Pemerintah AS Yakin ByteDance Sepakati Penjualan TikTok Sebelum Batas Waktu 5 April

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Amerika Serikat yakin bahwa ByteDance, perusahaan induk TikTok asal Cina, akan menyepakati penjualan aplikasi tersebut sebelum batas waktu 5 April 2025. Jika tidak, TikTok berisiko dilarang beroperasi di AS sesuai dengan undang-undang yang telah disahkan tahun lalu.

Wakil Presiden AS J.D. Vance menyampaikan optimisme bahwa kesepakatan akan segera terwujud. “Hampir pasti akan ada kesepakatan tingkat tinggi yang menurut saya memenuhi kekhawatiran keamanan nasional kita, serta memungkinkan adanya entitas TikTok Amerika yang terpisah,” ujar Vance pada Jumat lalu, dikutip dari Phone Arena, Selasa, 18 Maret 2025. 

TikTok menjadi sorotan karena kekhawatiran terkait keamanan data dan dugaan penyebaran propaganda oleh pemerintah Cina. Pada April 2024, Presiden Joe Biden menandatangani undang-undang yang memberi ByteDance waktu hingga 19 Januari 2025 untuk menemukan pembeli non-Cina. Namun, setelah Donald Trump kembali menjabat sebagai presiden, ia menandatangani perintah eksekutif yang memperpanjang tenggat waktu hingga 5 April.

Vance mengungkapkan bahwa Trump memintanya untuk membantu menengahi kesepakatan tersebut. “Saya pikir, apakah melalui perpanjangan batas waktu atau melalui kesepakatan yang benar-benar memenuhi kekhawatiran keamanan nasional, kami akan berada di posisi di mana kami bisa mengatakan bahwa TikTok tetap beroperasi dengan cara yang melindungi privasi data warga Amerika dan keamanan nasional AS,” katanya dalam wawancara dengan NBC News.

Beberapa perusahaan AS disebut-sebut tertarik mengakuisisi TikTok. Reid Rasner, CEO perusahaan manajemen kekayaan Omnivest Financial, mengklaim telah mengajukan penawaran senilai US$ 47,45 miliar. Meski demikian, ByteDance belum mengonfirmasi adanya pembicaraan dengan calon pembeli maupun kesediaannya untuk menjual TikTok ke perusahaan AS.