Untung-Buntung Pascabubar

Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

INVESTASI MIGAS

Menurut Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara—salah satu pemohon judicial review Undang-Undang Migas—selama ini investasi minyak dan gas bumi Indonesia kalah jauh dibanding negara-negara tetangga. Salah satu penyebabnya adalah birokrasi. Katanya, pembubaran BP Migas diperkirakan mendongkrak investasi migas. "Selain itu, pengelolaan sektor ini akan lebih transparan sehingga negara bisa berhemat dan tak ada korupsi." Benarkah begitu?

Malaysia 83

Thailand 84

Brunei 85

Filipina 91

Vietnam 92

Myanmar 115

Timor Leste 121

Indonesi 127

Sumber: Global Petroleum Survey 2012 (Fraser Institute, Kanada)

*Responden: spesialis, manajer, direktur, dan komisaris perusahaan migas dunia.

*Pertanyaan meliputi fasilitas fiskal, rezim pajak, ketidakpastian hukum, biaya-biaya, dan korupsi di perizinan.

**Kawasan Asia Tenggara.

PENGEMBANGAN LADANG BARU TERANCAM

+/- 20 plan of development (POD) seharusnya diteken akhir tahun ini.

Contoh paling mengkhawatirkan

Blok Tangguh Train 3

Perkiraan investasi US$ 12 miliar.

Memperoleh izin prinsip dari BP Migas pada Oktober lalu.

Berbagai persyaratan dalam izin prinsip sedang dibahas untuk dituangkan menjadi rencana pengembangan.

Jika persetujuan rencana pengembangan molor, rencana penyusunan front-end engineering and design akhir tahun ini bisa mundur. Begitu pula target produksi akhir 2018.

BP mulai khawatir terhadap status perizinan mereka yang dikeluarkan BP Migas.

POTENSI HILANGNYA PENERIMAAN NEGARA (versi BP Migas)

Rp 1 triliun/hari Dari mana hitungannya?

Penerimaan kotor migas US$ 70 miliar/tahun

Cost recovery 25-29 persen US$ 17,5-20,3 miliar/tahun

Penerimaan kontraktor 20-25 persen US$ 14-17,5 miliar/tahun

Penerimaan bersih pemerintah 46-55 persen US$ 32,5-38,5 miliar atau Rp 308,7-365,7 triliun/tahun

BP Migas mengatakan negara dan industri migas bakal buntung. Bagaimana bisa?

LIFTING TERANCAM TERHAMBAT

Salah satunya: Chevron Pacific Indonesia di Dumai, Riau.

Kamis pekan lalu, tanker telah berlabuh di Pelabuhan Dumai.

Lifting tak bisa dilakukan tanpa persetujuan yang biasa diberikan oleh BP Migas.

Penerimaan negara dari Chevron saja mencapai Rp 240 miliar.

Ada yang salah persepsi, seakan-akan dengan bubarnya BP Migas kontrak-kontrak jadi telantar dan negara rugi Rp 1 triliun tiap hari. Itu tak benar. Sebab, MK menetapkan kontrak-kontrak yang sedang berlangsung dapat terus berlaku sesuai dengan kontraknya. Hanya, kedudukan hukum yang selama ini dilakukan BP Migas berpindah menjadi tanggung jawab pemerintah. Di mana masalahnya? Tak ada, kan?"

Mahfud Md., Ketua Mahkamah Konstitusi.

"Proses lifting tidak terganggu. Transisi dari BP Migas ke ESDM tidak mengganggu kegiatan serah-terima dan pengapalan di Dumai dan Lawe-lawe. Dalam dua hari ini, kami belum melihat pengaruh dari proses transisi ini terhadap persetujuan sejumlah POD Chevron,"

Dony Indrawan, Manager Corporate Communications Chevron Indonesia.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini