Tempo Explain: Risiko Utak-Atik Menteri ESDM

Kabar Politikus Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kembali mencuat. Isu pergantian komposisi Kabinet Indonesia Maju muncul menjelang akhir jabatan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Wacana posisi Menteri ESDM untuk Bahlil sudah lama berembus. Bahlil, yang saat ini menjabat Menteri Investasi, disebut-sebut menjadi satu dari sekian nama orang kepercayaannya yang diusulkan oleh Jokowi kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Seorang petinggi Koalisi Indonesia Maju (KIM) bercerita akan ada reshuffle kabinet pekan ini. Jokowi mengganti Menteri ESDM lantaran Arifin dianggap bermasalah dan lebih condong kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Bahlil dinilai cocok menempati posisi Menteri ESDM karena berpengalaman memimpin Satuan Tugas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi. Narasumber yang sama menyebut Bahlil sudah lama digadang-gadang menjadi menteri ESDM. Mereka yang dekat dengan Bahlil membenarkan soal kemungkinan bos mereka menjadi Menteri ESDM yang baru.

Adapun Satgas tersebut memiliki kewenangan besar yakni mencabut atau menghidupkan izin usaha pertambangan dan perkebunan. Kewenangan Satgas ditopang Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Lahan bagi Penataan Investasi.

Kabar utak-atik Menteri ESDM ini menjadi sorotan ekonom dan pengamat energi. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics, Mohammad Faisal, menilai jabatan menteri ESDM merupakan posisi yang sangat vital dan rawan  korupsi. Sebab, menteri ESDM akan bertanggung jawab sebagai regulatir sekaligus pengelola sumber daya energi dan mineral di Tanah Air yang bernilai tinggi. 

Karena itu, Faisal menegaskan kursi Menteri ESDM harus diisi oleh orang yang bisa dipercaya jauh dari praktik korupsi. Sehingga, pengelolaan energi dan sumber daya mineral Indonesia bisa lebih optimal terhadap perekonomian nasional. "Kalau hanya menitikberatkan pada kedekatan politik, ini dikhawatirkan terjadi bias atau distorsi dari sisi kebijakan," ucap Faisal kepada Tempo, Senin, 29 Juli 2024.

Seperti diketahui, Bahlil merupakan kader Partai Gerindra dan pendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming saat Pemilu 2024 lalu. Faisal khawatir, penempatan Bahlil sebagai menteri esdm akan bertolak belakang dari upaya untuk memaksimalkan kekayaan energi untuk kesejahteraan rakyat. 

Pengamat energi dari Universitas Indonesia, Iwa Garniwa, berpendapat senada. "Bagi saya aneh kalau harus digantikan pada ujung pergantian presiden. Apalagi penggantinya politikus," kata Iwa kepada Tempo,

Iwa berpandangan Arifin sudah melaksanakan tugasnya sebagai Menteri ESDM dengan baik, terutama ihwal kebijakan transisi energi. Walaupun, kata dia, masalah transisi energi ini tidak bisa dilakukan oleh hanya menteri ESDM saja, tapi perlu komitmen dari presiden dan menteri lainnya yang terkait.

 

 

 

Sumber: Koran Tempo
Video: tempo.co, Youtube/Kementerian Investasi
Editor: Ridian Eka Saputra