Mengapa Proyek Terminal Gas PGN Mangkrak

Petugas di proyek pembangunan Terminal LNG Teluk Lamong Surabaya, Maret 2020. pgn.co.id

Masalahnya, PGAS Solution belum bisa menggarap fase kedua karena PGN selaku induk usahanya harus mempertajam sejumlah variabel keekonomian, seperti pasokan LNG serta permintaan. Direksi PGN juga belum meneken perubahan keputusan investasi akhir atau re-final investment decision lantaran proyek ini tidak memenuhi skala ekonomi.

Persoalan ini yang kemudian menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam laporan hasil pemeriksaan terhadap kinerja PGN tahun 2017 hingga semester I 2022, BPK menyebutkan proyek terminal LNG Teluk Lamong senilai Rp 383,2 miliar berpotensi tidak dapat dimanfaatkan. Berdasarkan temuan BPK, salah perhitungan terjadi sejak tahap perencanaan. “Kami menduga dari proyek tersebut ada potensi kerugian negara,” tutur Anggota VII BPK, Hendra Susanto, pada Kamis, 20 Juli lalu.

Menurut laporan BPK, manajemen PGN tidak memitigasi risiko yang muncul dalam tahap perencanaan. Sebab, penyusunan asumsi penambahan volume dari pelanggan baru hanya menggunakan data survei yang tidak lengkap. Padahal sebelumnya terminal LNG Teluk Lamong diharapkan dapat mengatasi defisit gas di wilayah Jawa Timur.

•••

INISIATIF proyek terminal gas alam cair Teluk Lamong muncul pada 2018, saat pasokan gas untuk Perusahaan Gas Negara di Jawa Timur terganggu. Masalah ini terjadi setelah pemasok gas, Husky-CNOOC Madura Ltd, mengalami gangguan pada 2016-2017. Dalam studi PGN, pada 2019, permintaan gas mencapai 171,8 billion British thermal unit per day (BBTUD), sementara pasokannya hanya 142,2 BBTUD. Defisit ini yang menjadi dasar untuk membangun terminal LNG Teluk Lamong.

Pada 19 Maret 2019, direksi PGN menyetujui proyek tersebut lewat final investment decision (FID) senilai US$ 30,7 juta atau sekitar Rp 461 miliar. Empat bulan kemudian, terjadi perubahan FID. Saat itu PGN menunjuk anak usahanya, PLI, bekerja sama dengan PEL selaku anak usaha Pelindo III untuk menggarap proyek ini. Kebutuhan pendanaan pun naik menjadi US$ 31,1 juta.

Belakangan diketahui bahwa perhitungan PGN mengenai pasokan dan permintaan gas di Jawa Timur tak sesuai dengan perkiraan. Kondisi kian parah karena jumlah konsumsi gas menurun saat terjadi pandemi Covid-19. Walhasil, serapan gas yang semula diperkirakan bisa mencapai 147 BBTUD melorot menjadi 130 BBTUD. 

Di tengah kondisi itu, Lapangan Gas Jambaran Tiung Biru (JTB) yang digarap Pertamina EP Cepu mulai beroperasi pada 20 September 2022. Gas dari lapangan JTB yang mencapai 192 juta metrik kaki kubik per hari (MMSCFD) mengalir untuk sejumlah industri, termasuk PGN. Juru bicara PT Pertamina (Persero), Fadjar Djoko Santoso, mengatakan suplai gas di Jawa Timur saat ini bisa dipenuhi dari lapangan JTB. “Saat ini sudah hampir beroperasi penuh,” katanya pada Jumat, 21 Juli lalu. 

Masuknya gas dari JTB memaksa direksi PGN mengubah asumsi mengenai defisit gas di Jawa Timur yang menjadi dasar pengerjaan proyek terminal LNG Teluk Lamong. Jika terlambat, proyek ini bakal mangkrak. Seorang pejabat PLI mengatakan pembahasan potensi mangkraknya terminal Teluk Lamong sudah berlangsung pada 2021. Saat itu, dia menjelaskan, hampir semua direktur dan komisaris PGN, PLI, dan Pelindo III mengikuti rapat di Teluk Lamong selama dua hari. Proyek ini, menurut sumber itu, ibarat buah simalakama buat PLI, PGN, ataupun Pelindo III. "Kalau dihentikan bapak mati, dilanjutkan ibu yang mati."

Sumber lain, seorang pejabat PGN, mengatakan ada pembahasan internal untuk mengatasi potensi mangkraknya proyek terminal Teluk Lamong. “Sempat ada rencana perubahan konsep menjadi receiving terminal dan pasarnya adalah kawasan Bali dan Lombok, tapi tidak dikerjakan,” ujarnya. 

Salah perhitungan ini yang kemudian terekam dalam laporan BPK. Menurut auditor negara, PGN kurang cermat memitigasi defisit pasokan gas serta tidak benar-benar memastikan kontrak pasokan dan kesiapan permintaan. Temuan BPK menyebutkan penyusunan asumsi penambahan volume dari pelanggan baru hanya menggunakan data survei kebutuhan bahan bakar calon pelanggan yang sudah dan belum beroperasi. “Tim survei tidak memberi tahu proyeksi harga jual gas selain itu tidak ada MoU (nota kesepahaman) dengan calon pelanggan,” demikian petikan laporan BPK.

Hal itu membuat asumsi permintaan dalam neraca gas yang dipakai PGN tidak didasari dokumen yang valid. Manajemen PGN, menurut BPK, menyusun angka proyeksi permintaan berdasarkan hasil survei pasar tanpa didukung dokumen pokok-pokok kesepakatan yang akan dituangkan dalam perjanjian. Dampaknya pada keuangan PGN cukup besar. Menurut laporan BPK, ada potensi kerugian negara atas pembayaran Rp 382,2 miliar dari PLI ke PGAS Solution untuk pembangunan fase pertama terminal LNG Teluk Lamong. 

Kerugian bisa kian besar jika ditambah dengan biaya pemeliharaan yang tahun lalu saja mencapai Rp 1,18 miliar dan potensi biaya operasional Rp 2,8 miliar setiap tahun. Biaya keamanan, perawatan mesin dan peralatan, juga pemakaian listrik dan air pun harus dibayar meski terminal ini belum beroperasi.

BPK merekomendasikan manajemen PGN menyusun rencana aksi pengelolaan dan pemanfaatan Terminal LNG Teluk Lamong, sekaligus melaporkan masalah ini kepada penegak hukum. Menanggapi temuan BPK, Direktur Utama PGN Arief Handoko hanya menjawab singkat. “Saya sedang melakukan pembahasan bagaimana memitigasi isu ini,” ucapnya pada Jumat, 21 Juli lalu.

Sekretaris Perusahaan PGN Rachmat Hutama mengatakan ada upaya mengoptimalkan terminal LNG Teluk Lamong, antara lain mencari potensi pasar baru LNG di luar jaringan pipa hingga membangun onshore storage dengan belanja modal yang efisien. "Setelah pasar teridentifikasi dan ada kepastian sumber LNG," tuturnya. PGN juga berkoordinasi dengan Pertamina dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara untuk tindak lanjut rencana aksi ini.