta pengurus organisasi itu di kantornya.
Pada bulan yang sama, Ketua Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat Letnan Jenderal Purnawirawan Kiki Syahnakri berjumpa dengan Andika. Bekas Panglima TNI, Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantyo, mengaku pernah bertemu dengan menantu mantan Kepala Badan Intelijen Negara, Abdullah Mahmud Hendropriyono, itu. “Kami membahas soal perkembangan TNI,” kata Gatot kepada Tempo, Kamis, 16 September lalu.
Presiden Joko Widodo memberikan keterangan kepada pers usai berolahraga dengan KASAD Jenderal TNI Andika Perkasa , KSAL Laksamana TNI Yudo , dan KSAU Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, di area Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, 14 Juni 2020. BPMI Setpres/Laily Rachev
Adapun Agum bercerita bahwa Andika menyampaikan program kerja yang dijalankannya. Setelah itu, Agum menceritakan kegiatan organisasinya. “Intinya, kami mendukung tugas pokok TNI-Polri,” ucap mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus itu.
Baca: Manuver Para Jenderal Berebut Kursi Panglima TNI
Baik Agum maupun Kiki, yang juga mantan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, menyatakan tak ada pembahasan soal calon Panglima TNI. Namun Agum menilai juniornya itu cocok memimpin tentara. Penyebabnya, lulusan Akademi Militer tahun 1987 itu paling senior dibandingkan dengan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono dan Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Fadjar Prasetyo.
Andika masih memiliki masa dinas hingga Desember 2022. Sedangkan Yudo dan Fadjar lulus tahun 1988. Yudo akan pensiun pada November 2023. Adapun masa dinas Fadjar berakhir pada April 2024. Namun sejumlah kalangan menilai peluang Fadjar menjadi panglima tipis karena dia berasal dari matra yang sama dengan Marsekal Hadi Tjahjanto.
Tak hanya bertemu dengan seniornya, Andika juga rajin berkomunikasi dengan anggota Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat. Anggota Komisi Pertahanan dari Fraksi Partai NasDem, Muhammad Farhan, mengatakan Andika kerap mengundang rekan-rekannya ke Markas Besar TNI Angkatan Darat.
Wakil Ketua Komisi Pertahanan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Utut Adianto, pun mengaku pernah bertemu dengan Andika. Begitu pula anggota Komisi Pertahanan dari PDIP, Effendi Muara Sakti Simbolon, kerap berdiskusi secara tatap muka atau daring. “Tapi bukan untuk pergantian Panglima,” ujarnya.
Pada 1-14 Agustus lalu, Andika menggelar latihan gabungan antara Angkatan Darat dan tentara Amerika Serikat. Digelar di tiga lokasi, yaitu Baturaja, Sumatera Selatan; Amborawang, Kalimantan Timur; dan Makalisung, Sulawesi Utara, latihan itu diikuti lebih dari 2.000 personel Angkatan Darat dan 1.500-an tentara Amerika.
Dua politikus pendukung pemerintah dan dua perwira tinggi TNI menyebutkan kegiatan itu sebagai aksi unjuk gigi. Muhammad Farhan mengatakan kegiatan itu membuat hubungan Indonesia dan Amerika menjadi lebih terbuka. Ia menilai latihan gabungan Garuda Shield sukses mengangkat citra Andika sebagai tentara yang menguasai pertempuran, teritori, dan diplomasi.
Namun pelatihan itu berdampak terhadap hubungan Indonesia dan Cina. Farhan mengatakan dia mendengar pemerintah Cina menyatakan protes kepada Kementerian Luar Negeri Indonesia. “Yang sifatnya tidak dipublikasikan,” tuturnya.
Pengamat militer yang juga mantan Sekretaris Kabinet, Andi Widjajanto, membenarkan adanya protes tersebut. Namun juru bicara Kementerian Luar Negeri, Teuku Faizasyah, menampik kabar tersebut. “Tidak ada protes dari Tiongkok,” katanya.
Andika juga dikabarkan telah membentuk tim untuk membantu komunikasi dan kebijakannya agar mudah diketahui dan diterima publik. Seorang narasumber yang mengetahui pergerakan tim itu menyebutkan personel tim antara lain mantan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Imdadun Rahmat, dan Direktur Eksekutif Institute for Peace and Security Studies Sri Yunanto.
Imdadun dan Sri Yunanto sama-sama membantah jika disebut membantu pemenangan Andika. Sri Yunanto mengaku kerap bertemu dengan Andika ketika dia menjabat anggota staf khusus Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto pada 2019. “Saya sangat terhormat kalau disebut sebagai tim,” ujarnya.
Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono juga dikabarkan membentuk tim dari akademikus dan kalangan internal Angkatan Laut. Juru bicara TNI Angkatan Laut, Laksamana Pertama Julius Widjojono, mengakui adanya tim ini. “Saya ini, ya, tim komunikasi,” ucapnya.
