'Setrum' Dahlan untuk Bos PLN

DUA petinggi perusahaan negara merapat ke kantor Kementerian Badan Usaha Milik Negara di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta. Kejadian ini berlangsung pada dua pekan menjelang Lebaran lalu. Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia Ignasius Jonan tiba lebih awal, disusul Direktur Utama PT PLN Nur Pamudji. Di lantai 19, Menteri BUMN Dahlan Iskan menunggu di ruangan kerjanya.

Dalam pertemuan itu, Dahlan menyampaikan rencana penggantian Nur. Jonan diancar-ancar sebagai penerusnya. "Siap, Pak," kata Nur seperti ditirukan seorang pejabat yang tahu pertemuan itu. Reaksi Jonan? Dia geleng-geleng, menolak. Ia beralasan pemerintah segera berganti dan penguasa baru belum tentu bisa menerimanya.

Di luar ruangan, Jonan kembali menyatakan keberatannya kepada Nur. "Gak iso, tinggal dua bulan," pejabat tadi menirukan Jonan yang berbicara dengan logat khas Surabaya. Ini pemanggilan Nur yang kedua terkait dengan rencana penggantian pucuk pemimpin perusahaan setrum negara tersebut. Sebelumnya, Dahlan mengajak Nur bertemu pada akhir Juni lalu, menjelang Ramadan. Saat itu, Menteri BUMN mengatakan penggantian akan dilakukan seusai Lebaran. Tak ada penjelasan atas ide dadakan itu.

Ditemui Tempo pada Rabu pekan lalu, Dahlan beralasan kebijakan penggantian itu diambil atas permintaan Nur. "Dia minta cepat diganti." Dahlan mengulang pernyataannya pada pekan sebelumnya di kantor pusat PT Jiwasraya di Jakarta. "Dia minta serah-terima jabatan dipercepat."

Nur memang pernah mengajukan permohonan pengunduran diri pada November 2013. Saat itu, konteksnya adalah kasus turbin gas Belawan yang tengah diusut Kejaksaan Agung. Nur merasa mendapat tekanan. Dahlan menolak kala itu. Ia meminta Nur tenang-tenang saja dan tak terlalu peduli pada kasus tersebut. "Kalau memang tidak korupsi, tak perlu takut," begitu pesan Dahlan kepada anak buahnya itu.

Kini, sebaliknya, Dahlan menggegaskan pergantian. Ia mengaku telah mendapatkan persetujuan Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung. Dahlan dan Chairul adalah sohib yang sekarang sama-sama duduk di kabinet. Pada Ramadan lalu, Chairul-yang biasa disapa CT-menyampaikan rencana penggantian Direktur Utama PLN kepada Wakil Presiden Boediono, sebagai Wakil Ketua Tim Penilai Akhir (TPA).

Wakil presiden harus mendapatkan laporan dari Menteri BUMN dalam pengangkatan atau pergantian direksi dan komisaris perusahaan negara. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang pengangkatan anggota direksi dan/atau komisaris/dewan pengawas BUMN, penilai akhir meliputi presiden (ketua), wakil presiden (wakil ketua), Menteri Keuangan, Menteri Negara BUMN, dan Sekretaris Kabinet (sebagai sekretaris).

Dalam pertemuan itu, menurut seorang pejabat yang dekat dengan lingkaran Wakil Presiden, Boediono menolak rencana penggantian direksi PLN yang diusung CT. Wapres sempat memanggil Dahlan dan memintanya tak mengambil kebijakan strategis pada masa transisi, menjelang pergantian presiden.

Tak mendapat dukungan Boediono, usul itu melambung ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Gagal juga. Bahkan Yudhoyono sempat menyentil soal itu di sela rapat kabinet di Istana Cipanas, Cianjur, pada 8 Agustus lalu. Intinya, ia tak akan membuat kebijakan strategis yang berdampak pada pemerintah berikutnya. Kata Yudhoyono ketika itu, "...tak saya izinkan mereka melakukan penggantian-penggantian pejabat utama, apalagi secara besar-besaran. Saya berpikir lebih baik itu dilaksanakan oleh presiden mendatang. Kecuali kalau ada alasan sah."

Tapi Dahlan agaknya sudah mantap. Dalam beberapa kesempatan, ia menegaskan bahwa rencana penggantian Nur Pamudji telah mendapat restu Tim Penilai Akhir. "Pak Menko setuju, TPA juga praktis sudah setuju," ucapnya di kantor BUMN pada Senin pekan lalu.

Pendapat CT ternyata berlainan dengan karibnya. Dia membantah pernah menghadap Wakil Presiden atau membicarakan penggantian Nur Pamudji. "Jangan membuat rumor yang tak perlu," ujarnya kepada Tempo. Dia berdalih pertemuannya dengan Wakil Presiden hanya membahas upaya agar kelistrikan nasional bisa lebih andal. Ia meyakinkan hingga saat ini belum ada rencana menggeser Nur Pamudji. "Belum ada rencana penggantian. Nanti, kalau ada, baru saya kasih tahu," CT menegaskan.

