Sosok Harun yang Terjerat Kasus Suap Anggota KPU

Perbesar

Harun Masiku. Facebook.com

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Poin penting

Sebelum bergabung dengan Demokrat, Harun Masiku dekat dengan sejumlah politikus PDIP.
Harun bergelut di bidang hukum dan menempuh pendidikan hukum di luar negeri.
Seorang politikus PDIP menyebut Harun sebagai anak seorang hakim.

RIBUT-ribut tentang Harun Masiku membawa ingatan Jacobus Mayong Padang ke peristiwa pada 2003 silam. Kala itu, Jacobus bertandang ke kantor politikus senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Dimyati Hartono, kini almarhum. Dimyati memperkenalkan seorang anak muda bernama Harun yang menamatkan pendidikan di Inggris. “Kami kemudian merancang untuk membuat lembaga survei,” kata Jacobus pada Kamis, 16 Januari lalu.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Seusai pertemuan itu, keduanya berkomunikasi intens memikirkan rencana bisnis. Hubungan keduanya makin akrab karena sama-sama berasal dari Toraja, Sulawesi Selatan, dan alumnus Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia. Di tengah pembicaraan mengenai rencana bisnis itu, Harun bercerita kepada Jacobus ingin terjun ke politik praktis. Bukannya masuk ke PDI Perjuangan, Harun malah masuk Partai Demokrat, yang sedang naik daun. “Sejak itu, komunikasi kami terputus,” ujar Jacobus.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Di lingkup internal partai, kiprah Harun sebenarnya tak mentereng. Dua pengurus PDIP, Komarudin Watubun dan Djarot Saiful Hidayat, tak mengenal Harun.

Di Demokrat, Harun masuk tim sukses pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono dalam pemilihan presiden 2009. Dia menjadi anggota tim sukses wilayah Sulawesi Tengah. Pada Pemilihan Umum 2014, Harun mencalonkan diri menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat melalui Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan III, yang meliputi Kabupaten Sidenreng Rappang, Enrekang, Tana Toraja, Toraja Utara, Luwu Utara, Luwu Timur, Pinrang, Palopo, dan Luwu. Dia gagal melenggang ke Senayan. Partai Demokrat sempat menggugat ke Mahkamah Konstitusi guna memperjuangkan kursi untuk Harun. Namun gugatan itu ditolak Mahkamah.

Di luar urusan politik, Harun banyak bergelut di bidang hukum. Dia menamatkan pendidikan hukum di Universitas Hasanuddin, Makassar, pada 1994. Setelah itu, Harun mendapatkan beasiswa Chevening dari pemerintah Inggris untuk melanjutkan pendidikan di University of Warwick Jurusan Hukum Ekonomi Internasional. Pada 2011, dia menjadi tenaga ahli di Komisi Hukum DPR. “Ayahnya juga seorang hakim,” kata Jacobus tanpa menyebut nama hakim itu.

Jacobus tak lagi mendengar kiprah Harun sampai kemudian meruak kasus dugaan suap eks anggota Komisi Pemilihan Umum, Wahyu Setiawan. Harun diduga memberikan duit Rp 850 juta kepada Wahyu agar bisa terpilih sebagai anggota DPR melalui pergantian antarwaktu di KPU. Ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Harun hingga Sabtu pagi, 18 Januari lalu, berstatus buron.

Rencana Harun menjadi anggota DPR antarwaktu didukung oleh partai banteng. Ketua KPU Arief Budiman mengatakan PDIP tiga kali berkirim surat meminta agar Harun ditetapkan sebagai anggota DPR menggantikan Riezky Aprilia. Dalam tiga surat itu, terdapat tanda tangan Hasto Kristiyanto sebagai sekretaris jenderal.

Kedekatan Harun dan Hasto diceritakan oleh seorang politikus PDIP. Akhir tahun lalu, politikus itu berjumpa dengan Harun di kantor Hasto di Jalan Sutan Sjahrir Nomor 12A, Menteng, Jakarta Pusat. Dalam pertemuan itu, Harun memperkenalkan dirinya sebagai pengacara. Menurut sumber ini, mereka sempat berfoto bersama dengan latar belakang foto mantan presiden Sukarno. Politikus ini memperlihatkan foto tersebut kepada Tempo.

Di lingkup internal partai, kiprah Harun sebenarnya tak mentereng. Dua pengurus PDIP, Komarudin Watubun dan Djarot Saiful Hidayat, tak mengenal Harun. Ketua PDIP Ahmad Basarah pun enggan menjelaskan alasan partainya ngotot memperjuangkan Harun. “Rahasia dapur, yang mengatur dalam konteks ini ya sekretaris jenderal partai,” ujar Basarah. Adapun Hasto Kristiyanto mengatakan partainya mengajukan Harun karena rekam jejaknya dinilai bersih. “Dia sosok bersih dan dalam upaya pembinaan hukum juga selama ini cukup baik track record-nya,” kata Hasto.