Yudo pun menjalin hubungan dengan para seniornya. Akhir Mei lalu, ia mengundang sejumlah mantan Kepala Staf TNI Angkatan Laut ke kantornya di Cilangkap, Jakarta Timur. Mantan KSAL, Laksamana Purnawirawan Ade Supandi, mengatakan Yudo menceritakan program kerjanya. Di pengujung acara, para purnawirawan itu mendoakan Yudo agar bisa memimpin TNI. “Mohon doa restunya,” kata Ade menirukan ucapan Yudo.
Andika dan Yudo belum bisa dimintai tanggapan. Pada 11 Juni lalu, Andika ogah berkomentar ketika ditanyai tentang kursi Panglima. “Itu bukan kewenangan saya,” tuturnya. Sedangkan Yudo irit berkomentar ketika ditemui di Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 1 di Belawan, Medan, pada 30 Agustus lalu. “Itu hak prerogatif presiden,” ujarnya.
•••
DUA pejabat pemerintah dan dua orang yang mengetahui rencana pergantian Panglima TNI bercerita, Istana makin intens membahas calon pengganti Marsekal Hadi Tjahjanto. Mereka menyebutkan, Presiden Joko Widodo melibatkan tim lawas untuk menganalisis kandidat Panglima TNI. Pembahasan soal ini disebut-sebut dilakukan saat Jokowi berkunjung ke Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah, 9-13 September lalu.
Keempatnya sama-sama menyebutkan nama mantan Sekretaris Kabinet yang juga pengamat militer, Andi Widjajanto, sebagai salah satu analis. Dimintai tanggapan, Andi membantah jika dikabarkan memberikan masukan kepada Presiden. Bisa saja, kata dia, Jokowi membaca pernyataannya di media. “Isu ini sudah bergulir selama enam bulan,” ujar Andi kepada Tempo, Jumat, 17 September lalu.
Menurut Andi, ada dua hal yang bisa dipertimbangkan Jokowi, yaitu regenerasi dan rotasi antarmatra. Selama menjadi presiden, Jokowi belum pernah memilih Panglima TNI dari Angkatan Laut. Faktor lain adalah pemilihan Panglima berikutnya, setelah pengganti Hadi, dilakukan sebelum tahap Pemilihan Umum 2024 dimulai pada awal 2023.
Baca: Cara Jokowi Memilih Panglima TNI
Dua orang yang mengetahui proses pergantian Panglima TNI bercerita, ada sejumlah skenario disiapkan untuk memilih pengganti Marsekal Hadi, yaitu Jokowi akan memilih Yudo Margono dan menggeser Andika Perkasa ke posisi lain. Dua jabatan yang disiapkan adalah Kepala Staf Kepresidenan dan Kepala Badan Intelijen Negara.
Skenario lain ialah memilih Andika sebagai Panglima. Ada kemungkinan Yudo menjadi Panglima setelah Andika pensiun. Dengan begitu, Andika dan Yudo hanya akan memimpin TNI selama kurang-lebih satu tahun.
Menurut sumber yang sama, posisi Kepala Staf Angkatan Darat akan diisi oleh Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Letnan Jenderal Dudung Abdurachman. Dudung disebut-sebut disukai oleh Jokowi, juga Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Salah satunya karena dia mencopot spanduk Front Pembela Islam pada November 2020.
Orang dekat Luhut menyatakan Luhut telah memberi tahu Dudung bahwa mantan Gubernur Akademi Militer itu akan segera mendapat bintang empat. Namun juru bicara Luhut, Jodi Mahardi, mengatakan Luhut tidak cawe-cawe dalam pemilihan Panglima TNI. “Itu hak prerogatif Presiden,” tuturnya.
Baca Opini Tempo: Dicari, Panglima TNI Tak Berpolitik
Dudung juga disebut-sebut didukung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Saat menjabat Gubernur Akademi Militer, ia membangun patung presiden pertama Sukarno di sana. Mertua Dudung, Mayor Jenderal Purnawirawan Cholid Ghozali, pernah menjabat Ketua Dewan Penasihat Baitul Muslimin Indonesia, organisasi sayap PDIP.
Ketua Fraksi PDIP di DPR, Utut Adianto, membenarkan kabar kedekatan hubungan itu. Tapi ia tak mau berspekulasi soal posisi Dudung. “Lagi-lagi itu hak prerogatif Presiden,” kata Utut. Adapun Dudung belum menjawab pertanyaan yang diajukan Tempo.
Juru bicara Presiden, Fadjroel Rachman, mengatakan Jokowi belum memutuskan calon Panglima TNI berikutnya. “Presiden pasti akan memilih yang terbaik.”
DEWI NURITA, RAYMUNDUS RIKANG
----------
Catatan redaksi: Artikel ini mengalami perubahan pada Senin, 20 September 2021, pukul 11.23. Perubahan terjadi dengan menambahkan keterangan soal "tes keperawanan".
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo