Tembakan-tembakan Pansus

Panitia Khusus Angket untuk Komisi Pemberantasan Korupsi menemui sejumlah pihak untuk mencari penyimpangan di lembaga tersebut--dari Badan Pemeriksa Keuangan, polisi, Kejaksaan Agung, hingga para koruptor di penjara Sukamiskin, Bandung. Dua pemimpin KPK, Agus Rahardjo dan Laode Muhammad Syarif, memberikan tanggapan atas tembakan-tembakan itu. Juru bicara KPK, Febri Diansyah, menambahkan klarifikasi atas berbagai temuan ini.

Temuan BPK

Tahun Anggaran 2015
Rp 3,077 Miliar

Rp 44 juta
Perjalanan dinas dari Deputi Penindakan tanpa surat perintah Rp 44 juta.
n Perbaikan mekanisme dan penyusunan standar biaya khusus melalui konsultasi dengan Kementerian Keuangan.

Rp 185,84 juta
Pemberian bantuan hukum tak sesuai dengan aturan sebesar Rp 185,84 juta.
n Pemberian bantuan hukum diberikan kepada pegawai KPK.

Rp 153,61 juta
Belanja tak wajar pada Direktorat Monitor sebesar Rp 153,61 juta.
n Sedang berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan tentang pertanggungjawaban aspek keuangan dengan memperhatikan prinsip akuntabilitas.

Rp 748,46 juta
Kelebihan pembayaran gaji pegawai yang sedang menjalani tugas belajar sebesar Rp 748,46 juta.
n Sedang dalam proses tindak lanjut dan segera diselesaikan

Rp 655,3 juta
Kelebihan bayar pembangunan gedung KPK Rp 655,3 juta.
n Ada perbedaan cara hitung beton antara BPK dan KPK. Sedang meminta opini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Rp 1,29 miliar
Realisasi perjalanan dinas tak sesuai dengan aturan Rp 1,29 miliar.
n Biaya tak terduga karena mobilitas tinggi pegawai KPK dalam pengumpulan bahan.

Tahun Anggaran 2016
Rp 2,847 Miliar

Rp 2,01 miliar
Keterlambatan penyelesaian delapan paket belum dikenai denda sebesar Rp 2,01 miliar.
n Sedang diselidiki.

Rp 308,2 juta
Kelebihan bayar jasa rekrutmen pegawai Rp 308,2 juta.
n Sedang diselidiki.

Rp 528,8juta
Pengadaan alat rekam dan penyimpanan tak sesuai dengan kontrak senilai Rp 528,8 juta.
n Sedang diselidiki.

28 Penyidik
Pengangkatan 28 penyidik menjadi pegawai tetap KPK tanpa persetujuan tertulis dari Kepolisian RI.
n Telah disepakati dengan Polri dan sesuai dengan Pasal 7 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005.

42 Penyidik
Pengangkatan 42 penyidik tanpa dilengkapi surat perpanjangan dari instansi asal.
n Telah melalui mekanisme pemberhentian dengan hormat dari instansi asal.

4 Pegawai
Pengangkatan empat pegawai yang telah pensiun.
n Kebutuhan organisasi yang telah disetujui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Suara Koruptor

Penangkapan Bupati Buol, Sulawesi Tengah, Amran Batalipu, menyalahi prosedur.
n Penyidik KPK dilengkapi surat tugas saat menangkap.

Pemberian surat identitas palsu, kartu KPK, dan jaminan hidup serta biaya liburan untuk Miko Panji Tirtayasa, saksi suap terhadap bekas hakim Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar.
n Dalam rangka perlindungan kepada saksi dalam waktu terbatas sesuai dengan aturan.

Proses penyidikan di KPK dilakukan di bawah tekanan dan ancaman.
n KPK merekam seluruh pemeriksaan dan bisa dibuka atas perintah pengadilan, bukan di DPR.

Pengancaman oleh penyidik terhadap Muhtar Ependy, makelar untuk Akil Mochtar, terkait dengan harta sitaan.
n Setiap pemeriksaan di KPK selalu diawasi kamera dan bisa dipantau pimpinan KPK.

Tuduhan penyadapan secara serampangan.
n Hingga 2015, penyadapan KPK selalu diaudit Kementerian Komunikasi dan Informatika.

KPK pernah menetapkan seseorang sebagai tersangka tanpa alat bukti memadai.
n Semua perkara yang dilimpahkan KPK ke pengadilan telah divonis bersalah.

Opini Publik

Menggalang opini publik dan pakar hukum mendukung angket terhadap KPK.

Menuduh KPK menggalang opini publik menyerang panitia angket.
n Dukungan tanpa koordinasi dengan kalangan internal KPK.

Keterangan
Temuan Panitia Angket
n Jawaban KPK

Sumber: Audit BPK | Wayan Agus Purnomo