Tempo Explain: Berat Beban Biaya Pemindahan ASN ke IKN

Presiden Jokowi meminta komponen insentif untuk para aparatur sipil negara (ASN) pionir yang pindah ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dirombak. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, persoalan hunian ASN menjadi perhatian Jokowi.

Mulanya, hanya ASN eselon 1 yang direncanakan mendapatkan satu unit apartemen di IKN. Namun, Jokowi meminta setiap ASN, termasuk yang di bawah status eselon 1, masing-masing mendapatkan satu unit apartemen tanpa harus berbagi. Adapun pemindahan ASN ke ibu kota baru akan dimulai pada September 2024 mendatang. 

Pemerintah diminta berhati-hati dalam merumuskan insentif pemindahan ASN ke IKN. Jika tidak, pemindahan ASN ini dapat memberatkan anggaran proyek Nusantara. Peneliti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Gurnadi Ridwan, menilai insentif untuk ASN yang pindah ke IKN bisa meningkatan belanja di APBN. Baik itu akibat mobilisasi ASN ataupun fasilitas lainnya seperti hunian. Bahkan jumlahnya bisa saja bertambah.

Sampai saat ini, pemerintah belum menyampaikan secara resmi anggaran yang disiapkan untuk memindahkan ASN ke IKN. Namun, Anas menyebutkan beberapa kompen biaya yang akan ditanggung oleh pemerintah. Antara lain, biaya pengepakan, biaya tunggu berupa penginapan transit di Balikpapan, serta biaya transportasi. 

Pemerintah akan menanggung biaya untuk setiap ASN, serta satu pasangan, dua anak, dan satu asisten rumah tangga. Setelah tinggal di IKN, para ASN akan mendapat insentif pionir berupa satu unit apartemen, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, biaya selama tinggal di IKN, dan biaya membawa keluarga. 

Selama tiga tahun belakangan, alokasi anggaran dari APBN untuk ibu kota negara di Kalimantan Timur tersebut sudah mencapai Rp 72,5 triliun.

Untuk hunian ASN, pemerintah menjanjikan hingga November nanti akan ada 47 tower hunian yang selesai. Satu Tower hunian berisi 60 unit apartemen seluas 98 meter persegi.