Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Arsip

Tiga Di Pusat Kuasa

Megawati menganggap beberapa orang dekat Presiden sebagai penghalang akses ke Istana. Diserang politikus banteng.

13 April 2015 | 00.00 WIB

Image of Tempo
Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

PARA penasihat Presiden Joko Widodo bertamu ke rumah Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, pada Senin siang dua pekan lalu. Anggota-anggota Dewan Pertimbangan Presiden itu hadir lengkap kecuali Rusdi Kirana, bos Grup Lion dan Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa.

Tuan rumah didampingi antara lain oleh politikus PDI Perjuangan, Eriko Sotarduga. Agenda utama pertemuan, sebetulnya, Megawati membagi pengalaman ketika menjadi presiden pada 2001-2004. Tapi, menurut seorang anggota Dewan Pertimbangan, belum lama pertemuan dimulai, Megawati justru mengungkapkan kekecewaannya terhadap orang-orang di lingkaran terdekat Presiden Jokowi.

Menurut anggota Dewan Pertimbangan itu, Megawati antara lain menunjuk Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto. "Ia kesal karena Andi, yang dulu dekat, kini menjaga jarak," ujarnya Selasa pekan lalu.

Megawati, kata anggota Dewan Pertimbangan yang sama, juga mempersoalkan Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Mariani Soemarno dan Kepala Kantor Staf Presiden Luhut Binsar Panjaitan. Menurut dia, Megawati ketika itu berujar, "Rini itu teman lama saya, tapi dalam situasi sekarang jangan bawa-bawa orang ke Istana." Akan halnya Kantor Staf Presiden yang dipimpin Luhut, menurut politikus tersebut, Megawati mengatakan ketika menjadi presiden tidak pernah membentuk lembaga yang dianggapnya ekstra-konstitusional seperti itu.

Adanya pertemuan itu dibenarkan beberapa anggota Dewan Pertimbangan Presiden. "Tapi saya tidak bisa menceritakan materinya," kata Sidarto Danusubroto. Adapun Suharso Monoarfa, anggota Dewan Pertimbangan lainnya, mengatakan, "Kami bertemu dengan Megawati dalam kapasitasnya sebagai mantan presiden."

Seorang menteri yang dekat dengan Megawati mengatakan Andi, Rini, dan Luhut merupakan sumber kekecewaan Megawati kepada Jokowi. Menurut dia, tiga pejabat ini menyebabkan komunikasi politik Istana dan Teuku Umar terganggu.

****

ANDI Widjajanto sebenarnya bukan orang asing bagi Megawati. Ayahnya, Theo Syafei, merupakan politikus senior di PDIP. Theo adalah ketua tim kampanye Megawati yang berpasangan dengan Prabowo Subianto pada pemilihan presiden 2009. Theo pula yang membuka akses politik Andi ke "rumah banteng".

Pada April 2013, Megawati meminta Andi menyiapkan kajian buat pemenangan PDI Perjuangan pada pemilihan setahun berikutnya. Andi kemudian diminta memimpin Tim Sebelas, yang bertugas menyeleksi calon-calon presiden yang akan diusung partai itu. Megawati juga meminta Andi mendampingi Jokowi pada pemilihan presiden. Andi menjadi penghubung kedua tokoh.

Di tim kampanye nasional Jokowi, yang akhirnya berpasangan dengan mantan Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla, Andi ditunjuk sebagai sekretaris. Setelah dipastikan memenangi pemilihan presiden pada Juli 2014, Jokowi memintanya menjadi deputi Tim Transisi Pemerintahan. Ia membawahkan tim yang menyiapkan arsitektur kabinet.

Hubungan politik Megawati dan Andi ternyata tak mulus. Penyebabnya, menurut sejumlah politikus dari beberapa kelompok, Andi dinilai tidak bisa memperjuangkan beberapa calon menteri dari PDI Perjuangan. Beberapa di antaranya karena diberi label merah oleh Komisi Pemberantasan korupsi-tanda seorang calon dianggap terlibat kasus korupsi.

