Turun Gunung Ketua Umum

SELARIK pesan pendek mampir ke telepon seluler Hendrawan Supratikno, Rabu pekan lalu. ”Besok jangan ke luar kota dulu, pertemuan dengan Ketua Umum bisa sore, siang, atau malam,” bunyi pesan itu. Pengirimnya Tjahjo Kumolo, Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Anggota Panitia Khusus Angket Century itu terpaksa menangguhkan agenda ke Wisma Kopo, Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Rencananya, Kamis itu, Hendra akan mengikuti rapat Dewan soal Rancangan Undang-Undang Mata Uang. ”Karena disuruh standby, ke Kopo ditunda,” kata Hendra kepada Tempo, Jumat pekan lalu.

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tengah rajin mengontrol lima anggota Panitia Angket Bank Century asal PDIP. Selain Hendrawan, empat yang lain adalah Gayus Lumbuun, Ganjar Pranowo, Eva Kusuma Sundari, dan Maruarar Sirait. Di luar itu ada pula Sudarto Danubroto dan Trimedya Panjaitan sebagai penasihat tim. ”Tiap pekan kami lapor kepada Ketua Umum,” kata Eva. Mega tekun mendengarkan. Bahkan, bagaimana cara tim bertanya kepada saksi di Panitia Angket pun dikomentarinya.

Mega tampaknya takut fraksinya ”masuk angin”. Apalagi, kata sumber Tempo, beberapa politikus Banteng Moncong Putih punya kasus yang rawan dijadikan bahan negosiasi. Ganjar Pranowo, misalnya, sempat diserang dengan isu gratifikasi Bank Indonesia. ”Tapi itu tak mempan,” kata Wakil Sekretaris Jenderal Partai, Aria Bima. Untuk mencegah anggota PDIP dilobi kanan-kiri, ”Anggota Pansus kontak langsung dengan Ibu Mega tanpa melalui Dewan Pimpinan Pusat,” kata Hendra.

Partai Demokrat, seteru PDIP di DPR, menyadari lawannya bukan tak punya kelemahan. ”Di era Mega banyak kasus,” kata anggota Fraksi Partai Demokrat, Achsanul Qosasi. Ada sisa kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, penjualan BCA, pemberian release and discharge obligor BLBI, juga kasus Agus Condro. ”Itu semua kan bisa dipansuskan,” katanya. Tapi usul itu tak jadi dilanjutkan. ”Pak SBY melarang.”

Hal lain yang bisa menghalangi PDIP tancap gas adalah posisi Ketua MPR yang diduduki Ketua Dewan Pertimbangan PDIP Taufiq Kiemas. Tanpa restu Partai Demokrat, Taufiq mustahil mendapat jabatan itu.

Menurut sumber Tempo, saat ini Taufiq memang tak cawe-cawe dalam kasus Century. Pekan lalu, tatkala Mega mengumpulkan tim Pansus dan pengurus partai di Lenteng Agung, Taufiq memilih umrah. Ia berangkat bersama putrinya, Puan Maharani; Ketua DPR Marzuki Alie; Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman; dan Wakil Ketua MPR Ahmad Farhan Hamid.

Farhan tak yakin Taufiq Kiemas akan main tabrak. ”PDIP saya yakin akan berubah. Tak seperti Mega, TK tidak mau keras,” kata Farhan. Sumber Tempo mengatakan, kalau PDIP melunak, bukan tak mungkin Cikeas bakal memberikan lampu hijau kepada politikus PDIP untuk masuk kabinet. Konsekuensinya, posisi Partai Keadilan Sejahtera dan Golkar, yang dalam kasus Century dianggap anak nakal, bakal digeser.

Soal politikus PDIP jadi menteri ini sempat bertiup pada awal penyusunan kabinet, November 2009. Tapi Taufiq, yang membuka pintu bagi tawaran Cikeas itu, diganjal Megawati yang emoh bergandeng tangan dengan Demokrat.

Wakil Ketua Partai Demokrat Ahmad Mubarok tak menyangkal skenario menawarkan posisi menteri bagi PDIP. ”Yang namanya politik, semua mungkin,” katanya. Soal kocok ulang posisi kabinet, ia mengatakan sangat tergantung hasil Panitia Khusus Bank Century pada Maret nanti. Diakuinya, Partai Demokrat capek dibikin dag-dig-dug oleh perilaku PKS dan Golkar.

PDIP menyangkal ingin menukar Century dengan kursi menteri. ”Diberi tawaran masuk koalisi bukan hal baru. Kalau kami oportunis, tentu sudah kami ambil dari dulu,” kata Hendrawan. PDIP, kata Eva, tak punya target personal seperti memakzulkan Yudhoyono-Boediono atau mencopot Sri Mulyani. ”Kalau ada yang jatuh, kita anggap itu bonus saja.”

Agus Supriyanto