Tiga Jalur Si Ujang

MENJELANG akhir periode keduanya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Akil Mochtar berusaha membelokkan karier politiknya. Anggota Fraksi Partai Golkar 2004-2009 itu berhasrat maju menjadi calon Gubernur Kalimantan Barat, daerah asalnya.

Laki-laki kelahiran Putussibau, Kalimantan Barat, pada 1960 ini merasa cukup populer. Pada 1999, ia meraih kursi Dewan dari daerah pemilihan Kapuas Hulu. Lima tahun kemudian ia memperoleh dukungan terbanyak dari daerah pemilihan yang sama: 167 ribu suara. Ia kemudian menjadi Wakil Ketua Komisi Pemerintahan DPR.

Ternyata markas Beringin tak menyokongnya sebagai calon gubernur. "Waktu itu Golkar mendukung Usman Ja'far, calon inkumben yang lebih mengakar," kata Yasril Ananta Baharuddin, Ketua Golkar periode 2004-2009, pekan lalu.

Menurut Akil ketika itu, faksi Ketua Umum Golkar Jusuf Kalla menganggapnya lebih dekat ke Akbar Tandjung. "Saya dikhianati teman-teman saya," kata dia suatu ketika. Yasril mengatakan Akil memang dekat dengan Akbar karena bergabung dalam "kelompok pekerja" yang membantu ketua umum menyiapkan bahan-bahan musyawarah.

Akil jalan terus. Ia menggandeng Anselmus Robertus Mecer, bekas anggota Fraksi Utusan Golongan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Mengumpulkan dukungan delapan partai kecil, pasangan ini hanya memperoleh 15 persen suara, di urutan buncit, kalah jauh dengan Cornelis-Christiandi, pemenang yang diusung PDI Perjuangan.

Gagal jadi gubernur, Akil bertahan di DPR. Begitu jabatannya di legislatif ber­akhir pada 2009, Akil mencoba jalur yudikatif. Sarjana hukum Universitas Panca Bhakti Pontianak ini mendaftar menjadi hakim konstitusi.

Jalur hukum bukan hal baru bagi Akil. Lulus kuliah pada 1982, ia menjadi pengacara. Ia juga banyak aktif di pelbagai organisasi, yang membuatnya dekat dengan politikus Golkar. Pada 1998, ia bergabung ke penguasa Orde Baru itu, lalu menduduki jabatan Wakil Ketua Golkar Kalimantan Barat.

Maju sebagai calon dari jalur Dewan—satu dari tiga jalan selain pemerintah dan Mahkamah Agung—mudah saja Akil melewati proses pemilihan di Senayan. Seorang politikus Golkar mengatakan pencalonan ini merupakan kompensasi karena ia tak didukung dalam pemilihan gubernur.

Yasril tak membantah informasi itu, tapi ia menyebutnya sebagai "penugasan partai". Bagi Golkar, kata dia, posisi kadernya di Mahkamah Konstitusi penting "agar ada orang untuk komunikasi".

Setahun menjadi hakim konstitusi, doktor hukum Universitas Padjadjaran ini diterpa isu miring. Refly Harun, pengacara sengketa pemilu, menuduhnya menerima suap Rp 2 miliar ketika mengadili perselisihan pemilihan Bupati Simalungun, Sumatera Barat. Tuduhan ini tidak bisa dilanjutkan karena saksi-saksi yang diduga mengantar uang ke Akil takut memberikan pernyataan.

Majelis etik yang dibentuk Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud Md. untuk menyelidiki tuduhan itu pun menyatakan Akil bersih. "Karena itu, saya menilai Pak Akil punya kapasitas menjadi ketua," kata Mahfud. Pada Maret lalu, setelah periode kepemimpinan Mahfud berakhir, Akil pun memimpin lembaga produk reformasi itu.

Memimpin Mahkamah 2013-2016, ia melempar sejumlah "usulan progresif". Misalnya, hukuman yang sesuai untuk koruptor bukan vonis mati, melainkan potong jari dan memiskinkannya. Disertasinya di Universitas Padjadjaran membahas usul pembalikan beban pembuktian dalam kasus korupsi.

Kini pernyataan dan disertasi itu justru menerkamnya. Ujang—begitu Akil dipanggil ketika kecil—menghadapi tuduhan yang berhubungan dengan usul-usul "progresif"-nya.

Bagja Hidayat, Ali Hidayat