Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Arsip

Sri Mulyani Pertanyakan Anggaran Perjalanan Dinas DKI

Biaya perjalanan dinas di DKI Rp 1,5 juta per hari, sementara, kata Sri Mulyani, di pemerintah pusat hanya Rp 480 ribu.

27 Desember 2017 | 15.31 WIB

Image of Tempo
Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengkritisi biaya perjalanan dinas pejabat di lingkungan pemerintahan DKI Jakarta. Ia menilai angka yang dimasukkan dalam mata anggaran itu terlalu gemuk. Bahkan nilainya tiga kali lipat lebih besar dari anggaran serupa untuk pejabat pemerintah pusat.

"Daerah ini, kalau bikin standar biaya, lebih mahal dari pemerintah pusat,” kata Sri Mulyani di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu, 27 Desember 2017. Dia menyebutkan, biaya perjalanan dinas pemerintah DKI Rp 1,5 juta per orang per hari. Sedangkan standar untuk pemerintah pusat hanya Rp 480 ribu per orang per hari. “Padahal kita (pemerintah pusat) juga ada di DKI," ujarnya.

Sri Mulyani tidak mempermasalahkan bagaimana anggaran itu digunakan. "Mungkin pertanyaannya adalah apakah itu cara terbaik untuk memberikan insentif ?” tuturnya. Dia meminta sektor lain juga diperhatikan. “Bagaimana dengan pengangguran, kemiskinan, kesenjangan, dan untuk tiga hal, infrastruktur, human capital investment, dan untuk reformasi (birokrasi)?" ucapnya.

Sri Mulyani mengatakan Jakarta saat ini memiliki kekayaan Rp 60 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(APBD). Dari jumlah itu, dana yang tersimpan di bank hanya Rp 20 triliun hingga November 2017.

Menurut Sri Mulyani, upaya pemerintah DKI membangun smart city perlu didukung. Namun, untuk mencapai tujuan itu, pemerintah sebagai pengelola juga harus cerdas. “City-nya smart, yang memerintah juga smart, masyarakat smart, infrastrukturnya smart, dan juga hasilnya mestinya smart. Hasilnya harusnya triple A," katanya.

Gubernur DKI Anies Baswedan mengatakan kritikan dari Menteri Sri Mulyani itu menjadi tantangan bagi kepemimpinannya. "Pemanfaatan anggaran bisa setinggi mungkin pada pencapaian, bukan saja output, tapi juga outcome-nya," ujarnya.

Menurut Anies, Menteri Keuangan juga memberikan tantangan kepada pemerintah DKI untuk mencapai predikat wajar tanpa pengecualian dalam pengelolaan anggaran. "Kita tata dari sekarang sehingga tidak memunculkan masalah,” ucapnya menjawab tantangan Sri Mulyani itu.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus