Top 3 Metro: Gibran di Mata Warga Jakarta, Wacana Pajak Ojol, Denda PLN

Menanggapi hal itu, beberapa warga DKI Jakarta justru memberikan komentar negatif atas putusan tersebut. Yang tentunya, pendapat dari warga yang dipilih secara acak ini tak bisa digeneralisir mewakili seluruh warga DKI Jakarta. Sebelum dan setelah putusan itu ke luar, TEMPO mencoba bertanya secara acak tentang pendapat warga DKI Jakarta pada Minggu, 22 Oktober 2023.

Gibran Rakabuming Raka hadiri deklarasi dukungan dari pemuda di Jakarta di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat pada Sabtu malam, 21 Oktober 2023. TEMPO/NUR KHASANAH APRILIANI

Pulina Nityakanti, usia 24 tahun, berpendapat duet antara Prabowo dan Gibran tidak seharusnya terjadi. “Ini menegaskan indikasi praktik politik dinasti oleh keluarga Jokowi,” kata Nitya. Mahasiswi di Universitas Indonesia ini juga mengaku mengamati komentar orang-orang di sekitarnya dan menilai sentimen publik begitu buruk atas duet tersebut.

2. Apa itu Pajak Ojol yang Akan Dipungut Pemprov DKI?

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana ingin menerapkan pajak pada ojek online alias ojol. Usulan mengenai pajak ojol ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta Joko Agus Setyono. Selain pajak ojol, Pemprov DKI juga mengusulkan penerapan pajak pada layanan toko daring (online).

“Misalnya Go-jek, Go-food dan sebagainya perlu kita pikirkan ke depan pajaknya. Kita juga perlu membuat kebijakan pajak terhadap toko yang online ini," kata Joko pada Rabu, 11 Oktober 2023.

Pengemudi ojek online (ojol) mencari penumpang di kawasan Stasiun Cawang, Jakarta, Selasa, 30 Agustus 2023. Pengemudi ojol berharap kepada pemerintah untuk segera menerbitkan dan melegalkan payung hukum ojol. TEMPO/Subekti.

Pajak ojek online atau pajak ojol adalah pajak yang akan dikenakan pada layanan ojek online. Wacana pajak ojol ini bertujuan untuk menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Diketahui, saat ini Pemprov DKI Jakarta tengah menggali potensi pendapatan pajak daerah untuk tahun anggaran 2024.

3. Denda PLN Puluhan Juta dan Potret Sejumlah Pelanggan yang Tak Berdaya

Seorang pelanggan PLN di Cengkareng, Jakarta Barat, menghadapi denda membayar Rp 33 juta. Tujuh tahun merasa memenuhi kewajibannya membayar listrik sesuai pemakaian, pelanggan ini nyaris tak berdaya ketika divonis merusak kWh Meter dan diharuskan membayar denda PLN itu. Gara-garanya, temuan perbedaan di antara mesin dan segel yang terpasang.

Belakangan disadari perbedaan mungkin berpangkal saat pelanggan meminta bantuan 'orang PLN' yang biasa berkeliling di lingkungan permukimannya untuk mengganti meteran model piringan menjadi digital pada 2016. Nahasnya, penggantian itu dimaksudkan si pelanggan untuk menghindari denda Rp 17 juta terulang. Denda yang ini berpangkal pada temuan cacat fisik pada meteran yang tak diketahui sebabnya.

Petugas PLN tengah mengganti meteran listrik model lama dengan Smart meter AMI (Advance Metering Infrastructure) pada rumah pelanggan PLN kawasan Grogol Petamburan, Jakarta, Kamis, 20 Juli 2023. Sistem komunikasi digital ini membuat hasil baca meter menjadi lebih akurat. Tempo/Tony Hartawan

Polemik si pelanggan yang tak berdaya atas denda yang diberikan di bawah ancaman pemutusan aliran listrik itu viral di media sosial. Polemik karena pelanggan merasa tak mencurangi PLN. Tagihan sesuai pemakaian terbayar rutin. "Kalau misalnya pun katakan, yang bersalah adalah oknum, saya rasa tidak adil kalau misalnya pelanggan yang harus menanggung beban,” ujarnya yang tak ingin namanya disebutkan dalam pemberitaan.