Tarik-Ulur, Lalu Sutarman

TIDAK sari-sarinya Jenderal Timur Pradopo memuji anak buah. Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI Komisaris Jenderal Sutarman disebutnya perwira berintegritas, profesional, dan berkomitmen terhadap tugas. "Sutarman yang terbaik," kata Timur di Istana Merdeka, Jakarta, Senin pekan lalu.

Timur memang sedang membandingkan Sutarman dengan tiga perwira lain yang disorongkan untuk menggantikannya sebagai Kepala Polri. Kepada Presiden, Timur juga mengajukan Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Komisaris Jenderal Badrodin Haiti, Gubernur Lembaga Pendidikan Kepolisian Komisaris Jenderal Budi Gunawan, dan Kepala Badan Narkotika Nasional Komisaris Jenderal Anang Iskandar. Dari semua nama itu, Timur mengakui Sutarman yang paling layak.

Pujian kepada Sutarman sesungguhnya baru diberikan Timur setelah Susilo Bambang Yudhoyono resmi menyodorkan bekas ajudan Presiden Abdurrahman Wahid itu sebagai calon Kepala Polri ke Dewan Perwakilan Rakyat melalui secarik layang bernomor R-74/Pres/09/2013.

Sumber Tempo di Kepolisian bercerita, pada pekan pertama September, Timur mengirim surat ke Istana perihal kandidat Kepala Polri. Ketika itu, Presiden belum meminta nama ke Markas Besar Polri. Di dalam surat itu, Timur hanya mengusulkan satu nama: Komisaris Jenderal Badrodin Haiti.

Di-fait accompli, 10 September lalu, Yu­dhoyono memanggil Timur ke Istana. "Presiden mempertanyakan pilihan nama itu," ujar sumber tadi. Presiden juga mempersoalkan uang "remang-remang" yang disebut-sebut masuk ke rekening Badrodin. Soal ini, Badrodin pernah membantah. "Itu honor saya sewaktu di Kamboja, tugas perdamaian," katanya di Komisi Pemberantasan Korupsi, 26 Juli lalu.

Kehadiran mendadak Timur di Istana segera tersiar ke Senayan. Pada hari yang sama, Komisi Hukum DPR seyogianya menggelar rapat kerja dengan Kepala Polri. Semua fraksi sudah bersiap mendengar paparan Timur tentang persiapan pengamanan Pemilihan Umum 2014. Dipanggil Presiden, Timur menugasi Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Oegroseno ke Senayan. "Kami baru menerima kabar Kapolri tidak bisa datang karena dipanggil Presiden," ujar Oegroseno. Rapat kerja akhirnya dijadwalkan ulang.

Soal kandidat tunggal yang diajukan Timur Pradopo, Kepala Divisi Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal Ronny Franky Sompie enggan berbicara. "Nama calon Kapolri hanya diketahui Kapolri dan Presiden," katanya. Juru bicara Presiden, Julian Adrian Pasha, juga tidak mau banyak cakap. "Setelah nama calon Kapolri diusulkan, pemerintah tinggal menunggu persetujuan Dewan," ujarnya.

Sumber Tempo menyebutkan, karena Presiden tidak sreg dengan Badrodin, Istana mengusulkan Sutarman. Nama perwira polisi lulusan 1981 ini sebelumnya juga disorongkan Komisi Kepolisian Nasional bersama enam perwira lain sebagai calon pengganti Timur. Selain Badrodin, Sutarman, Budi Gunawan, dan Anang, mereka adalah Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Inspektur Jenderal Putut Eko Bayuseno, Kepala Korps Lalu Lintas Inspektur Jenderal Pudji Hartanto Iskandar, dan Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal Inspektur Jenderal Anas Yusuf.

Sekretaris Komisi Kepolisian Nasional Logan Siagian membenarkan lembaganya merekomendasikan beberapa calon Kepala Polri. Selain itu, ada catatan rekening calon berdasarkan penelusuran Komisi Pemberantasan Korupsi serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Pertimbangan lain: kemampuan dan ketegasan kandidat dalam memberantas korupsi dan kriminal. "Kami tidak mengenal istilah catatan buruk," kata Logan.

Rekam jejak Sutarman tak putih-putih amat. Ia pernah dikaitkan dengan insiden pengepungan polisi terhadap gedung Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menangkap Komisaris Novel Baswedan, penyidik KPK, 5 Oktober tahun lalu. Sutarman juga disebut-sebut terlibat dalam kisruh Cicak-Buaya—kriminalisasi terhadap dua pemimpin KPK, Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah.

Logan tidak menggubris kasus Sutarman meski insiden Cicak-Buaya pernah diinvestigasi Komisi Kepolisian Nasional. Menurut Logan, temuan Komisi Kepolisian sudah diserahkan kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto. "Semuanya sudah selesai," ujar Logan.

Dimintai konfirmasi, Sutarman menolak berkomentar. "Nanti saja. Masih ada proses yang harus dilalui," ucapnya. Yang dia maksudkan adalah uji kelayakan dan kepatutan di Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat. Sampai Jumat pekan lalu, DPR memang belum memastikan jadwal acara itu. Tapi, menurut ancar-ancar, Sutarman akan diuji sebelum masa reses DPR, 26 Oktober.

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sudah bersiap mencecar Sutarman. Menurut politikus PDIP, Eva Kusuma Sundari, fraksinya akan mempertanyakan netralitas Polri dalam mengamankan pemilihan umum. Juga ketegasan sang Jenderal dalam mengusut korupsi di Kepolisian. "Akan kami tanyakan semuanya," kata Eva.

Rusman Paraqbueq