Semula, kata politikus dari PDI Perjuangan, Megawati berharap Andi menjadi penghubung dia dengan Jokowi. "Tapi Andi tidak pernah melaporkan perkembangan Istana kepada Megawati," ujar pejabat di Istana. Sejak itu, sikap Megawati terhadap Andi berubah total.

Kritik juga muncul dari politikus-politikus PDI Perjuangan, yang menganggap Andi memagari Jokowi dengan dunia luar. Dari kubu Wakil Presiden Jusuf Kalla, Alwi Hamu mengkritik Andi sebagai orang yang "kurang berpengalaman dan terlalu muda untuk menjadi Sekretaris Kabinet".

Menjawab serangan itu, menurut pejabat-pejabat pemerintahan, Jokowi mulai membatasi peran Andi, yang tidak lagi diikutkan dalam rapat-rapat terbatas. Andi hanya diundang dalam rapat-rapat yang juga dihadiri anggota Kabinet Kerja.

Andi menepis informasi itu. "Semua sidang kabinet dan rapat terbatas masih dihadiri Sekretaris Kabinet," ujarnya. Andi juga mengatakan selalu memberikan memo kepada Presiden. Sejak dilantik November tahun lalu, ia menyatakan telah memberikan total 211 memo.

****

RINI Soemarno pun bukan orang asing buat Megawati. Ia merupakan Menteri Perindustrian dan Perdagangan ketika Megawati menjadi presiden. Setelah tak berkuasa, Megawati kerap melawat ke luar negeri bersama Rini. Dalam wawancara dengan Tempo, Juli tahun lalu, Rini mengatakan hubungannya dengan Megawati dekat, antara lain, karena ayahnya juga menjadi menteri kabinet Presiden Sukarno, ayah Ketua Umum PDI Perjuangan itu.

Rini berperan besar dalam penyiapan logistik pada masa pemilihan presiden tahun lalu. Sejumlah rapat yang dihadiri Jokowi, Kalla, dan Megawati dilakukan di rumahnya, termasuk untuk menyiapkan debat calon presiden. Tak aneh, ketika membentuk Tim Transisi, Jokowi menunjuk Rini sebagai ketuanya.

Justru posisi itulah yang membuat perkawanannya dengan Megawati retak. Penyebabnya, menurut sejumlah politikus, peran Rini-juga Andi-dalam penyusunan kabinet. "Bu Mega marah besar karena peran Rini sangat dominan," ujar seorang menteri. Keduanya terlibat pertengkaran yang membuat hubungan mereka terputus.

Seorang anggota staf Istana mengatakan desakan agar Jokowi mengganti Rini pun datang dari kubu PDI Perjuangan. Alasan resminya, Rini masih mempertahankan sejumlah komisaris BUMN yang ditengarai dekat dengan kelompok penyokong Prabowo Subianto pada pemilihan presiden tahun lalu. Ditemui di gedung Bank Indonesia, Jumat pekan lalu, Rini menolak mengomentari tuduhan-tuduhan itu.

Megawati juga mempersoalkan besarnya kepercayaan Jokowi kepada Luhut Panjaitan. Seorang anggota staf Istana mengatakan Luhut pernah diutus Jokowi melobi ketua partai politik dari koalisi pendukung Prabowo. Hasilnya, koalisi nonpemerintah setuju dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan yang dibahas di parlemen pada Januari lalu. Lobi itu juga membuat koalisi nonpemerintah tak mempersoalkan pembatalan pelantikan Budi Gunawan sebagai Kepala Polri.

Seorang menteri mengatakan Megawati khawatir Luhut memberikan masukan yang mencelakakan Jokowi. Menurut dia, Megawati juga khawatir terhadap konflik kepentingan Luhut, yang merupakan seorang pebisnis. Soal ini, Luhut berkali-kali menyatakan lembaga yang dipimpinnya tidak perlu dipersoalkan lagi. "Sudah clear," ujarnya.

Yandhrie Arvian, Rusman Paraqbueq (jakarta), Ananda Teresia (denpasar), Faiz Nashrillah (jakarta)

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
Image of Tempo
Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini
  • Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
  • Akses penuh seluruh artikel Tempo+
  • Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
  • Fitur baca cepat di edisi Mingguan
  • Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Lihat Benefit Lainnya

Image of Tempo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
>
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus