Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah peristiwa yang terjadi kemarin hingga pagi ini di Jakarta dan sekitarnya menarik perhatian pembaca Tempo. Salah satunya tudingan korupsi bantuan sosial atau bansos Pemprov DKI.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Isu bantuan sosial alias bansos Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta pada 2020 mencuat pasca muncul tudingan korupsi yang disampaikan melalui sebuah utas atau thread Twitter.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) DKI Jakarta Premi Lasari menyatakan masih menunggu hasil pendalaman soal penyaluran paket bansos tersebut.
Berikut tiga berita terpopuler di kanal Metro Tempo.co
Hasil Audit BPK: Pengadaan Bansos DKI 2020 Senilai Rp 3,68 Triliun, Pakai Dana BTT
Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Premi Lasari menyampaikan, pihaknya telah menjalankan pemeriksaan soal penyaluran bansos itu pada 2021 dan 2022. Menurut dia, laporan pertanggungjawaban atas program yang dijalankan pemerintah DKI di masa pandemi Covid-19 itu sudah rampung dan diperiksa.
“Saya juga sudah pernah menjelaskannya di KPK. (Pengawasan penyaluran bansos), ya ada KPK, BPK, Inspektorat, laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) 2021,” kata dia di Agro Eduwisata Ragunan, Jakarta Selatan, Jumat, 13 Januari 2023.
Tempo mengecek kembali Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi DKI Jakarta atas Laporan Keuangan Pemerintah DKI Tahun 2020. Hasil audit yang ditandatangani Kepala BPK DKI kala itu, Pemut Aryo Wibowo, terbit pada 28 Mei 2021.
Selanjutnya: Hasil audit BPK DKI
Hasil audit BPK DKI memperlihatkan, realisasi anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) DKI pada 2020 mencapai Rp 4,7 triliun. Seluruh dana tersebut digunakan untuk biaya penanggulangan pandemi Covid-19.
Rinciannya adalah realisasi BTT penanganan pandemi di bidang kesehatan senilai Rp 918,61 miliar. Sementara penggunaan BTT untuk penyediaan jaring pengaman sosial (social safety net) mencapai Rp 3,78 triliun.
Total ada sembilan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tercatat sebagai penerima BTT untuk penyediaan jaring pengaman sosial. Dinas Sosial mendapatkan jatah terbanyak, yakni Rp 3,69 triliun.
Anggaran tersebut dimanfaatkan untuk membeli paket sembako, insentif petugas lapangan, alat tulis kantor (ATK), serta makan dan minum rapat teknis.
Berikut rinciannya:
- Pembelian persediaan Rp 3,68 triliun
- Pembayaran belanja atau insentif pegawai Rp 2,8 miliar
- Pembelian aset tetap Rp 1,74 miliar
- Pembayaran lainnya Rp 5,28 miliar
Baca selengkapnya di sini: Hasil Audit BPK: Pengadaan Bansos DKI 2020 Senilai Rp 3,68 Triliun, Pakai Dana BTT
Selanjutnya: Gerindra Dukung Riza Patria di Pilgub DKI
Dukung Riza Patria Maju di Pilkada DKI, Gerindra: Belum Ada Pembicaraan Soal Pilgub
Partai Gerindra akan mengusung mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria untuk maju dalam Pikada DKI 2024 mendatang.
Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta, Syarif membenarkan hal ini. Syarif mengatakan, hingga saat ini, Riza Patria menjadi satu-satunya nama yang diincar Gerindra untuk maju di Pilgub tahun depan.
“Betul calon nominasi Gerindra ya pak Ariza Patria,” kata Syarif kepada Tempo, Jumat, 13 Januari 2023.
Menurutnya, saat ini Partai Gerindra belum ada pembicaraan mendalam tentang persiapan menghadapi Pilkada DKI. Gerindra, kata dia, masih fokus untuk memenangkan Ketua Umum mereka, Prabowo Subianto dalam Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024.
“Belum ada pembicaraan soal Pilgub DKI. Kita sedang fokus pemenangan Pilpres dan Pileg 2024,” jelas dia.
Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta itu juga mengakui jika hingga kini belum ada partaii politik lain yang mendekati Gerindra untuk membahas masalah koalisi.
“Belum, untuk saat ini justru lagi mematangkan koalisi Pilpres,” ujarnya.
Baca lengkapnya di sini: Dukung Riza Patria Maju di Pilkada DKI, Gerindra: Belum Ada Pembicaraan Soal Pilgub
Selanjutnya: DKI coret anggaran pembelian alat kesehatan
DKI Coret Anggaran Beli Alat Kesehatan Rp 220,8 Miliar, DPRD Singgung Lamanya Antrean di RSUD
Komisi E Bidang Kesra DPRD DKI Jakarta menyoroti dianulirnya anggaran pengadaan alat kesehatan atau alkes senilai Rp 220,8 miliar dalam APBD 2023. Anggota Komisi E DPRD DKI Merry Hotma khawatir pemangkasan tersebut bakal menurunkan kualitas pelayanan untuk masyarakat.
"Kita tahu semua antrean pelayanan di RSUD ini lama. Fasilitas ini diadakan untuk meningkatkan pelayanan dasar kepada masyarakat,” kata dia dalam keterangan tertulis, Kamis, 12 Januari 2023.
Dinas Kesehatan DKI sebelumnya memasukkan anggaran Rp 220,8 miliar untuk pembelian alkes di 15 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jakarta dalam rapat pembahasan RAPBD DKI 2023. Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI juga telah menyetujui anggaran tersebut.
Akan tetapi, alokasi anggaran ini dicoret sebagai tindak lanjut dari evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terhadap APBD DKI 2023. Alokasi pengadaan alkes tersebut masuk dalam pos anggaran Dinas Kesehatan DKI.
Menurut Merry, anggaran Rp 220,8 miliar telah dibahas dan disetujui lantaran vitalnya pemenuhan layanan di 15 RSUD Jakarta. Senada dengan Merry, anggota Komisi E lain, Basri Baco, mengaku tidak pernah mengetahui dicoretnya anggaran tersebut.
Padahal, dia menyebut, evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tidak membatalkan anggaran pengadaan alat kesehatan untuk 15 RSUD. Politikus Partai Golkar ini menganggap, eksekutif telah merevisi dokumen APBD DKI 2023 secara sepihak tanpa meminta persetujuan anggota dewan.
“Kami jadi kaget kenapa sistem penganggarannya begini. Kok bisa seenaknya TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) men-drop apa yang sudah disahkan di Banggar, diparipurnakan, dan dikirim ke Kemendagri kemudian turun lagi dari Kemendagri," ucap dia.
Baca lengkapnya di sini: DKI Coret Anggaran Beli Alat Kesehatan Rp 220,8 Miliar, DPRD Singgung Lamanya Antrean di RSUD
Foto 
