Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
KEMENTERIAN Hukum dan Hak Asasi Manusia mengesahkan Muhamad Mardiono sebagai pelaksana tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada Jumat, 9 September lalu. Lima hari sebelumnya, Musyawarah Kerja Nasional PPP yang digelar di Serang, Banten, menunjuk anggota Dewan Pertimbangan Presiden itu sebagai pengganti Suharso Monoarfa.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Kepada Tempo di kawasan Permata Hijau, Jakarta, pada Rabu, 7 September lalu, Mardiono menjelaskan alasan pergantian ketua umum dan hubungannya dengan Suharso Monoarfa. Wawancara Muhamad Mardiono ditambahkan melalui telepon pada Sabtu, 10 September lalu.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Apa yang sebetulnya terjadi di PPP?
Ada masalah yang mengisi ruang publik serta kegelisahan para kader partai dari tingkat cabang hingga wilayah terhadap Ketua Umum yang kemudian disampaikan ke Majelis Kehormatan, Majelis Pertimbangan, dan Majelis Syariah. Pengurus daerah mengeluh susah berkomunikasi dengan Suharso.
Keluhan itu yang membuat majelis bergerak?
Majelis Kehormatan, Pertimbangan, dan Syariah masing-masing menggelar rapat yang melibatkan Sekretaris Jenderal. Dari hasil berbagai rapat, kami tabayun dan mengundang Pak Suharso dalam suatu pertemuan. Kami tanyakan soal masalah pribadi dan keluhan pengurus. Mahkamah mengirimkan surat tiga kali agar dia membagi tugas antara menjabat sebagai menteri dan Ketua Umum PPP. Pembagian tugas itu dengan cara mundur sebagai Ketua Umum PPP.
Pencopotan Suharso disebut tak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPP. Pasal apa yang digunakan untuk mengganti Suharso?
Pasal 11 huruf b, yaitu berhalangan tetap karena sakit atau hal lain yang ditetapkan berdasarkan putusan dan/atau pendapat hukum Mahkamah Partai DPP PPP. Mahkamah Partai juga sudah bersidang dan memberhentikan Pak Suharso. Masak, sidang yang keputusannya dibuat oleh banyak orang itu salah semua?
Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Serang sengaja digelar saat Suharso berdinas ke luar negeri?
Oh, itu kebetulan saja. Belakangan, beliau sering ke luar negeri.
Ada yang menyebut Anda menusuk Pak Suharso dari belakang?
Saya lakukan ini karena panggilan. Kalau partai ini memanggil, saya harus hadir. Kalau saya sudah tidak bisa menjalankannya, saya harus keluar dan biar diisi oleh orang lain.
Anda sebelumnya dikenal dekat dengan Suharso....
Memang Pak Suharso itu termasuk guru dan sahabat saya. Sewaktu beliau jadi pelaksana tugas menggantikan Romahurmuziy, kami keliling daerah bersama-sama.
Anda pernah menelepon atau bertemu dengan Suharso setelah Mukernas Serang?
Yang kami dengar, beliau sempat berkenan bertemu, tapi putranya meminta dia melawan.
PPP nyaris tak lolos ambang batas parlemen pada Pemilihan Umum 2019. Ada kekhawatiran perolehan suara partai turun lagi karena kisruh internal?
Kekhawatiran itu ada dan timbul dari lapisan kader sampai tingkat bawah. Ada yang kirim WhatsApp, kirim surat, telepon ke saya ataupun ke Majelis Syariah. Karena itu kami bergerak cepat.
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah mengeluarkan surat keputusan kepengurusan Anda pada 9 September lalu.
Saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang sudah memberikan respons yang cepat. Ini sebuah keniscayaan sebuah pelayanan publik.
Mulusnya pergantian ketua umum ini tanda Anda didukung Presiden Joko Widodo?
Tidak. Itu ruang yang berbeda. Posisi saya di Dewan Pertimbangan Presiden adalah jabatan kenegaraan yang ditunjuk sesuai dengan hak prerogatif presiden. Tapi ini adalah ruang politik. Karena itu, saya juga harus memisahkan kerja-kerja saya untuk menjalankan tugas.
Apa langkah selanjutnya setelah menjadi pelaksana Ketua Umum PPP?
Kami akan mengadakan mukernas di berbagai daerah untuk mensosialisasi keputusan muktamar di Banten sekaligus mempercepat kerja elektoral untuk Pemilu 2024.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Foto 