Juru bicara wakil presiden, Yopie Hidayat, memastikan belum ada proses apa pun di tingkat TPA. "Sepanjang pengetahuan saya, belum ada rapat TPA yang membahas penggantian direksi PLN."

Apa kata Nur? Dia hanya memberi kalimat pendek ini: "Saya tak ingin membicarakan tentang diri sendiri."

DIREKSI PLN menggalakkan aksi "bersih-bersih" dalam beberapa cara. April 2014, manajemen memperpanjang kontrak kerja sama dengan Transparency International Indonesia yang sudah dimulai dua tahun lalu. Lembaga antikorupsi itu membantu mereformasi sistem pengadaan barang dan jasa. Tujuannya, memotong mata rantai agar PLN bisa mendapatkan layanan langsung dari produsen barang atau penyedia jasa, termasuk memperkuat whistleblowing system.

Salah satu ganjalan adalah "membersihkan" anak perusahaan PLN, yakni PT PLN Batubara. Beberapa pejabat yang paham persoalan ini bercerita, direksi sudah lama geregetan terhadap anak perusahaan ini yang telah menumpuk banyak masalah. Problem terbaru: duit Rp 800 miliar yang tak bisa dipertanggungjawabkan. Separuh lebih bujet PLN Batubara diinvestasikan pada sejumlah konsesi pertambangan batu bara. Berdasarkan hasil audit Ernst & Young, cadangan yang tersimpan di dalamnya ternyata tak sesuai dengan kontrak. Karena itu, direksi PLN menolak laporan pertanggungjawaban PLN Batubara tahun 2013. Walhasil, Rencana Kerja Anggaran Perusahaan 2014 tidak bisa diterima.

Direktur Utama PLN Batubara Khairil Wahyuni membantah hasil audit Ernst & Young. "Itu tidak benar. Hasil draf JORC baik jumlah maupun spesifikasi sudah sesuai, bahkan melampaui yang telah diikat deposit batu baranya." Kode Joint Ore Reserves Committee (JORC) adalah alat yang membantu para geologis menyampaikan risiko yang dihadapi dalam proyek tambang.

Toh, Nur Pamudji tak menggunakan kewenangannya untuk memecat atau mengganti direksi PLN Batubara yang dikenal sebagai orang-orang kepercayaan Dahlan. Nur sendiri kerap disebut sebagai loyalis Dahlan. Hal inilah yang akhirnya memicu perpecahan di tubuh direksi PLN. Nah, kegagalan Nur "mengurus" konflik PLN Batubara ini membuat Dahlan kecewa.

PLN juga sedang "membersihkan" proyek listrik swasta (IPP). Menurut Direktur Konstruksi dan Energi Baru/Terbarukan PLN Nasri Sebayang, tahun ini PLN menyetop lima proyek IPP karena tidak mampu menyelesaikan persoalan pembiayaan. Kelima pembangkit listrik itu akan dibangun di Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Lombok, dan Madura. Tenggat Pembangkit Listrik Tenaga Uap Madura, misalnya, telah diperpanjang sebanyak tiga kali. "Tapi tidak bisa financial closed," kata Nasri, Jumat pekan lalu.

PLTU Madura direncanakan berkapasitas 2 x 200 megawatt. Pada 2011, pemenang tender diputuskan, yakni konsorsium yang terdiri atas China Datang Overseas Investment, Pacific Oil & Gas, dan Priamanaya Djan International-perusahaan milik Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz, kolega Dahlan di kabinet. Djan termasuk pemain lama di bisnis listrik. Perusahaannya juga menggarap pembangkit di Rembang, Jawa Tengah, dan Lahat, Sumatera Selatan.

Persoalan muncul ketika konsorsium diminta membentuk Special Project Company, yang akan meneken perjanjian jual-beli listrik. Hingga Februari 2014, nihil. PLN akhirnya mengeluarkan surat yang menyatakan kerja sama proyek Madura tidak bisa dilanjutkan. Seorang pejabat bercerita, pemutusan itu sempat membuat Dahlan menegur direksi.

Diminta penjelasan soal itu, Jumat pekan lalu, Dahlan membantah keras. "Masak, pergantian seorang dirut BUMN besar dikaitkan dengan hal begitu sepele?" Adapun Djan menolak berkomentar karena tak lagi terlibat mengurus perusahaan sejak menjadi pejabat publik.

Belakangan, Dahlan seperti mengendur. Ia menepis kabar telah mencopot Nur Pamudji. "Tidak benar. Masa jabatannya akan habis tahun ini," ujarnya. Nur, yang dilantik menjadi Direktur Utama PLN pada 1 November 2011, akan mengakhiri masa jabatan pada Desember 2014. Dahlan meyakinkan Nur akan tetap menjabat hingga tuntas masa jabatannya.

Retno Sulistyowati, Akbar Tri Kurniawan, Bernadette Christina Munthe, Gustidha Budiartie, Martha Thertina

Kinerja Keuangan (Rp triliun)

Kinerja Operasi