KPK Jangan Petantang-petenteng

PALING getol mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah mengetuk palu yang mengesahkan pembentukan Panitia Angket terhadap KPK pada akhir April lalu. Belakangan, ia juga menilai KPK dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia patut dibubarkan karena kerap melampaui kewenangan yang diberikan undang-undang.

Meski bukan anggota Panitia Angket, Fahri ikut menemani mereka saat mengunjungi Markas Besar Kepolisian RI untuk mencari bahan panitia itu. Ia pun melayani kritik pengguna media sosial yang menuduhnya prokoruptor gara-gara lantang menyuarakan penyelidikan terhadap KPK. Pada Jumat pekan lalu, Fahri menjelaskan sikapnya mendukung angket kepada Ahmad Faiz dari Tempo.

Anda menemani Panitia Angket ke Mabes Polri. Betulkah ada permintaan kepada polisi untuk menyuplai data kelemahan KPK?

Enggak ada. Koordinasi saja.

Data tersebut, antara lain, cara KPK menangani saksi kasus Akil Mochtar, Miko Panji Tirtayasa; dan istri Muhtar Ependy, terpidana suap kasus Akil?

Kalau itu, sudah ada datanya, beredar di publik. Wah, fatal itu. Nanti akan ada yang melapor. Enggak perlu disuplai, sudah ada.

Anda mengusulkan polisi yang pernah menjadi penyidik KPK memberi keterangan di depan Panitia Angket?

Dulu itu di Komisi III sudah ada Panja KPK. Sudah banyak polisi yang membuat pengakuan tentang malpraktik di KPK. Itu sudah ada. Jadi, kalau besok ada yang mau lapor, terbuka saja.

Benarkah Panitia Angket akan menghadirkan mantan penyidik KPK buat membongkar KPK?

Saya dengar begitu, tapi saya kan bukan anggota Pansus.

Benarkah ada penggalangan guru besar?

Bagaimana? Guru besarnya menolak hak angket, kok. Ini kan guru besar menolak angket dan guru besar yang enggak ngerti hukum.

Benarkah polisi memberikan telepon antisadap kepada Panitia Angket dan mereka yang mendukung angket?

Enggak, sudahlah. Handphone saya HP biasa, kok. Sekarang itu banyak app gratis, yang free. Enggak usah disiapin.

Benarkah ada pos Panitia Angket di Hotel Fairmont, Jakarta, dan di daerah Pejaten?

Enggak, enggak ada. Ini biasa kalau anggota Dewan ada acara kumpul-kumpul.

Berkumpulnya di Hotel Fairmont atau Pejaten?

Enggak tahu, itu urusan mereka masing-masing.

Kenapa mempermasalahkan pengangkatan 28 penyidik KPK dari Kepolisian RI?

Sudah lama itu. Saya sendiri mendapat dari salah seorang pemimpin KPK yang lama. Saya sendiri mendengar langsung. Dia manggil saya ustad. "Tad, sudah periksa dokumen LHI (Luthfi Hasan Ishaaq--bekas Presiden Partai Keadilan Sejahtera) ternyata enggak ada buktinya." Pemimpin KPK lho yang ngomong gitu.

Mengapa mempersoalkan perpanjangan masa kerja pegawai KPK?

Gini.... KPK enggak boleh keluar dari hukum-hukum negara, Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Keuangan Negara, dan undang-undang macam-macam yang mengatur pejabat dan sebagainya. Enggak boleh bangun sistem sendiri, rekrut pegawai sendiri, kasih kompensasi sendiri. Ini negara dalam negara.

Itu menguntungkan pegawai KPK?

Ya, pokoknya gini.... Saya dengar terlalu banyak kelebihan yang menyebabkan KPK kerja keluar dari konsep regulasi negara. Saya dengar pegawai gajinya enam kali lipat dibanding di tempat lain. Terang aja lu gagah sok hebat antikorupsi. Lah gaji lu tinggi, biaya operasional tinggi, bisa jemput tersangka pakai private jet. Yang lain ngos-ngosan, Bos. Yang lain mesti urunan. Jangan petantang-petenteng, dong. Hormati yang berkekurangan. Jangan membangun glorifikasi diri seolah-olah paling hebat dan terpuji. Padahal menikmati uang, biaya operasional, dan bantuan luar negeri yang besar. Tugasnya KPK ngebesarin polisi dan jaksa.